Pertama Kali Indonesia Punya "Air Force One"

 Presiden SBY sampai harus menjelaskan sendiri alasan pembelian.

Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet 2

Setelah berpuluh-puluh tahun menyewa pesawat dari sebuah maskapai nasional, tahun ini Indonesia akhirnya resmi memiliki pesawat kepresidenan. Penuh pro kontra. Pihak pengkritik menilai pembelian pesawat bukan prioritas saat ini dan pemborosan. Yang pro, melihatnya sebagai hal wajar demi efisiensi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri secara khusus menyampaikan alasan kenapa pemerintah harus membeli pesawat kepresidenan. Kata dia, semata-mata demi efisiensi anggaran karena mahalnya biaya sewa pesawat kepresidenan.

"Mensesneg sudah menjelaskan bahwa pesawat kepresidenan dengan menyewa dari Garuda ongkosnya lebih mahal. Untuk kepentingan efesiensi, kami akan menggunakan pesawat sendiri," ujar SBY dalam acara jumpa pers di Istana Negara pada 13 Februari 2012.

Pembelian pesawat kepresidenan itu juga telah disetujui, baik oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat dan telah dikonsultasikan dengan ahli pesawat. "Saya bukan ahlinya. Akan dibicarakan berapa besar, pengadaan trasportasi," kata SBY.  Satu hal yang sangat ditekankan Presiden, pesawat ini tidak hanya akan digunakannya, tapi juga presiden-presiden RI di masa mendatang.

Pembelian "Air Force One" yang sebetulnya sudah direncanakan sejak 2010 itu pun terealisasi awal tahun ini.

Untuk membeli pesawat ini Sekretariat Negara membentuk tim yang bertugas menyusun spesifikasi teknis beserta anggarannya sesuai standar pengamanan VVIP. Tim terdiri atas unsur Sekretariat Negara, Sekretaris Militer Presiden, Mabes TNI AU dan Paspampres, serta PT Garuda Indonesia. Pesawat kemudian dibeli dengan harga US$ 91,2 juta atau sekitar Rp 820 miliar. Rinciannya US$ 58,6 juta untuk badan pesawat, US$ 27 juta untuk interior kabin, US$ 4,5 juta untuk sistem keamanan, dan US$ 1,1 juta untuk biaya administrasi.

Tak sembarang pesawat dipilih untuk mengangkut orang nomor satu di tanah air ini. Dengan uang sekitar Rp 820 miliar dipilihkan Boeing Business Jet 2 Green Aircraft.

Mengapa Boeing?

Sekretaris Kantor Sekretariat Negara, Lambock V Nahattands saat itu mengatakan, Boeing dipilih karena jenis pesawat ini menguntungkan ditinjau dari operasional dan perawatan. Dari segi operasional, pemerintah menganggap para pilot di dalam negeri, termasuk pilot TNI AU, lebih siap dan mengenal pesawat jenis Boeing. Sementara dari segi perawatan, lebih banyak dan siap serta memiliki kapabilitas yang memadai dibanding untuk perawatan pesawat merek lain. "Pesawat Boeing telah banyak digunakan untuk penerbangan VVIP negara-negara di dunia," katanya.

Selain itu, kriteria dan spesifikasi pesawat kepresidenan yang dibuat pemerintah adalah mampu terbang jauh sekitar 10-12 jam, mampu mendarat di bandara kecil, memuat kapasitas rombongan presiden yang berjumlah sekitar 70 orang. Kriteria lain memiliki peralatan navigasi, komunikasi, cabin insulation dan inflight entertainment yang khusus. Itulah kenapa pemerintah memilih Boeing.

 Spesifikasi "Air Force One" Indonesia  

Dikutip dari Boeing.com, pesawat BBJ2 ini didisain untuk keperluan VIP. Yakni didisain dengan konfigurasi mewah dengan keberadaan kamar tidur utama, toilet yang dilengkapi dengan shower, ruang konferensi, ruang makan, dan ruang tamu.

Boeing BBJ2 ini memiliki panjang sekitar 39,5 meter, panjang sayap 35,8 meter, tinggi ekor 12,5 meter dan memiliki diameter 3,73 meter. Untuk interiornya, BBJ2 ini memiliki panjang 29,97 meter, dengan tinggi 2,16 meter dan lebar 3,53 meter.

Dengan daya tampung 39.539 liter bahan bakar, pesawat ini dapat terbang maksimal sejauh 10.334 kilometer. Namun jika pesawat berisi maksimal 50 orang, maka jarak tempuhnya mencapai 8.630 kilometer. Jarak tempuh itu bisa dilalui dengan kecepatan maksimal 871 kilometer per jam.

Pabrik Boeing juga memasang enam tangki bahan bakar ke badan pesawat agar pesawat itu bisa terbang nonstop selama 10-12 jam. Seperti apa tampang "Air Force One" Indonesia ini? Tunggu kehadirannya di tanah air Agustus 2013 nanti.(umi)

● Vivanews

PT PAL Harus Perkuat Infastruktur Devisi Kapal Perang

WAKIL Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin meminta PT PAL Indonesia untuk memperkuat infastruktur devisi kapal perang. Sebab penyertaan modal negara ditujukan untuk memperkuat infrastruktur divisi kapal perang.

“Secara keseluruhan PT PAL sudah bangkit dengan aktifitas yang cukup padat, tetapi secara khusus saya meminta perhatian untuk memperkuat infrastruktur divisi kapal perang,” kata Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin saat kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/12).

Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan meninjau langsung proses dan kesiapan pembuatan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut seperti kapal perusak kawal rudal (PKR), tugboat, kapal cepat rudal (KCR) dan persiapan produksi kapal selam ketiga di PT PAL Indonesia.

Pada kesempatan itu, Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Edy Widarto sempat melaporkan kepada Wamenhan mengenai persiapan pembuatan sejumlah kapal perang yang dipesan oleh TNI Angkatan Laut.

Wamenhan menekankan pentingnya alih teknologi dalam pembuatan kapal selam. Dalam rangka alih teknologi, menurut Sjafrie, pemerintah telah menetapkan untuk membeli dua kapal selam dari Korea Selatan, yang pembuatannya berlokasi di Korea Selatan dengan melibatkan tenaga dari Indonesia. Sedangkan satu unit kapal selam merupakan bagian daripada Pusat Alih Teknologi Kapal Selam yang pembuatannya dipusatkan di PT PAL Indonesia, Surabaya dan ini akan terjadi pada tahun 2016.

Untuk tujuan itu, Sjafrie mengingatkan perlu persiapan dan alokasi anggaran serta manajemen alih teknologi alutsista strategis. Dengan adanya UU Industri Pertahanan maka seluruh transfer of technology (ToT) Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) strategis yang diperlukan baik oleh matra darat, laut dan udara diangkat ke tingkat nasional yang dikendalikan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

“Ini merupakan proyek nasional. Oleh karena itu membutuhkan persiapan-persiapan. Pemerintah sejak tahun 2011-2012 dan akan meluncur ke tahun 2013 telah menyediakan anggaran yang disebut penyertaan modal negara kurang lebih Rp1,2 triliun. Dan, ini yang pertama digunakan untuk mempersiapkan infrastruktur devisi kapal perang khususnya ToT kapal perusak kawal rudal yang juga bagian daripada ToT,” kata Sjafrie.

Menurut Sjafrie, pemerintah juga sedang memikirkan untuk mengalokasikan anggaran kurang lebih US$ 150 juta untuk kebutukan infratruktur kapal selam. Wamenhan selaku Sekretaris KKIP mengingingkan bahwa PT PAL Indonesia betul-betul serius dan telaten untuk mengelola alokasi anggaran yang diberikan dalam rangka memperkuat infrasrtuktur divisi kapal perang.

Sjafrie menjelaskan terhitung mulai tahun 2013, Ketua KKIP adalah Presiden dan beranggotakan 10 menteri, termasuk Panglima TNI dan Kapolri.

Sjafrie yang juga selaku Ketua High Level Committee dalam rangka mengendalikan dan mengawasi modernisasi peralatan militer yang dibebankan kepada PT PAL sebagai tindak lanjut dari keinginan pemerintah untuk modernisasi peralatan, menyampaikan bahwa industri pertahanan dalam negeri dialokasikan selama lima tahun sebesar Rp7,9 triliun. Anggaran itu digunakan baik oleh PT PAL, PT Pindad maupun PT DI serta industri dalam negeri lain yaitu swasta dalam rangka memasok kebutuhan TNI.


Sumber : Jurnas

Filipina Akan Beli Tiga Helikopter Angkatan Laut

Filipina akan membeli tiga helikopter angkatan laut dari produsen Anglo-Italia. Langkah ini sebagai bagian dari program modernisasi militer di tengah sengketa wilayah Cina.

Departemen pertahanan dalam sebuah pernyataan mengatakan, tiga helikopter AW 109 "Power" dari AgustaWestland akan diperoleh dengan seharga 1.337 miliar peso atau setara dengan 32,5 juta dolar, di bawah program pengadaan darurat. "Akuisisi helikopter angkatan laut adalah salah satu langkah konkrit menuju pemenuhan tujuan kami untuk memodernisasi Angkatan Laut Filipina dan angkatan bersenjata kami pada umumnya," kata Menteri Pertahanan Voltaire Gazmin dalam pernyatannya. Lebih lanjut Gazmin mengatakan melalui akuisisi dan peralatan lain yang direncanakan akan dibeli, angkatan bersenjata menunjukkan niatnya untuk mengamankan kedaulatan negara dan integritas wilayah nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, kondisi militer Filipina yang buruk mencoba untuk meningkatkan kemampuannya di tengah kebuntuan dengan China atas wilayah sengketa yaitu Laut Cina Selatan. Pemerintah juga telah memesan atau mengamati kapal patroli baru, jet tempur, transportasi pesawat dan helikopter-helikopter penyerang sementara meningkatkan hubungan pertahanan dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Upaya ini telah dipercepat sejak Filipina dan Cina mengalami kebuntuan pada April terhadap Scarborough Shoal, sekelompok pulau di Laut Cina Selatan. Filipina mengatakan Shoal merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif yang baik, dengan kedalaman 200 mil yang baik. Cina mengklaim Shoal serta hampir semua Laut Cina Selatan, serta pulau-pulau di dekat perairan. (TGR/ANT/AFP)

AS Akan Jual Pesawat Mata-mata Canggih ke Korsel

Pemerintahan Barack Obama mengajukan proposal penjualan pesawat mata-mata nirawak (drone) Amerika Serikat pada Korea Selatan. Dalam proposalnya kepada kongres, Obama mengatakan drone canggih ini diperlukan Korsel melindungi dirinya dari serangan Korea Utara.

Diberitakan Voice of America, Rabu 26 Desember 2012, Badan Kerjasama Pertahanan Amerika Serikat dalam pernyataannya mengatakan bahwa proposal itu adalah tindak lanjut dari permintaan Korsel untuk meningkatkan pertahanan mereka.   Pemerintah Korsel telah lama mengutarakan keinginan mereka membeli empat drone RQ-4 "Global Hawk" buatan perusahaan senjata Northrop Grumman Corp senilai US$1,2 miliar atau sekitar Rp11,6 triliun.   Dalam proposal dikatakan, sistem pertahanan drone diperlukan untuk melanjutkan pengumpulan informasi intelijen yang operasinya akan diserahkan AS pada Korsel pada 2015 mendatang.    "Penjualan RQ-4 akan memberikan kemampuan intelijen, pengawasan dan penyamaran, serta memastikan sekutu kita mampu memonitor dan menghadapi ancaman regional pada tahun 2015," ujar pernyataan Badan Kerjasama Pertahanan AS.   Penawaran pembelian drone Global Hawk telah disampaikan Korsel sejak empat tahun lalu. Sistem drone RQ-4 setara dengan pesawat mata-mata U-2 buatan Lockheed Martin Corp, yaitu mampu memindai wilayah yang luas dan target bergerak, siang ataupun malam hari, walaupun dihalangi awal tebal.   Drone ini mampu mengirimkan gambar dan data-data lainnya dari jarak hingga 18.300 meter dengan sangat cepat, menggunakan elektro-optik, inframerah dan sensor citra-radar buatan Raytheon Co.   Para pengamat militer memprediksi kongres akan menyetujui penjualan tersebut. Brad Glosserman, pengamat dari organisasi keamanan di Hawaii mengatakan dengan kemampuan baru nanti, Korsel akan mampu memonitor perkembangan di Korut yang selama ini dilakukan mata-mata di darat.   "Drone menawarkan Korsel kemampuan untuk mengawasi secara real time, untuk mengendalikan secara langsung, dan mengumpulkan informasi dengan lebih cepat dan bisa diandalkan," kata Glosserman.   Jika penjualan disetujui, maka Korsel adalah negara Asia-Pasifik pertama yang menerima teknologi ini dari AS. Sebelumnya, Australia, Jepang dan Singapura juga telah menunjukkan keinginan membeli drone ini.  Sumber :viva.co.id