Thursday, September 13, 2012

LAPAN EMPAT PULAU DIKAJI UNTUK BANDAR ANTARIKSA


 :Empat pulau, yaitu Biak (Papua), Morotai (Maluku Utara), Nias (Sumatera Utara), dan Enggano (Bengkulu), dikaji untuk menjadi lokasi pembangunan bandar antariksa. Bandar antariksa ini diperlukan seiring dengan kian dibutuhkannya satelit untuk penginderaan jauh dan agar Indonesia tidak lagi tergantung pada teknologi dan bandar antariksa negara lain.

Erna Sri Adiningsih dari Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga Penerbangan dan Antariksa mengatakan hal ini saat menjadi pembicara dalam seminar internasional bertajuk percepatan dan pembangunan ekonomi Indonesia menuju industrialisasi kelautan dan perikanan berkelanjutan, di Ternate, Maluku Utara, Rabu (12/9/2012). Seminar diadakan dalam kaitan Sail Morotai 2012.

Dari kajian awal, menurut Erna, keempat pulau tersebut dinilai layak untuk menjadi lokasi bandar antariksa. Di antaranya karena dekat garis khatulistiwa, berada dekat laut bebas, sehingga bisa meminimalkan risiko akibat peluncuran roket dan potensi bencana seperti gempa dan tsunami.

Erna menjelaskan, di Morotai, Maluku Utara, enam lokasi telah dikaji, yaitu di Tanjung Gurango, Pulau Tabailenge, Bido, Mira, Sambiki, dan Sangowo. Dari keenam lokasi itu, yang lebih cocok untuk bandar antariksa berada di Sangowo atau persisnya tiga kilometer dari Sangowo.

"Lima lokasi lainnya kurang cocok karena sudah ada rencana lahan di sana dipakai pemerintah dan karena topografi yang kurang baik," ujarnya.

Erna mengungkapkan, kajian yang telah dilakukan di keempat pulau itu baru kajian awal. Perlu ada penelitian lebih lanjut sebelum memutuskan lokasi yang tepat untuk bandar antariksa. 



Sumber : Kompas

JEPANG VS CHINA


japan Jepang   China di Ambang Perang
Japan Cost Guard Sergap Boat China

 : Di tengah-tengah memanasnya suhu politik di Laut China Selatan, tiba-tiba saja Jepang membuat gebrakan dengan membeli sekelompok pulau yang tengah disengketakan dengan China. Pemerintah Jepang membeli tiga dari lima pulau di gugusan Senkaku yang selama ini disewa dari Keluarga Kurihara, seharga 26 juta dolar AS. Keluarga Kurihara membeli pulau yang tidak berpenghuni ini pada tahun 1972 dari keluarga Jepang lainnya.

Pemerintah China langsung bereaksi keras. Presiden China Hu Jintao memperingatkan pembelian tiga pulau itu oleh Jepang bersifat ilegal. Bahkan Perdana Menteri Wen Jiabao menegaskan tidak akan membiarkan sejengkalpun tanah Diayou yang kaya sumber daya alam dan gas bumi, lepas ke negara lain.

“Pulau ini bagian yang melekat pada China dan ini masalah kedaulatan wilayah”, ujar Perdana Menteri China. Untuk itu pemerintah China mengirim kapal patrolinya.

senkaku Jepang   China di Ambang Perang
Tahukah anda, apa reaksi Jepang atas gertakan China tersebut ?. Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda, dengan dinginnya mengatakan:“Kekuatan militer China di wilayah sengketa adalah tantangan yang harus dihadapi”

Tentu China tidak menyangka respon dari Jepang seberani itu. Dengan kata lain Jepang telah bersiap untuk merespon dan memukul kekuatan militer China jika masuk ke gugus kepulauan Senkaku, China menyebutnya Diayou.

Sebagai seorang bushido, ucapan PM Jepang Yoshihiko Noda tentu bukan hanya gertak sambal. Militer Jepang pun tidak ragu ragu menangkap sekelompok aktivis China yang mendarat di pulau sengketa tersebut.

Kini bola berada di tangan China. Sejauh mana kapal patroli mereka berani mengganggu gugus kepulauan Senkaku.

senkaku island Jepang   China di Ambang Perang
Uotsuri, satu dari Pulau Sengketa di Senkaku
Saya sedang membayangkan. Kapan militer Indonesia bisa berbicara segagah Jepang, saat wilayah NKRI diklaim atau diganggu oleh negara lain. Nyali besar seperti yang ditunjukkan oleh Jepang, tentu harus didukung oleh kemampuan militer yang kuat.

Jika tidak, nasibnya akan seperti Filiphina yang bersengketa dengan China di laut China Selatan atas pulau / gugusan karang Karang Scarborough.

Awalnya militer Filipina menangkapi nelayan China yang melaut di sekitar Karang Scarborough. Namun tindakan itu direspon China dengan mengirim gugusan kapal perang yang besar dan membuat militer Filiphina mundur. “Mereka benar-benar ingin menguji apa sebuah negara kecil seperti Filipina dapat melawan negara raksasa,” ujar Mayor Ego Loel tak berdaya.

Kisah konflik Filiphina – China mirip konflik Jepang – China, namun berakhir berbeda. Hal itu menunjukkan tindakan militer atau aksi militer sebuah negara harus disesuaikan dengan kemampuan militer mereka, jika tidak mau konyol atau dipermalukan oleh negara lain.

japan dispute 2 Jepang   China di Ambang Perang
Gugus Kepulauan Senkaku, Laut China Selatan
 Lalu apa yang terjadi akibat konflik antara Jepang dan China ?

Amerika Serikat meminta China dan Jepang untuk tidak meningkatkan ketegangan menyangkut sengketa kepulauan yang diklaim kedua negara, dan memperingatkan ketegangan antara kedua negara itu akan berdampak pada global.

“Ini adalah arena ekonomi global dan pertikaian jangan diperbesar. Semua pemimpin harus mencurahkan perhatian secara jujur,” ujar Asisten Menlu AS Kurt Campbell di Washington.

“Kita memiliki banyak pilihan dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas. Kita yakin bahwa dialog damai dan pemeliharaan perdamaian. Stabilitas adalah sangat penting terutama dalam situasi kini.”

AS mengatakan pihaknya tidak akan berpihak dalam sengeketa wilayah itu, kendatipun Jepang satu sekutu dekat mereka. 

Walaupun diperingatkan oleh AS, namun China tetap saja bergerak. Selasa 11 September 2012, dua kapal pengintai China mulai berada di sekitar Pulau Diaoyu, yang disengketakan dengan Jepang.

Sumber dari China Marine Surveillance (CMS) mengatakan keberadaan dua kapal itu untuk menjaga kedaulatan China di sekitar wilayah tersebut, sekaligus mengantisipasi berbagai kemungkinan menyusul pernyataan Pemerintah Jepang, yang membeli pulau tersebut.
china patrol Jepang   China di Ambang Perang
Kapal Patroli China Haijian 46 berlayar mendekati Senkaku
Sikap China ini langsung direspon oleh Jepang. Rabu 12 September 2012, Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda memerintahkan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) untuk sepenuhnya siap menghadapi keadaan darurat, terutama terkait dengan masalah sengketa pulau dengan China.

Noda meninjau penjaga kehormatan JSDF di dalam Departemen Pertahanan, dan kemudian menghadiri pertemuan komandan senior JSDF, didampingi Menteri Pertahanan Satoshi Morimoto. Noda menyampaikan pidato kepada sekitar 180 komandan senior JSDF pada pertemuan tersebut.

Dalam pidato itu, Noda mengatakan ketidakpastian atas lingkungan keamanan di sekitar Jepang meningkat ke peringkat tertinggi karena aktivitas militer negara-negara di sekitarnya, termasuk Korea Utara, China dan Rusia, menjadi lebih aktif, sehingga JSDF harus memantau dan menganalisis negara-negara itu dengan ketat. Dia terutama menyebutkan bahwa China telah semakin aktif di laut sekitarnya.
japan shadow Jepang   China di Ambang Perang
Kapal Japanese Coastguard membayangi Kapal Patroli China
Kini situasi konflik di pulau Senkaku memasuki titik terpanas. Jepang siap merespon segala tindakan dari militer China, jika menganggu atau memasuki gugus kepulauan Senkaku. Semoga tidak terjadi perang China dan Jepang yang notabene kekuatan ekonomi kedua dan ketiga di dunia. Jika perang terjadi, sudah pasti imbas ekonomi akan dirasakan oleh seluruh dunia.

Terlepas persoalan konflik itu, gaya Jepang dalam merespon ancaman China terlihat cool dan keren. Semakin keren dan berwibawa karena Jepang tidak mencoba menarik-narik atau melibatkan Amerika Serikat dalam konflik (seperti yang biasa dilakukan Israel). Jepang memilih tampil tegak berdiri di kaki sendiri.


Sumber : JKGR

PEMBELIAN 103 LEOPARD, 50 MARDER 1A3 DAN 10 UNIT TANK PENDUKUNG DITEKEN AKHIR SEPTEMBER 2012


:Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin dengan didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Mayjen  TNI R. Ediwan Prabowo, S.Ip dan Kepala Bidang Opini Pusat Komunikasi Publik (Kabid Opini Puskom Publik) Kemhan Kolonel Arh Sugandi Agus, Rabu (12/9) menerima kunjungan Kuasa Usaha Jerman untuk Indonesia Mrs. Heeidrun Tempel, di Kantor Kemhan Jakarta. 

Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan menyampaikan rencana kunjungan kerja High Level Committee (HLC) ke Jerman untuk bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) baik pabrik Rheinmetall maupun Grob dan tim HLC akan meninjau kesiapan produksi lainnya dari kedua pabrik industri pertahanan Jerman di Frankfurt minggu depan, pihak kedutaan besar Jerman akan membantu menginformasikan rencana kunjungan kerja ini kepada pihak-pihak terkait di Jerman, baik pihak industri pertahanan yaitu pabrik  Rheinmetall dan Grob maupun pemerintah Jerman.

Terkait dengan pembelian sejumlah 103 unit Main Battle Tank (MBT) Leopard, Tank jenis Marder 1A3 sebanyak 50 unit dan Tank pendukung 10 unit, Wamenhan menyampaikan bahwa pihak Rheinmetall akan berada di Indonesia untuk finalisasi penandatanganan kontrak yang akan dilaksanakan pada minggu ke empat September 2012. Wamenhan juga mengungkapkan pihak Rheinmetall telah mempersiapkan pengiriman perdana Main Battle Tank (MBT) Leopard sesuai dengan target Kementerian Pertahanan tetapi terdapat beberapa hal terkait administrasi dan logistik yang perlu diselesaikan oleh pihak Rheinmetall dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian Main Battle Tank (MBT) Leopard dapat tiba di Indonesia pada awal November 2012 bertepatan dengan pameran Industri pertahanan Indo Defence 2012.

Menanggapi hal tersebut, pihak kuasa usaha Jerman akan membantu pihak Indonesia dalam hubungan Government to Governmen


Sumber : ARC

Kasus Sengketa Laut China Selatan - TNI Belum Akan Perkuat Militer di Natuna




JAKARTA – Eskalasi konflik yang meningkat di kawasan Laut China Selatan disikapi dingin Tentara Nasional Indonesia (TNI).TNI belum berencana untuk memperkuat pertahanan di daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah sengketa tersebut,yakni di Kepulauan Natuna, sebagai langkah antisipasi adanya dampak konflik.


Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengungkapkan, sejauh ini TNI masih mengandalkan kekuatan militer yang sudah ada di Kepulauan Natuna. “Sampai sekarang kita belum ada kajian ke sana (pemekaran),” ujarnya di sela-sela peluncuran buku Indonesia Mengukir Sejarah Selam Dunia di Jakarta, Senin (10/9) malam.

Kekuatan militer TNI di wilayah tersebut sebenarnya terbilang minim, karena hingga sekarang pangkalan yang ada di sana hanya Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara. Adapun untuk TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut sejauh ini berada di bawah komando kodim setempat.“Kita tidak ada perubahan.Lanal tetap tidak ada pemekaran dan sebagainya, ”bebernya.

Meski demikian, Iskandar meyakinkan bahwa kekuatan yang ada saat ini sudah cukup untuk menyikapi perkembangan eskalasi konflik. Menurut dia,TNI memiliki kesiapan untuk mengantisipasi dampak konflik di Laut Cina Selatan terhadap wilayah Indonesia yang berada di seputarannya.

“Kita mempunyai komunikasi dan intelijen yang sangat baik. Pengindraan kita juga sangat baik, sehingga kalau ada sesuatu, kita bisa dengan yang terdekat, misalnya di sana ada Tanjung Pinang, Dumai, dan sebagainya,”katanya Pada awal September lalu, TNI memusatkan latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat di daerah tersebut.

Sebanyak 2.500 personel TNI terlibat di dalamnya.TNI juga menyertakan 5 KRI, 4 pesawat tempur Hawk, 6 pesawat angkut Hercules C-130, 1 CN235, dan 2 helikopter SA332 pada latihan gabungan tersebut. Meski demikian, TNI menampik bahwa pemilihan lokasi latihan di Natuna ada kaitannya dengan konflik Laut China Selatan ataupun ancaman yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional.“Ini hanya pilihan yang telah dirancang jauh-jauh hari,” kata Kepala Staf Umum TNI Marsekal Madya TNI Daryatmo.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menerangkan, pemekaran armada laut bergantung pada strategi pertahanan dan postur. Setiap pengembangan kekuatan selalu berorientasi pada ancaman yang ada. Akan tetapi, lanjut dia,Kementerian Pertahanan selaku pembuat regulasi dan pembuat kebijakan,pemekaran itu tidak bisa serta-merta dilaksanakan. Harus dilakukan kajian-kajian yang komprehensif secara strategis.

Apalagi dilihat dari segi anggaran,sekarang ini 42% anggaran pertahanan terserap untuk belanja pegawai. Padahal, adanya pemekaran bakal membutuhkan anggaran tidak sedikit, sehingga pemekaran jika dipaksakan dikhawatirkan akan gagal.“Jadi setinggi-tingginya anggaran,kalau itu untuk belanja pegawai, nanti pembangunan kekuatan jadi turun,” papar Sjafrie.

Lantaran penguatan armada laut dibutuhkan, maka perlu dicarikan solusi. Sjafrie menilai, menanggulangi ancaman tidak harus serta-merta dengan pemekaran kekuatan. Dia menuturkan, mobilitas yang tinggi didukung kualitas alutsista yang canggih bisa menjadi solusi.
 
sumber : SINDO

Menhan : Pengadaan alutsista melalui PT DI Dipastikan Sesuai Jadwal




Senayan - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap kesulitan modal yang dialami PT Dirgantara  Indonesia (DI) untuk membiayai pesanan pesawat dari dalam dan luar negeri sekitar 73 unit dengan modal yang dibutuhkan sekitar Rp 7 triliun secepatnya teratasi.

Selain itu, "Saya berharap kondisi itu tidak lantas menghambat pengerjaan pesanan pesawat untuk TNI karena merupakan bagian dari program modernisasi alutsista," tutur Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/9).

Mahfudz menjelaskan bahwa saat ini setidaknya Kemenhan telah memesan sembilan unit pesawat CN 295 untuk TNI AU dan beberapa unit pesawat bel untuk TNI AD. "Kami berharap, pengerjaan tetap berjalan lancar dan bisa diselesaikan sesuai jadwal," lanjutnya.

Terkait besaran modal yang dibutuhkan PT DI untuk pengerjaan pesanan puluhan pesawat tersebut, menurut Mahfudz, anggaran negara tak akan cukup unruk menyehatkan cash flow perusahaan ini. "Kementerian BUMN diharapkan segera mengusulkan kebijakan taktis guna menyelesaikan kekurangan masalah modal itu," ujar Mahfuz.

Sementara itu, Menhan Purnomo Yusgiyantoro usai menghadiri raker yang membahas revisi UU Veteran RI menyatakan, meski saat ini PT DI kesulitan dalam permodalan, dipastikan tidak sampai mempengarui pengadaan dan penyelesaian pesanan pesawat untuk TNI.

sumber : Jurnal Parlemen

Angkatan Udara se-ASEAN latih kemampuan perwira pertama



Emapat pesawat tempur taktis Super Tucano EMB-314 buatan Brasil tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (1/9). Insan-insan perwira pertama pegawak Angkatan Udara negara-negara anggota ASEAN akan ditingkatkan kualitasnya melalui program pendidikan bersama. (ANTARA News.com/Ade P Marboen)
... mempermudah mencari solusi apabila ada permasalahan...
Berita Terkait

Kuala Lumpur (ANTARA News) -  Angkatan Udara negara-negara ASEAN sepakat meningkatkan kemampuan perwira pertama di tingkat kapten berupa pelatihan dan pendidikan tertentu. Tujuannya bisa menjadikan mereka makin profesional sebagai perwira dan membentuk kader-kader yang tangguh. 

Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Imam Sufaat, di Kuala Lumpur, Selasa, menyatakan, "Targetnya adalah profesionalisme pada Angkatan Udara." Dia salah satu peserta kunci The 9th Asean Air Chiefs Conference yang digelar di negara itu.


Dikatakan dia, melalui pendidikan ataupun pelatihan untuk para staf junior itu, maka mereka sudah saling mengenal sejak awal, sehingga mempermudah mencari solusi apabila ada permasalahan terutama dengan sesama negara ASEAN.


Dalam pertemuan AACC itu juga dibicarakan mengenai bahasa yang akan digunakan dalam pendidikan dan pelatihan tersebut, apakah menggunakan bahasa Indonesia, Melayu ataupun Inggris. "Mengenai penggunaan bahasa masih belum ada kesimpulan mana yang dipergunakan," katanya.


Saat ini sedang dirumuskan sejumlah inisiatif yang bisa dilaksanakan antar sesama angkatan udara anggota Asean. "Bila sudah terbentuk maka tahun berikutnya akan direalisasikan," kata dia.


Pendidikan ataupun pelatihan nantinya seperti pelatihan managemen, penggunaan peralatan seperti pesawat C-130 Hercules, NAS-332Super Puma, dan lain-lain yang dipakai sesama anggota ASEAN
 
sumber : Antara

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...