Tjahjo Kumolo: Evaluasi Menyeluruh Semua Alutsista Program MEF

Jakarta : Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo menyarankan TNI agar segera melakukan evaluasi menyeluruh pada semua alut sista dalam program Minimal Essensial Force (MEF).

Heli M 17 milik TNI AD yang mengalami kecelakaan di Kalimantan Utara dan menewaskan belasan prajurit TNI diketahui masih baru dan dibeli dalam program MEF.

"Selama ini kita mampu membeli alut sista yang modern dan canggih sampai ratusan trilyun rupiah, tetapi apakah kita juga telah membeli suku cadang yang cukup? Bagaimana dengan sistim pemeliharaannya termasuk biaya pemeliharaan yang disediakan? Segera evaluasi semua alut sista baru baik di jajaran TNI baik AD, AL maupun AU," ucap Tjahjo, Minggu (10/11).

Komisi I Dukung Tambahan Anggaran Kemenhan Dan TNI

Jakarta : Banyak program membuat Kementerian Pertahanan dan TNI butuh dana besar. Sayang biaya beli senjata masih bisa dibilang relatif kecil.

Komisi I DPR RI telah mendapat penjelasan dari pihak Kemenhan dan TNI untuk rencana kegiatan dan program kerja pada 2014. Setelah melalui pembahasan mendalam ditambah persetujuan Banggar, Komisi I memberikan dukungan anggaran kepada dua lembaga tersebut.

"Kamis (17/10) lalu, dalam rapat dengan Menhan dan Panglima TNI sudah mendapat penjelasan apa saja yang akan dilakukan pada 2014. DPR memberikan dukungan anggaran sebesar Rp 83,427 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI-P Tubagus Hasanuddin pada JurnalParlemen, akhir pekan lalu.

Dana Alutsista MEF Akan Maksimal

Jakarta : DPR berkomitmen mendukung pencairan dana on top (dana yang tak diambil dari APBN, tapi langsung dianggarkan Bappenas) untuk penguatan alat utama sistem senjata (alutsista). Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengajukan dana on top pada 2013 sebesar 18,3 triliun rupiah.

"Asalkan untuk kepentingan alutsista, kami prinsipnya no problem. Apalagi itu sudah diprogram hingga 2014 mendatang," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, di Jakarta, Senin (8/10). Permintaan pengajuan dana itu masih dibahas di Badan Anggaran DPR. "Kami di Komisi I tinggal memastikan, kalau ada penyesuaian dana on top dari Banggar, penyesuaiannya berapa?" kata Tubagus.

Total dana on top alutsista yang dianggarkan pemerintah dari 2010 hingga 2014 sebesar 57 triliun rupiah. Dana itu sebagai tambahan untuk memenuhi kekuatan pokok minimal (minimum essential forces) untuk periode lima tahun itu sebesar 156 triliun rupiah. Dana itu terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 sebesar 99 triliun rupiah dan dana on top sebesar 57 triliun rupiah.

Tahun Depan, Anggaran Kemenhan Rp 83 Triliun

BANGGAR sudah sepakat, anggaran belanja Kementerian Pertahanan tahun depan sebesar Rp 83 triliun, naik sedikit dari pagu anggaran sebesar Rp 80,5 triliun. Ada anggaran Rp 6 triliun untuk pembelian helikopter dari AS dan pesawat angkut bekas Australia.

"Saat ini pembahasan anggaran Kemenhan di Banggar sudah hampir selesai, tinggal beberapa poin saja."

Hercules Hibah (Ikahan)

Jakarta - Pembahasan anggaran belanja Kementerian Pertahanan untuk tahun anggaran 2014 di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sudah hampir usai. Diperkirakan anggaran belanja TNI di tahun depan bisa mencapai Rp 83 triliun.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar yang juga anggota Banggar Fayakhun Andriadi menjelaskan, setelah Komisi I menyelesaikan pembahasan anggaran indikatif Kemenhan TA 2014, anggaran belanja dilanjutkan pembahasannya di Banggar.

"Saat ini pembahasan anggaran Kemenhan di Banggar sudah hampir selesai, tinggal beberapa poin saja," ujar Fayakhun kepada JurnalParlemen, Senin (14/10).

Mengapa DPR Dinilai Gagal Awasi Sektor Pertahanan?

Pengamat militer menilai kegagalan DPR, khususnya Komisi I, mengawasi korupsi di sektor pertahanan karena kurangnya pengetahuan mereka soal pertahanan. Hal tersebut disampaikan dua pengamat militer, yaitu Letjen (Purn) Agus Widjojo dan Edy Prasetyono.

"Pada dasarnya tantangan bagi kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota-anggota DPR agar mereka bisa melakukan fungsi DPR, yaitu legislasi, kontrol, dan anggaran secara lebih efektif, sehingga kontrol terhadap pemerintah pun juga bisa lebih efektif," ujar Agus Widjojo dalam acara peluncuran Indeks Pengawasan Parlemen terhadap Sektor Pertahanan oleh Transparency International Inggris yang dipublikasikan bersama Transparency International Indonesia di Jakarta, Senin (16/9).

Parlemen Awasi Realisasi Pembelian Helikopter Apache

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kedua kiri) didampingi Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9). (Foto: ANTARA /Widodo S. Jusuf)

2 September 2013, Jakarta: Komisi I DPR RI memastikan akan mengawasi realisasi pengadaan delapan unit helikopter Apache produksi Amerika Serikat. Kontrak pengadaan heli jenis serbu itu sudah diteken Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro, Senin pekan lalu.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, kebijakan pembelian alutsista tersebut disepakati DPR dan pemerintah dengan syarat ada komitmen alih teknologi, jaminan suku cadang, serta bebas pakai.

Percepatan Modernisasi Alutsista Diharap Bisa Mulai 2014

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq memprediksi dalam 20 tahun ke depan tidak akan ada perang militer secara terbuka. Sementara, menurut dia, Indonesia kini dihadapkan pada ketegangan di regional.

"Dalam buku putih kita diproyeksikan tidak ada perang militer terbuka," kata politisi PKS ini saat menghadiri Rapat Paripurna pengambilan keputusan soal persetujuan Panglima TNI yang baru Jenderal TNI Moeldoko, menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang memasuki masa pensiun Agustus ini.

Legislator Dukung Pembelian Kapal Selam dari Rusia

B-871 Alrosa, kapal selam jenis Project 877V kelas Kilo dioperasikan Armada Laut Hitam AL Rusia. (Foto D.Starostin)

19 Agustus 2013, Jakarta: Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, tawaran 10 unit kapal selam dari Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia, merupakan hal menarik. Karenanya, tawaran itu perlu dikaji lebih lanjut.

"Saya kira, tawaran dari Rusia, 10 kapal selam itu menarik untuk dikaji lebih mendalam dan ditindaklanjutinya," ujar Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

Namun, menurut Mahfudz, jika nantinya disetujui, pengadaan kapal selam dari Rusia itu baru bisa direalisasikan pada pengadaan tahap kedua atau setelah 2014 mendatang. "Sebab, saat ini sudah ada keputusan untuk pengadaan tiga kapal selam dari Korea Selatan," ujarnya.

Parlemen RI desak Australia Minta Maaf atas Penyadapan Terhadap Presiden SBY

Pemerintah Australia didesak meminta maaf atas penyadapan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilakukan agen intelijen Inggris untuk menguntungkan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd. Namun, hal itu diragukan akan dilakukan Pemerintah Australia.

"Harusnya Australia minta maaf. Tapi apa iya mereka mau melakukan itu?" ujar anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tantowi Yahya dihubungi pada Minggu (28/7/2013).

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan bahwa upaya penyadapan yang dilakukan suatu negara kepada negara lain memang seringkali terjadi. Ia mengaku tak terkejut atas penyadapan itu karena pemerintah Australia selalu menjadikan Indonesia sebagai saingan dan ancaman secara sekaligus.

Legislator Dukung PT DI Kembangkam Pesawat Versi Sipil dan Militer

Tiga teknisi PT Dirgantara Indonesia melakukan pekerjaan "final assy" pesawat CN 235, di hanggar PT Dirgantara Indonesia, di Bandung, Selasa (30/4). Pesawat ini merupakan salah satu dari tiga pesawat yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan kepada PTDI. (Foto: ANTARA/Hermanus Prihatna/Koz/ama/13.

17 Juli 2013, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PPP Husnan Bey Fananie menyambut positif terhadap terus mengalirnya pesanan dan kontrak pembuatan pesawat sipil dan militer PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Menurut dia, itu mencerminkan bahwa kualitas produksi pesawat Indonesia tidak kalah produksi negara -negara maju.

Jadi, kata Husnan, sudah semestinya ini membuat bangsa Indonesia makin percaya diri dan mendukung PT DI untuk terus mengembangkan kemampuan dalam memproduksi pesawat terbang, baik versi sipil dan militer.

Kemenhan Yakinkan DPR Soal IFX/KFX

 Meski pihak Korea Selatan masih menunda dan belum menjelaskan kapan kerjasama perancangan jet tempur masa depan IFX/KFX (Indonesia/Korea Fighter Experiment) diteruskan, pihak Indonesia tetap berusaha melanjutkan proyek ini sebatas pada bagian-bagian yang bisa dikerjakan sendiri. Di dalam negeri, program ini dikerjakan tim dari Balitbang Kementerian Pertahanan, BPPT, PT Dirgantara Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan lain-lain. Proyek ini menggantung setelah tim Korea-Indonesia menuntaskan tahap pertama, yakni Technology Development, dalam waktu 18 bulan, pada Desember 2012.

Kemhan Ajukan Anggaran Pembelian Apache dan Hercules ke Parlemen

Apache UH-64A.

10 Juni 2013, Jakarta: Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro soal pagu indikatif Kemhan Tahun 2014 sebesar Rp 80.497.980.000.000 (delapan puluh triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

"Komisi I juga dapat menerima usulan tambahan anggaran yang di ajukan Kemhan/TNI sebesar Rp 8.730.522.000.000," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, menceritakan hasil raker Komisi I dengan Menhan dan Panglima TNI membahas Perubahan APBN 2013 dan RAPBN 2014 yang dilakukan secara tertutup, Senin (10/6).

Legislator: Skuadron Sukhoi Harus Dilengkapi Paket Persenjataanya

(Foto: Kedubes Republik Federasi Rusia)

26 Mei 2013, Jakarta: Empat unit pesawat Sukhoi pesanan TNI Angkatan Udara telah datang dari Rusia, Februari lalu. Kedatangan pesawat tempur itu menggenapkan satu skuadron yang sudah masuk dalam rencana strategis modernisasi alutsista TNI AU hingga 2014 mendatang.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berencana meninjau fisik dan kelengkapan pesawat tersebut. Pihaknya ingin memastikan bahwa pesawat sudah dilengkapi paket persenjataannya. Sebab, pesawat Sukhoi yang sebelumnya datang tanpa kelengkapan peluru.

Menhan-DPR Bahas RUU Komponen Cadangan

Menteri Pertahanan (Menhan) RI mengatakan penyediaan anggaran untuk mendukung penyiapan Komponen Cadangan (Komcad) relatif murah dan alokasi anggarannya tidak mengambil dari struktur anggaran baru. Demikian dikatakan Menhan, Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc., MA., Ph.D pada forum Rapat Dengar Pendapat dengan anggota komisi I DPR RI untuk membahas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN), Senin, 20 Mei 2013 di Gedung DPR, Senayan jakarta.

Menanti Kapal Induk Soekarno

Tubagus Hasanuddin (JPI/Andri N)

Senayan - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS Safan Badri mengusulkan pada Panglima TNI, agar dalam pemberian nama kapal perang TNI AL dari produksi dalam negeri ke depannya dapat menggunakan nama mantan Presiden RI HM Soeharto dan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur).

"Saya hanya sekadar menyampaikan aspirasi dari beberapa kelompok masyarakat, yang terinspirasi  atas peresmian Kapal Selam di Surabaya dan dua  Kapal Cepat Rudal (KCR) Clurit dan KRI Kujang 642 buatan dalam negeri, di Batam, masyarakat menanyakan apakah mungkin dalam KRI berikutnya,dapat diberi nama KRI HM Soeharto dan KRI  Gus Dur," ujar Safan Badri dalam raker dengan Panglima TNI di Komisi I, Rabu (29/2).

DPR Terus Dorong Modernisasi Alutsista TNI

Dalam APBN-Perubahan 2013 nanti, Komisi I tentu akan kembali mengupayakan penambahan anggaran bagi TNI untuk kelanjutan modernisasi alutsista TNI

  Komisi I DPR akan terus mendorong modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan cara dukungan peningkatan anggaran. Hal ini dalam rangka pemenuhan kekuatan minimum dan ideal TNI.

"Dalam APBN-Perubahan di 2013 nanti, Komisi I tentu akan kembali mengupayakan penambahan anggaran bagi TNI untuk kelanjutan modernisasi alutsista TNI," kata anggota Komisi I DPR Husnan Bey Fananie kepada JurnalParlemen, Jumat (10/5).

Komisi I Panggil Panglima TNI dan BIN Senin Depan

Komisi I DPR RI akan memanggil Panglima TNI dan Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) Senin (21/2) depan menyusul aksi kekerasan yang terjadi di Papua kemarin pagi.

Anggota Komisi I Husnan Bey Fananie mengatakan, telah mendapat informasi dari Pimpinan Komisi I untuk rencana Raker Senin depan dengan pihak Panglima TNI guna membahas kondisi keamanan di Papua saat ini.

"Senin nanti rencananya akan digelar raker di Komisi I dengan Panglima TNI dan Kepala BIN untuk membahas soal keamanan Papua," ujar Husnan kepada JurnalParlemen, Jumat (22/2).

Husnan menyesalkan atas kembali jatuhnya korban dari pihak keamanan (TNI) yang bertugas di Papua akibat aksi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di sana. Karenanya, DPR memandang perlu memikirkan dan membuat solusi dengan pihak Panglima TNI untuk menjawab berbagai persoalan di Papua ini. Terutama, terkait tugas berat TNI yang bertugas di Papua dalam membantu menciptakan keamanan, ketertiban, dan keutuhan NKRI dari rongrongan segelintir orang yang selama ini selalu mengganggu keamanan di Papua.

DPR : UU Industri Pertahanan Tak Haramkan Impor Alutsista

Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini masih mengimpor alat utama sistem pertahanan (Alutsista) dari luar negeri. Lantaran produksi persenjataan dalam negeri masih belum mampu menunjang kebutuhan TNI.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya menjelaskan Undang-Undang (UU) Industri Pertahanan yang telah disahkan oleh DPR tidak melarang pemerintah mengimpor Alutsista.

"Dalam UU Industri pertahanan kita tidak mengharamkan bahwa pemerintah maupun TNI mengimpor alutsista. Selama produsen dalam negeri belum mampu membuatnya," ungkap Tantowi saat diskusi bertema 'Urgensi Penguatan Sistem Pertahanan Indonesia' di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (11/2/2013).

DPR : SEJUMLAH PASAL RUU KAMNAS YANG PERLU DIKRITISI

Anggota Dewan dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin sudah membaca draf terbaru RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang diserahkan pemerintah ke DPR. Ternyata, masih banyak pasal krusial, walaupun pasal penangkapan dan penyadapan sudah ditiadakan.

Kata Hasanuddin, pasal krusial itu antara lain pasal 14 ayat 1, yang menyebut darurat militer dapat dilakukan bila ada kerusuhan sosial. "Menurut saya, hak ini melampaui ketentuan dan hukum yang ada seperti UU PKS dan UU Darurat," ujar Hasanuddin di sela-sela menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (25/10).

Pasal berbahaya lainnya pada draf RUU Kamnas itu adalah pasal 17 ayat 4, yang menyebut  ancaman aktual hanya diputuskan oleh Presiden. Ini dapat menimbulkan distorsi kekuasaan di era demokrasi seperti sekarang ini.

Pasal lainnya yaitu pasal 22 ayat 1 bahwa penyelenggaraan kamnas melibatkan peran intelejen di depan. "Ini banyak menimbulkan pertanyaan seperti apa perannya. Di era reformasi, mengatasi masalah-masalah sosial sudah harus dilibatkan intel?" tanya wakil Ketua Komisi I ini.

Lanjut Hasanuddin, pada pasal 30 ayat 2, presiden dapat mengerahkan TNI untuk menanggulangi ancaman bersenjata dalam keadaan tertib sipil. Hal ini, kata Hasanuddin, bertentangan dengan UU Darurat dan UU lainnya.

"Pasal 27 ayat 1, Panglima TNI  dapat membuat kebijakan operasi berdasarkan kebijakan kamnas. Sementara dalam ayat 2-nya Polri hanya melaksanakan fungsi kepolisian saja. Ini bertentangan dengan fungsi TNI dalam UU No 34 tahun 2004," katanya.

Kata Hasanuddin, dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan, dalam menghadapi ancaman dapat dikerahkan Komcad. Ini merupakan pasal baru. Dan, dalam pasal 48 ayat 1 (c), komando dan kendali tingkat operasional (di provinsi) adalah panglima/komandan satuan. "Artinya bukan gubernur atau bupati tapi di bawah komando dan kendali komandan militer setempat," ujarnya.

Sumber : Jurnamen

DPR : JATUHNYA HAWK TNI AU, SINYAL MENDESAK MODERNISASI ALUTSISTA

Jatuhnya pesawat Hawk 200 milik TNI Angkatan Udara merupakan pukulan berat bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang beberapa tahun belakangan alutsistanya kerap mengalami kecelakaan. 

"Pesawat Hawk memang sudah usia lanjut. Kejadian ini lagi-lagi memberi sinyal mendesaknya modernisasi alutsista TNI," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq di Jakarta, Rabu (17/10).

Menurut Mahfudz, kini terdapat sekitar Rp 30 triliun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk memodernisasi alutsista TNI. Pemerintah harus segera merealisasikan alokasi anggaran tersebut.

"Sejak reformasi 1998 nyaris tak ada pengadaan alutsista baru hingga akhir tahun 2010. Ketiga matra TNI sudah sangat memprihatinkan kondisi alutsistanya," ujarnya.

Seperti diketahui, pesawat Hawk 200 TNI Angkatan Udara jatuh di Pekanbaru, Selasa (16/10). Pilot pesawat itu, Letda Yori Prasetyo, selamat. Tidak ada korban dari pihak sipil. 

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengaku belum mengetahui penyebab kecelakaan tersebut. Ia mengingatkan kepada para penerbang TNI AU agar tetap bersikap profesional. "Risiko kecelakaan selalu ada, tapi perwira penerbang harus tetap latihan," katanya.

Sumber : Jurnamen