Diplomat Korut: Semenanjung Korea di Ambang Perang Nuklir

Korsel dan sekutunya dianggap selalu memprovokasi kekerasan.

entara Korea Utara berjaga di peluncuran roket Unha-3(REUTERS/Bobby Yip)

VIVAnews - Dua negara bertetangga di Semenanjung Korea berada di ambang perang nuklir. Hal ini bisa terjadi jika Korea Selatan dan sekutunya terus saja melakukan provokasi pada rezim komunis Korea Utara.

"Percikan api sedikit saja bisa menyalakan perang thermonuklir," kata Diplomat Senior Korea Utara Pak Kil-yon dalam pidatonya di depan Majelis Dewan Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Senin 1 Oktober 2012. Dia menyalahkan ketegangan antara kedua negara belakangan ini akibat pemerintahan Korsel yang konservatif.

"Sejak bertugas, pemerintah Korsel yang sekarang membuat hubungan Korut-Korsel semakin buruk dengan merusak seluruh kesepakatan antar Korea," kata Pak, merujuk pada pakta perdamaian dan kerja sama ekonomi kedua Korea.

Pak menggambarkan bahwa hubungan kedua negara telah bangkrut. "Sejarah yang akan mengadili mereka," kata Pak saat mengomentari pemerintahan Korsel yang dipimpin oleh Lee Myung-bak.

Selain itu, Pak juga mengatakan bahwa Korea Selatan bersama dengan sekutunya, Amerika Serikat, mencoba memprovokasi Korut dengan melakukan latihan perang bersama.

"Sekarang, seiring dengan kebijakan AS yang merugikan Korut, konfrontasi dan provokasi adalah fenomena yang tengah terjadi di Semenanjung Korea, yang telah menjadi titik paling berbahaya di dunia dan bisa memicu perang nuklir," tegasnya.

Komentar Pak senada dengan sikap pemerintahan Kim Jong-un di Korut. Sebelumnya, kantor berita Korut yang menjadi corong pemerintah, KCNA, mengatakan bahwa kapal perang Korsel telah memasuki perairan Korut dan menembaki kapal nelayan.

"Rezim Lee telah dipojokkan di posisi di mana dia tidak bisa lagi memperpanjang usia politiknya tanpa melakukan tindak provokasi. Hanyalah kehancuran menghinakan dan kematian yang telah menunggu rezim Lee," tulis KCNA. 

Pemerintah Timbang Beli Apache, Super Cobra, atau Black Hawk

daily mail

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan membeli salah satu dari tiga jenis helikopter serang untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ketiga jenis helikopter itu yakni Apache, Super Cobra, atau Black Hawk.

Faktor yang menjadi pertimbangan utama untuk memilih yakni harga. Hal itu terungkap dalam rapat antara pemerintah dan Komisi I DPR saat membahas anggaran 2013 di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/10/2012) malam.

Hadir dalam rapat itu Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Soeparmo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Imam Sufaat, dan para petinggi TNI lainnya.

Awalnya, Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq meminta pemerintah menjelaskan pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton bahwa Indonesia akan membeli delapan helikopter Apache dari AS. Hal itu diungkap Hillary setelah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Washington.
Masalahnya, Komisi I DPR tak tahu soal rencana pembelian Apache lantaran tidak pernah ada penyampaian dari pemerintah, baik dalam pertemuan formal maupun informal. Komisi I baru tahu setelah muncul dalam pemberitaan.
Purnomo mengatakan, pihaknya memang ingin membeli helikopter serang. Alasannya, negara-negara tetangga sudah memperkuat alutsista dengan membeli helikopter Apache. Hanya saja, menurut dia, rencana itu masih terlalu dini untuk disampaikan kepada DPR lantaran masih mempertimbangkan banyak hal, khususnya harga.
"Kami ingin bandingkan dengan beberapa jenis helikopter lain yang mungkin walaupun kemampuan dan kualitasnya lebih rendah dari Apache, tapi kita bisa dapatkan lebih (banyak)," kata Purnomo.
Edhie menambahkan, Apache menjadi prioritas pertama pihaknya. Menurut dia, sudah ada pembicaraan dengan pihak AS mengenai harga. Namun, harga yang ditawarkan berubah-ubah dari sebesar Rp 25 juta dollar AS per unit, lalu Rp 30 juta dollar AS per unit.
Belakangan, tambah Edhie, harga Apache kembali naik. Dia tak menyebut berapa harga terakhir. Akhirnya, pihaknya mencari helikoper pembanding, yakni Super Kobra. Informasi yang diterima, kata dia, harga yang ditawarkan yakni 15 juta dollar AS per unit.
Edhie mengatakan, helikopter Black Hawk menjadi pilihan terakhir. Dia tak menyebut berapa harga per unit helikopter yang dipakai dalam film Black Hawk Down itu. "Black Hawk ini dulu helikopter serbu atau angkut pasukan. Dikembangkan menjadi helikopter serang," kata dia.
Mengapa tiga helikopter itu menjadi pilihan? Menurut Edhie, pihaknya memilih memesan dari negara lain lantaran perusahaan lokal tak lagi memproduksi helikopter serang. "Kita harus beli helikopter serang untuk perlindungan serangan darat. Andai kita melakukan gerakan pertempuran di darat, helikopter ini yang melindungi tank-tank dan pasukan kita di darat," kata Edhi
e

Iran Increases Armed Forces' Mobility with New Military Vehicles

TEHRAN (FNA)- Iran on Monday unveiled a light armored vehicle and an armored personnel carrier as part of its broader plan for increasing mobility of its armed forces.

The light armored vehicle, Howeize, and Talaeiyeh armored infantry carrier were officially unveiled in a ceremony attended by Iranian Defense Minister Brigadier General Ahmad Vahidi. Speaking to reporters, Vahidi said that the newly unveiled vehicles produced by the Defense Industries Organization were a "great step" in increasing mobility and operational movement of the armed forces. As regards the features of Howeize armored vehicle, Vahidi said that in addition to different military missions, the vehicle can be used at border posts and in anti-narcotic operations. On Friday, the Iranian Armed Forces displayed the country's latest home-made military tools, weapons and equipments in large military parades in Tehran. During the parades, the Iranian armed forces displayed different weapons and military tools and equipment, including different kinds of fighters, choppers, drones, ground-to-ground missiles, air-to-ground missiles, surface-to-surface missiles, tactical and armed vehicles, surface and underwater vessels, electronic and telecommunication equipment, light and mid-light weapons, different kinds of artillery and mortar-launchers, air defense systems and engineering and logistic equipment. The Iranian Armed Forces have recently test-fired different types of newly-developed missiles and torpedoes and tested a large number of home-made weapons, tools and equipments during massive military drills. Defense analysts and military observers say that Iran's wargames and its advancements in weapons production have proved as a deterrent factor, specially at a time of heightened threats by the US

Eurocopter to introduce EC645 T2

Military News

Backed by the largest range of military helicopters in operation with armed forces around the world, Eurocopter will showcase the versatility and efficiency of its rotorcraft at the Eurosatory 2012 exhibition, to be held June 11-15 at the Villepinte Exhibition Center near Paris.
This presence will include French Army displays of the most modern air response capabilities in France and foreign theaters, based on its Eurocopter Tiger combat helicopter and the multi-role NH90 transport. Eurocopter’s EC645 T2 version will be unveiled along with the multi-role EC725 helicopter.
The EC645 is the latest member of Eurocopter’s military helicopter family, and the new T2 version will be a highlight of EADS’ static display. The EC645 is the militarized version of the EC145 – a 3.5-metric-ton helicopter that is in widespread use around the world for homeland security, law enforcement, search & rescue (SAR) and medical evacuation missions. This versatile helicopter can be rapidly reconfigured to meet a wide range of requirements in any number of missions and complex combat scenarios, including asymmetric warfare. Equipped with an independent armament system capable of dealing with all threats, the EC645 incorporates a mission computer; an electro-optical system with an infrared camera, laser telemeter and laser designator; a targeting system complete with head-up display technology; and two weapon pylons with slaving units. It also comes with a wide choice of weapons loads (guns, missiles and unguided or guided rockets).
The EC725 helicopter presented by Eurocopter in the form of a 1:10 scale model at Eurosatory also demonstrates its capabilities in the 11-metric-ton category. Designed from the outset as a versatile multi-role helicopter, the EC725 is capable of performing missions that include SAR, combat SAR, long-distance tactical transport and medical airlift, as well as logistics support and special operations. It also is well suited to naval missions, while the French version of the EC725 – known as Caracal – has proved its worth in Afghanistan and Africa. To date, a total of 117 EC725/EC225-family helicopters have been ordered by countries in Europe, Latin America and Asia.


The former EC645 (Image courtesy Eurocopter)

Yemen to Get UAVs From the US

Amid a series of controversial U.S. air strikes against high-level Al-Qaeda officials in the Arabian Peninsula, and renewed military cooperation with Yemen, officials in Sanaa are now expecting to get a supply of weaponry from the Pentagon, including four of their own UAVs.

An anonymous Yemeni defense official, who was not authorized to speak with the press, tells Aviation Week that Yemen is receiving four AeroVironment RQ-11 Raven UAVs. The 1.9-kg Raven is equipped with sensors for target acquisition, and infrared cameras capable of displaying persons carrying weapons.

“This type of technology would be very appropriate for Yemen’s frontline military units because it provides real-time intelligence from the battlefield to launch strikes while minimizing troops’ exposure to surprise attacks,” according to Aysh Awas, director of security and strategic studies at Sheba, a think tank here in the Yemeni capital.

The equipment marks a significant change in U.S. military cooperation with Yemen, which was suspended until earlier this year. Moreover, the U.S. Defense Department traditionally has kept a close hold on any UAV technologies, exporting them almost exclusively to close Western allies.

Last year, the U.S. provided 85 Ravens to Islamabad, Pakistan, another critical — albeit questionable — ally in the ongoing war against Al-Qaeda. Like Pakistan, however, many questions remain over the future of U.S.-Yemeni relations following the country’s tumultuous Arab Spring-inspired uprisings last year, which unseated 33-year President Ali Abdullah Saleh and transferred power to his deputy, Major Field Marshall Abd Rabu Mansur Hadi.

Victories aside, Awas claims Yemen’s elite, U.S.-funded and trained Counter Terrorism Unit (CTU) lacks vital support from the Yemeni air force (YAF). “Put simply, the fight against Al Qaeda in Yemen is a guerrilla war, and winning such wars requires special weapons and military equipment, including helicopters and transport aircrafts,” he says.

“Yemen’s air force does not have these weapons in required numbers to meet the needs of its 120 CTU operatives,” he adds. Indeed, YAF’s Cold War-era fleet comprises around 375 aircraft, of which only about 60% are operational due to years of neglect and mismanagement, according to a 2011 study by the Abaad Strategic Studies and Research Center here.

However, Washington has been attempting to develop air support for the CTU since 2006 under so-called Section 1206 authority, named after that part of the 2006 defense authorization act which allows training and equipping of foreign militaries for counterterrorism operations.

The Pentagon so far has spent more than $300 million of these funds on the YAF, CTU and Yemeni Special Operations Forces, making the impoverished country the largest overall recipient of Section 1206 funding to date.

A major spike in Section 1206 spending came in fiscal 2010 in reaction to the failed 2009 Christmas Day bombing of a Detroit-bound airliner. The bulk of the funds went to purchase four Huey II (UH-1H) helicopters and a CN-235-300M medium-range twin-turboprop transport aircraft.

Delivery was halted in early 2011, however, as the peaceful, youth-led uprisings of the Yemeni Arab Spring quickly devolved into a violent battle and forced the U.S. military to suspend its cooperation and evacuate personnel from the country.

Recent stability, however, has allowed Washington to ease some restrictions. “Given the election of a new president and Yemen’s critical security needs, earlier this year we gradually resumed our suspended security assistance for components of the Yemeni military that are engaged in the fight against Al-Qaeda,” says Navy Cmdr. Bill Speaks, a Pentagon representative.

In July, the U.S. secretaries of State and Defense approved $23.4 million to enhance the YAF’s fixed-wing capability to conduct counterterrorism operations by providing training and equipment, including two short-takeoff-and-landing aircraft and support to CASA CN-235 cargo/transport aircraft, he says

Read more: http://defensetech.org/2012/09/27/yemen-to-get-uavs-from-the-us/#ixzz2874iGRX1 
Defense.org 

Commander: Sahand Destroyer "More Advanced than Jamaran"

TEHRAN (FNA)- The newly home-made radar-evading destroyer is more advanced and more powerful than the first Iranian made destroyer, Jamaran which was launched in 2010, a senior Army commander announced on Wednesday.

Iran on Tuesday launched the Sahand missile destroyer at the order of the Commander in Chief, Ayatollah Seyed Ali Khamenei. The Islamic Republic of Iran Sahand (IRI Sahand) missile destroyer was officially launched by the Iranian Navy in Iran's Southern port city of Bandar Abbas. Speaking to FNA on Wednesday, Lieutenant Commander of the Iranian Navy for Operations Admiral Seyed Mahmoud Moussavi pointed to Sahand's features, and stated, "The destroyer is more advanced than Jamaran. Its main structure has been launched and other parts and equipments will be installed according to our timeline." Mousavi stated that Sahand is a multi-purpose vessel and will have the capability to confront surface, subsurface and aerial threats. In June 2012, Iranian Navy Commander Rear Admiral Habibollah Sayyari said the country plans to build new vessels and submarines in a bid to further boost its naval capabilities. "New surface and subsurface vessels will join the Islamic Republic of Iran's Navy fleet in the near future," Sayyari told FNA at the time, adding that the Navy is due to build new vessels. Speaking to FNA in June, Lieutenant Commander of the Navy for Technical Affairs Rear Admiral Abbas Zamini reminded that the designing and building of Jamaran destroyer, a Mowdge 1 Class vessel, showed Iran's high technical know-how and capabilities in manufacturing battleships, and added that the country is already manufacturing a second generation of the hi-tech vessel. The construction phase of Velayat destroyer, a Mowdge 2 Class vessel, is 70% through, he said, and added that the vessel is under construction in Iran's Northern port city of Bandar Anzali. The admiral declared that Velayat will be launched this Iranian year (ends on March 2013). "In addition" the commander stated "construction of other Mowdge and Sina-class destroyers are underway including Mowdge 3 and 4 projects." He further announced that construction of a Mowdge 5 class destroyer, named Sahand, will end in the near future, and the Navy vessel will be launched this year. The Admiral noted the manufacture of Sina-class missile-launching frigates, and said that construction of three classes of this Navy vessel is on Iran's agenda. He also mentioned that the Iranian defense ministry and the Navy are working on four projects to build four different classes of warships, and said the four projects are called Sina 4, 5, 6 and 7. Iran's first home-made destroyer, Jamaran, was launched in late February 2010. The Mowdge Class vessel has a displacement of around 14,000 tons and is equipped with modern radars and electronic warfare capabilities and is armed with a variety of anti-ship, surface-to-surface and surface-to-air missiles. Jamaran is also equipped with different kinds of weapons, including a powerful and smart missile named 'Nour' (light).

Chinese Aircraft Carrier Liaoning is Bigger, More Powerful and Cheaper than India's INS Vikramaditya

China has inducted its first aircraft carrier, the Liaoning, on Tuesday

      As delays keep cropping up in the refitting of India’s aircraft carrier, the INS Vikramaditya “gifted” by Russia, the Chinese Navy has received its first aircraft carrier, the Russian origin Liaoning which has nearly twice the aircraft and helicopter capacity of the Indian carrier.

      The Liaoning is designed to carry 30 fixed wing aircraft and 24 helicopter while the Vikramaditya can carry just 16 MiG-29K aircraft and 10 helicopters.

      The Chinese Navy took delivery of the refurbished ship yesterday.

      The Ukrainian carrier was purchased for $20 million in 1998 by a Hong Kong-based company called Chong Lot Travel Agency Ltd. The carrier was originally intended to be a casino until Chang Lot failed to acquire a license to run an offshore casino.

      In 2005, she was moved to a dry dock in China to be rebuilt. Chong Lot spent an additional $65 million transporting the ship to China. It is not known on what terms the Chinese Navy acquired the carrier from the Chang Lot gambling company and how much it spent on refitting it.

      In contrast, India acquired the Admiral Gorshkov (rechristened INS Vikramaditya) carrier for free as a “goodwill gesture” from Russia in 2008 but spent over $1 billion in a refurbishing contract given to the Russian shipyard. Negotiations to acquire the carrier had begun 5-7 years ago. China however, chose to rely on its own industries to rebuild the ship formerly known as the Varyag. China has been able to maintain complete secrecy about the indigenous equipment and systems it has installed in the carrier.

       The only information in the public domain is that the Chinese carrier has been equipped with an Active Electronically Scanned Array (AESA) and Sea Eagle radars and weapons such as the Type 1030 CIWS main gun, and the FL-3000N missile system.

      The old anti-ship missile tubes have been plugged and are not expected to be used in an effort to free up internal space for storage.

      However, it is not yet known if China has put together a fleet of aircraft and pilots for carrier operations. According to China's Rear Admiral Yang Yi quoted in the Chinese media, the carrier will be used "for scientific research and training missions" in an effort to build "a more advanced aircraft carrier platform in the future".

      In anticipation of the Vikramaditya it has begun inducting MiG-29K naval fighter jets that will operate in STOBAR (short take-off but assisted recovery via arresting wires) mode. While the aircraft and helicopters are ready, the final deliver date of the carrier keeps getting postponed due to technical difficulties.

      The Vikramaditya is being fitted with a Global Marine communications system, Sperry Bridgemaster navigation radar, the P-500 Bazalt cruise missile launchers and four Antey Kinzhal surface-to-air missile launchers.

      Although India was scheduled to take delivery of the carrier later this year, reports suggest that it will be another five-six months before its ready to be inducted.

Everyone In The Gulf Was Shocked To See This Iraqi Patrol Boat

I've been in the Persian Gulf covering the huge international mine clearing exercise less than 300 miles from the Strait of Hormuz, and Saturday the Navy dropped the media back off in Bahrain.

That means you'll be seeing a lot of coverage on CNN, ABC, BBC, and Al Jazeera popping up over the next few days about some of the things that went on out here. The big news organizations all filmed the press conferences, including the one we received Friday morning after we boarded the USS Ponce. The Ponce is the lead ship in the multinational exercise, and the first floating base in the U.S. Navy.

We were surprised at that briefing when we were shown a list of countries participating in the exercise that we'd not seen before. Unfortunately, our shock must have given us away because a senior public affairs officer, a Navy Captain, promptly asked us not to report any of the names we'd seen that hadn't been released to the public.

We all agreed, but Saturday aboard the Ponce one of the countries ship's came close enough for me to snap this picture with a telephoto lens. It's the Iraqi patrol boat P-307 sailing alongside the U.S. guided missile destroyer USS Gridley. 

The P-307 was delivered to Iraq in March 2012, carries a 30mm cannon and is manned by crew of 25 sailors. I talked to a Navy officer who told me if I was able to see it, I could go ahead and report it. 

The P-307 wasn't there long, and right after I snapped the first couple of shots it took a hard left away from the far side of the Gridley, and disappeared into the distance.

Robert Johnson — Business Insider

Robert Johnson — Business Insider

Robert Johnson — Business Insider

Read more: http://www.businessinsider.com/iraq-joins-mine-clearing-exercises-2012-9#ixzz28723qSFw

Sidang Majelis Umum PBB China dan Jepang "Perang Kata-kata" di Sidang PBB

Johannes Sutanto de Britto




Gugusan Pulau Senkaku (Foto: panoramio.com)

China menuduh Jepang mencuri kepulauan yang terletak di Laut China Timur.



NEW YORK, Jaringnews.com - Ketegangan yang berujung dengan perang kata-kata terkait sengketa kepulauan di Laut China Selatan antara Jepang dan China berlanjut di PBB. Perang kata-kata tersebut dimulau dari pidato Menteri Luar Negeri China Yang Jiechi yang menuduh Jepang mencuri kepulauan yang terletak di Laut China Timur.

Tuduhan China tersebut jelas dimaksudkan untuk mereaksi pidato yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang yang menyatakan bahwa kepulauan yang di Jepang disebut Senkaku dan di China disebut Diaoyu tersebut merupakan "bagian yang melekat" dengan wilayah Jepang. Uniknya, kepulauan yang sama juga diklaim oleh Jepang.

Sebenarnya, ketegangan ini telah meningkat drastis sebelum digelarnya Sidang Majelis Umum PBB. Ketegangan meningkat drastis aaat pemerintah Jepang memutuskan untuk membeli kepulauan tersebut dari pemilik swasta asal Jepang.

Tidak terima dengan keputusan Jepang yang dinilai merongrong kedaulatan China, ribuan demonstran menggeruduk kedutaan Jepang di Beijing. Akibat aksi yang tidak hanya berlangsung sekali tersebut, sejumlah perusahaan Jepang di China bahkan berhenti beroperasi.

"Kebijakan yang diambil oleh Jepang adalah sepenuhnya ilegal dan cacat," tegas Yang Jiechi dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB.

China berkeyakinan berdasarkan fakta bahwa Jepang telah mencuri Diaoyu dan kepulauan sekitarnya dari China. Padahal, China memiliki kedaulatan teritorial di kepulauan tersebut.

ITS SIAP BANTU UJI SYSTEM DAN PROSEDUR TRIMARAN PROJECT LANJUTAN

:Para pakar perkapalan dan kelautan ITS Surabaya menilai terbakarnya KRI Klewang (28/9) akibat kurang didukung dengan uji sistem dan prosedur baku secara laboratoris, karena itu ITS siap membantu kelanjutan program itu.

"Kami memiliki tim konsorsium kapal perang yang bekerja sama dengan Kemhan sejak 2012 dan tim investigasi yang mendapat sertifikasi KNKT," kata pakar transportasi laut ITS Dr RO Saut Gurning ST MSc di Surabaya, Senin.

Dalam diskusi pakar di Rektorat ITS Surabaya itu, ia menjelaskan pihaknya siap membantu untuk melakukan uji sistem kapal dan prosedur baku secara laboratoris serta juga desain kapal ke depan untuk kelanjutan program itu.

"Ke depan, program itu harus dilanjutkan, tapi jangan semata-mata program, melainkan program itu harus berdampak pada dua hal yakni peningkatan kemampuan teknologi bangsa dan penguatan industri perkapalan di sektor hulu," katanya.

Senada dengan itu, anggota Konsorsium Kapal Perang ITS Dr Subchan menegaskan bahwa terbakarnya KRI Klewang hendaknya tidak membuat pemerintah dan TNI menjadi patah arang.

"Yang namanya tahap awal itu selalu ada kecelakaan, karena itu program itu harus terus dilanjutkan, apalagi teknologi yang dimiliki KRI Klewang itu hanya dimiliki 3-4 negara," katanya.

Namun, katanya, terbakarnya KRI Klewang itu harus memberi pelajaran berharga yakni pentingnya "SOP" sejak dari tahap desain, pemilihan material, pengerjaan, hingga uji coba kapal itu.

"Saya yakin prosedur mungkin sudah benar, tapi prosedur yang dilakukan itu kurang didukung uji laboratoris secara memadai, sehingga ada tahapan atau bagian yang tak sesuai standar," katanya.

Hal itu dibenarkan ahli permesinan kapal ITS Ir Surjo Widodo Adji MSc FIMarEST yang juga praktisi galangan kapal. "Kapal non-sipil memang memiliki tingkat kerahasiaan tertentu, tapi saya kira proses pengerjaannya harus sesuai `SOP`," katanya.

Ia mencontohkan bahan komposit karbon pada KRI Klewang yang memiliki keunggulan tidak terdeteksi oleh radar musuh itu memang "flammable" (mudah terbakar), tapi kalau proses pembuatannya sesuai "rules" maka tidak mungkin api akan cepat menjalar hingga ludes dalam waktu kurang dari dua jam.

Pandangan senada diungkapkan Ketua Pusat Studi Kelautan ITS Aries Sulisetyono ST MA Sc PhD. "Belum ada kebakaran kapal secepat itu, karena sebelumnya memang rasanya tidak mungkin badan kapal bisa terbakar begitu cepat," katanya.

Oleh karena itu, katanya, seharusnya dipastikan bahwa pemilihan material sudah sesuai "rules" dan diuji sebelumnya. "Kalau diminta, kami dari ITS siap melakukan uji material dan kelaikan, karena kami memiliki laboratorium untuk itu," katanya.

Tidak hanya itu, peneliti Laboratorium Kehandalan dan Keselamatan Kapal ITS Dr Trika Pitana menilai kebakaran yang terjadi juga menunjukkan tidak adanya koneksi antarkabel dari darat ke galangan dan dari galangan ke kapal.

"Koneksi air dari galangan ke kapal juga tidak cepat, karena itu SOP untuk perencanaan keselamatan dalam pengerjaan kapal itu tidak jalan," katanya, didampingi ahli keselamatan dan kebakaran ITS, Ir Alam Baheramsyah MSc FIMarEST.

Sumber : Antara

KRI DEWARUCI MEMASUKI PERAIRAN INDONESIA

"Ruangan-ruangan, sebagai informasi kapal berlayar memasuki perairan Indonesia, di lambung kanan akan melintasi pulau terluar yaitu Pulau Weh..." pengeras suara mengumumkan hal itu dari anjungan KRI Dewaruci, setara pukul 16.00 WIB Sabtu (29/9), di perairan Laut Andaman dekat ujung utara Selat Malaka. 

KRI Dewaruci telah memasuki tahap akhir dari pelayaran panjang keliling dunia yang kedua kali.

Sembilan bulan lalu, kapal layar tiang tinggi buatan galangan kapal Stulcken & Sohns, Hamburg, Jerman Barat, 1953, itu meninggalkan dermaga Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI AL. 

Berlayar terus ke timur, Jayapura menjadi kota terakhir di wilayah Indonesia sebelum dia mengarungi Samudera Pasifik, Terusan Panama, Teluk Meksiko, Samudera Atlantik, Teluk Biscay, Gibraltar, Laut Mediterania, Terusan Suez, Laut Merah, Laut Arab, Laut Andaman, dan… Selat Malaka di sisi Indonesia! 

Lorong sempit berukuran 1,5 meter di dek 2, tempat kompartemen-kompartemen berlokasi, mendadak ramai dengan teriakan sekitar 84 Anak Buah Kapal (ABK). Riuh teriakan ABK terdengar setelah pengumuman freijen dari anjungan. 

TNI AL masih memakai istilah-istilah "warisan" Belanda dalam kehidupan bahari mereka hingga kini. Freijen adalah pengeras suara yang diletakkan di titik-titik strategis kapal, di antaranya di lorong-lorong itu.

Tanda-tanda KRI Dewaruci sudah mulai memasuki perairan Indonesia dari sisi barat adalah perubahan waktu. Dimulai dari pengumuman perubahan waktu GMT+5,5 menjadi GMT+7; dari pukul 10.00 WIB menjadi 11.30 WIB, saat freijenitu bersuara keras dari anjungan. 

Mendengar perubahan waktu yang berarti telah sama dengan WIB --sudah dekat rumah!-- itulah yang membuat puluhan ABK itu kegirangan luar biasa.

Maklum, sembilan bulan meninggalkan rumah, anak dan istri, orangtua, mertua, tunangan, pacar, teman, dan kerabat lain; demi tugas suci menyatakan kebesaran Indonesia ke seluruh dunia sesuai perintah kepala staf TNI AL. 

Bukan waktu sebentar, apalagi itu adalah berlayar. Namun kepemimpinan komandan kapal, Letnan Kolonel Pelaut Haris Bima Bayuseto, dan kerja sama seluruh ABK memungkinkan itu terlaksana baik.

Sejurus freijen itu mengumumkan perubahan waktu, menyusul kemudian laguTanah Airku dan Padamu Negeri, terdengar di banyak bagian kapal. Ya, bagimu negeri, KRI Dewaruci berlayar menempuh lebih dari 30.000 mil laut dari timur ke barat berkeliling dunia. 

Selama sembilan bulan itu, berbagai invitasi maritim internasional mereka ikuti, di antaranya menyelesaikan kegiatan Operation Sail (Opsail) 2012 dalam rangka 200 Tahun Perang Besar (200th Anniversary of The Great War) di Amerika.

KRI Dewaruci menjadi peserta paling jauh yang hadir di pantai timur Amerika Serikat itu. Kembali dia "bersua" dengan Patung Liberty di Staten Island, New York, setelah hal itu pernah terjadi pada 1964 di bawah kepemimpinan komandan kapal Mayor Pelaut Sumantri dengan perwira pelaksana, Kapten Nasution.

 

 

 

Sumber : Antara

PENGAMANAN PERBATASAN BERTAMBAH TIGA TITIK

:TNI Angkatan Darat (TNI-AD) akan membangun tiga pos baru di perbatasan untuk mempermudah koordinasi antara anggota yang bertugas dan meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan tersebut.

"Kami akan memperkuat pengamanan di daerah perbatasan, dengan membangun tiga pos baru yang akan ditempatkan di Desa Palapasang dan Sekayam itu, untuk mempermudah koordinasi antar anggota yang ketika itu bertugas," kata Komandan Kodim (Dandim) 1204 Sanggau, Letkol CZI Ade Heri Kurniawan, Senin.

Ia menjelaskan dari tiga pos tersebut, satu pos dibangun oleh Kodam XII Tanjungpura dan dua pos dibangun oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia.

Ketiga pos tersebut akan dibangun di dua Kecamatan yakni Entikong di daerah Pala Pasang dan Sekayam di daerah Lubuk Tengah dan Bantan. Pembangunan di Entikong pengerjaannya akan dilakukan oleh Kodam XII Tanjungpura. Sementara di Sekayam oleh Menhan RI.

"Pengerjaan di Pala Pasang dari Kodam XII Tanjungpura, sedangkan di Lubuk Tengah dan Banten oleh Kementerian Pertahanan RI. Pengerjaannya diharapkan selesai pada tahun 2012," tuturnya.

Ade menambahkan untuk penambahan penempatan personil, dirinya menjelaskan bahwa tidak ada penambahan untuk penempatan pos-pos tersebut. Personil yang nantinya akan mengisi pos tersebut berasal dari anggota pos yang sudah ada dan akan dipecah untuk mengisi pos yang baru.

Pembangunan tiga pos tersebut dilaksanakan karena pos yang ada sangat berjauhan sehingga membutuhkan kerja ekstra dalam melakukan koordinasi dan pengamanan secara utuh.

Dengan kondisi medan dan wilayah yang cukup berjauhan memang diharuskan ada pos baru untuk kekuatan pengamanan daerah tersebut. Sedangkan pihaknya harus menjaga keutuhan NKRI dengan daerah yang luas.

Sementara ini pos yang sudah ada berjumlah tujuh pos di antaranya pos Tembawang, Kenaman, Gabma Entikong, Segumun, Sungai Tekam, Sungai Daun dan Sungai Beruang.

"Untuk Pos Batas hanya ada empat pos. Sementara tiga lainnya merupakan pos unsur komando yakni pos Gabma Entikong, Pos Sungai Daun dan Pos Kenaman," kata Ade.

Sumber : Antara

BUDI SANTOSO KEMBALI PIMPIN PT. DI

Dr Budi Santoso dipercaya Pemerintah untuk kembali memimpin PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan dilantik memangku jabatan Direktur Utama perusahaan industri dirgantara kebanggaan nasional itu untuk periode 2012-2017.

Budi Santoso dilantik bersama jajaran Direksi PTDI baru tersebut oleh Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur Dwijanti Tjahjaningsih di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin.

Dwijanti Tjahjaningsih dalam sambutan pelantikan tersebut menginstruksikan Direksi baru PTDI agar segera melaksanakan perubahan struktur organisasi perusahaan secepatnya.

Selain itu Dwijanti Tjahjaningsih meminta Direksi PTDI bekerja kompak supaya jalannya operasional perusahaan tidak timpang. Ia juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas pengabdian jajaran direksi pada periode sebelumnya.

"Direksi baru PTDI harus segera melakukan perubahan struktur organisasi tanpa mengganggu jalannya operasional, menjaga kekompakkan dan menjadikan PTDI lebih baik lagi," kata Dwijanti Tjahjaningsih.

Pernyataan Komisaris PTDI yang disampaikan Wakil Komisaris Utama Wresnuwiro menjelaskan direksi baru harus segera melakukan perubahan organisasi.

Budi Santoso ketika diminta komentarnya menyatakan akan segera merealisasikan apa yang disampaikan komisaris dan pemegang saham. Ia menyampaikan terimakasih kepada pemerintah atas kepercayaan yang diberikannya kembali untuk memimpin PTDI.

Ia menyatakan siap melaksanakan perubahan struktur organisasi secepatnya. "Dengan dimulainya tim ini bekerja, diharapkan target-target PTDI yang sudah digariskan dapat dicapai bahkan ditingkatkan," ujarnya.

Selengkapnya, jajaran direksi baru PTDI 2012-2017 ialah Direktur Utama Budi Santoso, Direktur Umum dan SDM Sukatwikanto, Direktur Keuangan Uray Ashari, Direktur Teknologi dan Pengembangan Andi Alisjahbana, dan Direktur Produksi Supra Dekanto serta Direktur Niaga dan Restrukturisasi Budiman Saleh.

Susunan direksi PTDI periode 2012-2017 berbeda dari periode sebelumnya karena adanya penghilangan satu jabatan direktur sehingga menjadi hanya enam direktur dibanding tujuh direktur pada periode sebelumnya. 

Sumber : Antara