16 Agustus 2012, Jakarta: Rencana untuk memproduksi bersama misil itu
pertama muncul bulan Juli, pembicaraan yang kemudian dilanjutkan ketika
Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi berkunjung ke Jakarta minggu
lalu.
Kementerian Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa perjanjian untuk
produksi misil itu akan ditandatangani Indonesia dan Tiongkok bulan
Maret 2013.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Michael Tene mengatakan,
kerjasama itu merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas untuk
meningkatkan kemampuan militer Indonesia.
“Kami membangun hubungan dekat dengan semua negara sahabat untuk
mengembangkan kemampuan pertahanan kami, bukan hanya melalui perbekalan,
tetapi juga investasi dan produksi bersama untuk meningkatkan kemampuan
kami mengembangkan industri pertahanan dan tentu saja dengan Tiongkok
juga, kami punya banyak kerjasama untuk mengembangkan industri di bidang
itu,” papar Tene.
Rencana produksi misil bersama itu dikemukakan selagi ketegangan
memuncak di Laut Cina Selatan.
Menteri-menteri ASEAN bulan lalu gagal menyepakati tata perilaku
multilateral untuk menyelesaikan klaim-klaim teritorial yang tumpang
tindih.
Para analis politik mengatakan kegagalan itu mengakibatkan tata perilaku
multilateral itu lebih memperkuat posisi Tiongkok untuk mendominasi
sengketa bilateral dengan negara-negara yang lebih kecil di kawasan itu.
Namun, Kementerian Pertahanan Indonesia menyangkal bahwa rencana untuk
memproduksi misil laut berjangkauan 120 kilometer dengan bantuan
Tiongkok adalah mengenai pembangunan aliansi yang lebih kuat terkait
sengketa maritim itu.
Analis pertahanan Universitas Indonesia Yohannes Sulaiman mengatakan,
Indonesia hanya berusaha mendesakkan tawaran terbaiknya yang bisa
diperoleh dan tetap tergantung pada Amerika untuk piranti keras
militernya.
“Jika hal yang tidak diinginkan terjadi di Papua, Amerika akan melakukan
embargo militer dan kita akan kekurangan pasokan. Itulah sebabnya
militer berusaha memperluas hubungannya, khususnya dengan Tiongkok,
sebagai pemasok lain senjata,” ujar Sulaiman.
Amerika memberlakukan embargo militer enam tahun terhadap Indonesia
tahun 1999 terkait isu HAM di Timor Timur.
Sulaiman mengatakan banyak perwira militer dan jenderal Indonesia
menyampaikan keprihatianan bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua Barat
yang kaya mineral bisa memicu embarago lainnya.
Pada saat bersamaan, katanya, Indonesia hampir tidak punya strategi
besar mengenai bagaimana menanggapi kekuatan regional saat ini yang
dimainkan Amerika dan Tiongkok.
Sementara Indonesia mengembangkan hubungan dengan semua pihak yang
terkait sengketa Laut Cina Selatan, Amerika minggu ini memperingatkan
bahwa ada upaya untuk memecah belah dan menguasai Laut Cina Selatan, dan
mengulangi dukungannya atas tata perilaku multilateral di jalur
perdagangan global itu.
Sumber: VOA
No comments:
Post a Comment