DPR CAIRKAN ANGGARAN PENGGANTI FOKKER SETELAH MENERIMA DETAIL PESAWA

Anggaran pengadaan pesawat pengganti Fokker, CN 295, sampai saat ini masih diberi tanda bintang oleh Komisi I Dewan Perwakilan rakyat. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan tanda bintang tersebut belum dicabut karena pihaknya belum menerima detail pembelian pesawat. "Kami belum menerima merek, asal, dan spesifikasi pesawat," katanya saat dihubungi, Kamis, 5 Juli 2012.

Ia mengatakan pemberian bintang ini sama sekali tak bermasalah. Pasalnya anggaran pengadaan alutsista dalam pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memang tak memuat detail barang. Anggaran alutsista, kata dia, biasanya hanya berbunyi ''pengadaan pengganti Fokker'' diikuti kebutuhan anggaran. "Kalau disebutkan detail termasuk mereknya, repot. Nanti broker bisa duduk-duduk di depan DPR," katanya. 

Saat ini pihaknya masih menunggu detail pesawat pengganti Fokker. Setelah surat diberikan secara resmi, maka tanda bintang akan dicabut dan anggaran dapat dicairkan. "Ini hanya urusan surat menyurat, kalau sudah dipenuhi anggaran langsung cair," katanya. Komisi I, kata dia, baru meminta surat berisi detail pesawat dalam rapat kemarin. 

Proses seperti ini, kata dia, sudah berlangsung sejak lama di Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan. Pasalnya pengadaan senjata cukup rumit. "Diskusi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan Angkatan Udara saja cukup panjang. Belum lagi tender. Kalau sudah ada yang pas nanti baru diajukan secara detail ke DPR," katanya. 

Sementara itu Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Harfind Asrin, mengatakan proses pengadaan pesawat CN 295 berlangsung lancar. "Paling lambat dua pesawat sudah diterima Desember mendatang. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik," katanya saat dihubungi Kamis. 

Imam mengatakan, pesawat CN-295 merupakan pengganti 6 unit pesawat angkut jenis Fokker-27 yang dimiliki TNI AU.Dalam pembelian pesawat CN-295, TNI AU melakukan kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia dan Airbus.

Sumber : Tempo

Pangkalan Marinir Tanjung Sebatak, Karimun

Sudah bukan waktunya untuk menumpuk pasukan di Pulau Jawa, di saat perkembangan ekonomi kawasan yang semakin pesat, sekaligus meningkatnya ancaman yang menyertainya. Pasukan TNI harus ditempatkan di wilayah perbatasan yang rawan gangguan pihak asing. Untuk itu, Kementerian Pertahanan akan membangun Markas Batalyon dan Pangkalan Marinir TNI-AL, di Tanjung Sebatak, Karimun, Kepulauan Riau.

Markas Batalyon Marinir tersebut membutuhkan lahan seluas 20 hektar. Namun lahan yang tersedia hanya 4 hektar. Bupati Karimun menyanggupi akan memenuhi kebutuhan lahan sesuai dengan proyeksi.

Tanjung Sebatak (paling kanan), Karimun

Pangkalan Marinir ini akan dilengkapi peralatan tempur seperti: Artileri, Roket dan Kapal Tempur. Kekuatan pasukan sekitar 700 personel, dipimpin perwira berpangkat letnan kolonel.

“Ada tiga atau empat titik. Kita akan kaji mana yang tepat untuk itu”, ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, saat meninjau lokasi.

Menteri Pertahanan ke Tanjung Sebatak

Menurut Menteri Pertahanan, pembangunan Pangkalan Marinir di perbatasan, untuk mengamankan pulau pulau terluar dengan cara meningkatkan kekuatan TNI di perbatasan. Hasil kajian ini akan disampaikan ke Presiden, untuk diambil sebuah keputusan.

Wilayah Karimun membutuhkan penjagaan yang ekstra karena berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Selat Malaka yang membutuhkan pertahanan yang kuat. Karimun sebagai daerah investasi, membutuhkan dukungan rasa aman dan nyaman bagi investor. Keberadaan Pangkalan Marinir ini diharapkan ikut mendorong pembangunan ekonomi di wilayah Karimun, Kepulauan Riau.

Pulau Karimun, Kepulauan Riau

Apakah pendirian Batalyon dan Pangkalan Marinir di Tanjung Sebatak, Karimun, terkait dengan pembangunan Pasmar III yang akan berkedudukan di Belawan, Sumatera Utara ?. Belum tahu. Embrio pembentukan Pasmar III dimulai dengan pembentukan Yonif 9 Brigif 3 di Paibiung, Lampung, bukan di Karimun.

Tapi yang jelas, tugas Pasmar III mengamankan teritorial di sekitar wilayah Sumatera, termasuk pengamanan wilayah perbatasan perairan Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Otomatis Batalyon Marinir di Tanjung Sebatak Karimun, di bawah Komando Pasmar III.

Pasmar III juga akan membawahi Pangkalan Marinir yang akan dibangun di Pulau Nipah, untuk mengamankan perbatasan RI yang berdekatan dengan Singapura.

“Pasukan marinir dan TNI AL berjaga-jaga di perbatasan. Pasukan dilengkapi senjata. “Senjata biasa,” ujar Panglima Armada RI Kawasan Barat TNI AL, Laksamana Muda Didit Herdiawan.

Marinir di Pulau Nipah

Pembangunan Pangkalan Marinir di Pulau Nipah, terkait dengan rencana Pemerintah Pusat untik membangun beberapa usaha, diantaranya: Tempat labuh jangkar kapal-kapal internasional yang melalui Selat Malaka, serta usaha perikanan.

“Pulau Nipah akan dikembangkan sebagai kawasan sentra pertumbuhan ekonomi berbasis pertahanan”, ujar Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad.

Pulau Nipah seluas 44 hektar akan dialokasikan 15 hektar untuk pertahanan dan sisainya untuk: Bangun, Infrastruktur, Labuh Kapal, Pengisian Bahan Bakar dan Penjualan Air.

TNI AL tampaknya memproyeksikan penempatan satu atau dua Kompi Marinir di Pulau Nipah, untuk dijadikan semacam Outpost.

Pulau Nipah

Bagaiamana dengan Pangkalan Marinir di Karimun ?.

Pulau Karimun sangat strategis dan bisa dikatakan “Hot Spot”, karena berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia dan jalur Perdagangan Internasional Selat Malaka.

Pangkalan ini seharusnya bisa dijadikan Foward Base, tempat men-deploy logistik dan prajurit, jika sewaktu-waktu terjadi perang. Tanjung Sebatak juga bisa menjadi Resupply Base bagi kapal-kapal perang Indonesia yang berpatroli di perbatasan.

Untuk itu pangkalan ini harus terlindungi dengan kuat. Mereka harus memiliki pertahanan udara, anti-serangan kapal, jammer, serta bunker untuk menampung persediaan amunisi dan bahan bakar.

Presiden SBY Tinjau Latihan Marinir

Jika tidak dilengkapi sistem pertahanan yang kuat, Markas Marinir ini, bisa menjadi menjadi “sitting duck” atau sasaran empuk bagi musuh. Sistem keamanan untuk markas terdepan sangat krusial dan memiliki nilai strategis yang tinggi.

Pangkalan Marinir di Tanjung Sebatak, karimun akan melindungi wilayah terluar Indonesia, sekaligus memberikan rasa aman bagi jalur perdagangan, maupun investor yang menanam modal di Kepulauan Riau.

Idealnya pasukan di Tanjung Sebatak berkekuatan satu Divisi (dari berbagai kesatuan), atau minimal “task force” yang mampu mandiri, jika terjadi perang.(JKGR)

PANGKALAN NATUNA SANGAT PENTING

Destroyer China Berlatih di Laut China Selatan

JKGR: Ibarat orang yang sedang kehausan di padang pasir, di siang hari yang terik. China terus mengencangkan cengkeramannya ke sumber-sumber minyak yang mereka klaim, maupun pasokan dari negara lain. 

Perekonomian China sedang meroket membutuhkan pasokan gas dan minyak yang berlimpah, untuk menggerakkan mega-industri mereka. China dan Rusia mengerahkan kemampuannya untuk menjaga posisi Presiden Suriah, Bashar Assad, dari gangguan*NATO dan AS, demi mengamankan pasokan minyak Suriah ke China. China pun menggelar kapal perang di sekitar Karang Scarborough, agar Filipina tidak coba-coba mengklaim pulau tersebut. 

Diperkirakan potensi gas alam di Karang Scarborough Laut China Selatan, sekitar 7.500 kilometer kubik atau 266 triliun kaki kubik.(see: http://jakartagreater.com/2012/05/karang-unarang-ambalat-hingga-scarborough ).

Selain Filipina, Vietnam adalah negara yang senyata-nyatanya merasakan tekanan itu. Vietnam, mulai memodernisasi kapal perang mereka (Gepard Class dan Sigma Class), serta mulai membangun pertahanan rudal yakhont di garis pantai, untuk melindungi pulau di Spratly yang bersengketa dengan China di Laut China Selatan.

Bukan hanya Filipina dan Vietnam yang merasa resah. Amerika Serikat pun merasakannya dan mulai menempatkan pasukan di Australia, untuk mengimbangi gerakan agresif China.

Bagaimana dengan Indonesia ?

Indonesia pun tidak aman. China mengklaim, seluruh laut China Selatan di Asia Tenggara, merupakan wilayah China dengan asalan bagian dari sejarah kerajaan Tiongkok.

Dan seperti yang diketahui, wilayah Natuna memiliki cadangan gas 14 juta barel dan gas bumi diperkirakan 1,3 milyar kubik. Jika tidak dijaga dengan baik Pulau Natuna ini, bisa saja diklaim negara lain.

Mabes TNI sendiri telah mengidentifikasi, bahwa laut Natuna menjadi bagian dari “hot spot”, selain Selat Malaka, Laut Sulawesi dan Laut Aru. Kesadaran itu mulai ditindaklanjuti dengan menggelar latihan Perang di Natuna yang melibatkan 1100 personil dengan 14 kapal perang. 

Skenarionya ada dua. Pesawat asing menyusup ke Natuna serta menjatuhkan bom ke kapal Pangkalan TNI AL Mentigi, Tanjunguban. Skenario kedua, 7 kapal perang asing masuk ke Laut Natuna Kepulauan Riau dan terjadi pertempuran dengan beberapa kapal KRI. Pasukan Asing berhasil menguasai Pulau Mantang. 

Menurut Panglima Komando Armada Kawasan Barat, Laksamana Muda Didit Ashaf, latihan terpadu ini untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, sekaligus mengetahui kesiapan personil dan material, sehingga kekurangan dalam latihan dapat disempurnakan secara terencana.

Ancaman di Kepulauan Natuna terus meningkat. Dalam satu tahun terakhir, telah terjadi pergeseran “Hot Area” dari Selat Malaka, ke Perairan Laut China Selatan di Kepulauan Natuna. Kapal-kapal nelayan asing, kini berebut untuk menguras ikan di perairan Natuna. Lantamal IV/Tanjungpinang sudah beberapa kali menangkap nelayan Vietnam yang mencuri ikan di sana, yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

“Baru-baru ini ada sekitar 20 kapal ikan asing yang memasuki perairan Ranai, Natuna. Namun mereka berhasil kabur saat dikejar oleh KRI,” ungkap Komandan Lantamal IV/Tanjungpinang, Laksamana Pertama TNI Darwanto.

Selain itu, pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah: Human Trafficking, Perompakan di Laut dan Illegal Mining. Pencemaran dan perusakan ekosistem laut juga kerap terjadi.

Saat ini TNI AL TNI-AL mengoperasikan satu unit kapal perang untuk mencegah dan menangkap nelayan asing yang mencuri ikan di Natuna, Kepulauan Riau. Namun satu unit KRI belum mencukupi untuk mengawasi perairan Natuna yang sangat luas.

“Nelayan asing tampaknya memiliki mata-mata di perairan Natuna. Orang yang memberi informasi terkait kondisi keamanan yang dibutuhkan nelayan asing tersebut diduga warga negara Indonesia”, ujar Komandan Lantamal IV/Tanjungpinang.

Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan Mayjen Lodewijk Freidrich Paulus melihat Pulau Natuna semakin memiliki ancaman yang nyata. “Keberadaan pasukan di Natuna, sudah mendesak. Ini dilakukan demi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI dari ancaman negara asing”, ujar Mayjen Lodewijk Freidrich.

Saat ini jumlah pasukan Angkatan Darat di Natuna, baru dua kompi (200 orang). Kodam Bukit Barisan berencana menambahnya menjadi satu batalyon secara bertahap. 

Namun menurut mantan Danjen Kopassus itu, keberadaan Angkatan Darat saja, tidak cukup. “Kita perlu memperkuat kekuatan di Natuna, tidak hanya TNI AD saja, tetapi gabungan seluruh TNI,” ujar Pangdam Bukit Barisan.

Postur Pertahanan Angkatan Darat, memang mulai berubah dengan mendorong pasukan lebih mendekat ke perbatasan maupun ke pulau pulau terluar. Perubahan ini sudah cukup terasa di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia. Namun bagaimana dengan Natuna ? KRI apa yang akan dikirim ke sana, untuk menjaga gerakan frigat dan destroyer China yang mulai gencar mengarungi Laut China Selatan ?. Indonesia perlu membangun Pangkalan Militer Natuna 

Sumber : JKGR

WAMENHAN MENGUJI COBA RECON VEHICLE 4X4 PRODUKSI PT. PINDAD

jombang : Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (5/7) melakukan uji coba kendaraan tempur Recon Vihicle 4x4 produksi PT. Pindad (Persero) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. 

Dalam uji coba ini, Wamenhan menjajal secara langsung  mengemudikan kedaraan tersebut satu putaran di halaman depan kantor Kemhan. Hadir dalam uji coba ini Direktur Utama PT. Pindad (Persero) Adik A. Soedarsono. 

Selain Recon Vihicle 4x4, P. Pindad juga menampilkan kendaraan tipe Armoured Personnel Carrier (APC) yaitu Jungle Warfare BRIMOB 4 x 4. 

Sumber : DMC