Kedaulatan Udara RI Masih Lemah

Kedaulatan udara Republik Indonesia masih lemah. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal (Purn) Chappy Hakim disela peluncuran bukunya "Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia" di Jakarta, Senin (17/12/2012) mengatakan, insiden penerbangan gelap lima jet tempur F-18 Hornet US Navy tanggal 2 Juli 2003 di sekitar Pulau Bawean menjadi pelajaran berharga.

"Ketika itu pilot sipil salah satunya dari maskapai Bouraq mengaku ada pesawat jet terbang jungkir balik dan berguling-guling mengganggu keselamatan penerbangan. Yang dituduh tentu saja penerbang jet tempur TNI AU dari Pangkalan Madiun. Setelah dicek dengan mengirim sepasang F-16 Falcon ternyata ada 5 F-18 Hornet dengan senjata lengkap sedang mengawal kapal induk dari Armada VII AS yang berpangkalan di Pasifik," kata Chappy.

Indonesia harus memberi peringatan dan sebaliknya pihak AS merasa berhak melintas. Padahal, setiap hari ada 1.000 penerbangan sipil domestik dan puluhan penerbangan internasional di ruang udara Indonesia.

Meski mengalami pelajaran berharga tersebut, Chappy menyayangkan sampai kini kemampuan radar Indonesia belum maksimal. Bahkan, kemarin puluhan penerbangan ke Bandara Soekarno-Hatta dibatalkan karena listrik padam yang mengakibatkan radar tidak berfungsi. Selain itu, penerbangan gelap (intruder) juga masih terjadi berulangkali di ruang udara Indonesia. 

Kedaulatan Udara adalah Sumber Uang

Kedaulatan udara akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Marsekal TNI Purnawirawan Chappy Hakim dalam acara peluncuran buku ketiganya berjudul "Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia?", Senin (17/12/2012) di Jakarta.

Buku tersebut seperti judulnya menguraikan pentingnya pertahanan udara. Chappy mengambil contoh dari pertempuran Laut Aru tahun 1962 yang menggambarkan kurangnya pertahanan udara dan peristiwa Bawean tahun 2003 dimana pesawat F-18 milik AS melakukan manuver membahayakan bagi Indonesia.

Kepada Kompas.com, Chappy mengungkapkan bahwa di tengah zaman dimana perang dianggap usang, upaya pertahanan terhadap wilayah Indonesia tetap penting. Kedaulatan udara akan mendukung pembangunan menuju kemakmuran.

"Kita memang sudah bukan berada di zaman perang. Tetapi, kedaulatan udara kita merupakan sumber uang. Wilayah udara kita ini adalah market kita. Apakah kita mau orang lain yang memanfaatkan market kita," papar Chappy.

Kedaulatan udara sama pentingnya seperti kedaulatan lautan. Kurangnya kedaulatan di laut mengakibatkan praktik perikanan ilegal dan pencurian sumber daya alam yang nilai kerugiannya bisa sampai triliunan rupiah per tahun.

"Di udara kerugiannya juga banyak. Orang akan bebas terbang di wilayah kita, mengangkut barang atau orang seenaknya," kata Chappy yang tepat pada peluncuran buku juga merayakan ulang tahun yang ke 65.

Chappy menggarisbawahi bahwa wilayah udara seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Salah satu yang membuat Singapura sejahtera adalah kepandaian untuk mengelola wilayah udaranya. Air security will bring prosperity.

Pulau-pulau Indonesia adalah 'Kapal Induk'

Pulau-pulau di Indonesia adalah "kapal induk" yang dapat menjadi pangkalan pesawat tempur TNI-AU.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal (Purn) Chappy Hakim disela peluncuran bukunya "Quo Vadis Kedaulatan Udara Indonesia" di Jakarta, Senin (17/12/2012), menjelaskan, pulau-pulau yang tersebar di Nusantara berfungsi ibarat kapal induk.

"Indonesia tidak memiliki doktrin agresi menyerang keluar. Untuk itu tidak diperlukan kapal induk. Pulau-pulau kecil di bagian terdepan Nusantara dapat menjadi pangkalan pesawat tempur Indonesia," kata Chappy.

Pertahanan untuk menangkal itu, dikombinasikan dengan kapal-kapal perang TNI-AL yang berada di pangkalan aju di pulau-pulau terluar.

Namun Chappy menyayangkan, hingga kini belum ada koordinasi yang padu dalam membangun sinergi antar instansi untuk menjaga kedaulatan dari ancaman asing, serta praktik kegiatan ilegal seperti penyelundupan kekayaan sumber daya alam serta perikanan Indonesia.

Anggota Komisi I DPR, Mahfudz Sidik, dalam kesempatan sama menjelaskan, setiap tahun Rp 20 triliun kerugian negara disebabkann pencurian, penyelundupan, dan rangkaian kegiatan ilegal yang lolos dari pemantauan terpadu dari udara dan laut di lautan Indonesia.

● Kompas

BAe Systems Expands Global F-16 Support Portfolio Securing $ 63 Million In Contract Awards From U.S. Allies

F16 TNI AU (Foto Ipenk 666)

BAE Systems has received two contracts valued at nearly $ 63 million to provide F-16 support equipment, test systems, and spares to the governments of Indonesia and Iraq.

The contracts enhance the company’s strong global position and ability to deliver the right systems and expertise to support F-16 aircraft operated by U.S. allies.

“We are extremely pleased that Indonesia has called upon BAE Systems to again deliver the systems and services they require to affordably achieve their mission readiness,” said Carl Huncharek, program director for BAE Systems. “For Iraq, this is a unique opportunity to assist a new user of the F-16 and help train those who will support the aircraft for years to come.”

BAE Systems has delivered more than 25,000 support equipment and test systems to more than 24 countries worldwide. The company has done so with a 98 percent on time delivery record and a 99 percent customer return rate for the service, training, repair, and thru-life support of the systems provided. BAE Systems will develop and deliver these items from its Fort Worth, Texas facility by early 2014.

BAE Systems is also a leading systems integration provider for F-16 avionics upgrades. In August, South Korea selected BAE Systems as the sole source contractor to upgrade its F-16 fleet. Additionally, the company supports the U.S. Air National Guard’s upgraded F-16s and the Turkish Air Force’s upgraded F-16s. BAE Systems’ upgrade solution includes the Commercial Fire Control Computer, which is currently the highest throughput and most supportable mission computer in any F-16.

● BAe Systems

MENJAWAB TANTANGAN KESETARAAN KEKUATAN MARITIM

 Perkembangan situasi di tingkat kawasan yaitu Asia Tenggara kini makin dinamis, yang diwarnai pula situasi yang memanas terkait sengketa wilayah kaya sumber daya alam di Laut China Selatan antara China dengan sejumlah negara Asia Tenggara.

Memang Indonesia tidak termasuk negara yang bersengketa dengan China, namun kita justru harus memanfaatkan situasi ini sebagai rujukan kesiapan segenap sumber daya maritim untuk mengantisipasi kemungkinan konflik. Kita lihat saat ini China sangat menggenjot kekuatan maritimnya, yang terakhir dengan peluncuran kapal induk Liaoning yang bakal dilengkapi pesawat tempur J-15, yang merupakan kopian dari pesawat tempur Rusia versi kapal induk, Sukhoi Su-33. Meski sejumlah pengamat seperti misalnya Rodger Baker dan Zhang Zhixing dalam ulasan berjudul The Paradox of China’s Naval Strategy di situs kajian strategis stratfor.com (http://www.stratfor.com/weekly/paradox-chinas-naval-strategy) menilai China masih dalam proses transisi untuk memproyeksikan kekuatan maritimnya keluar demi kepentingannya, segenap perkembangan ini harus diikuti dengan cermat demi kepentingan nasional kita.

Kondisi di tingkat kawasan itu layak menjadi rujukan dalam pengembangan TNI AL ke depan, khususnya terkait dengan visi mewujudkan TNI AL yang andal dan disegani. Visi ini sangat penting dan tepat karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah laut 93.000 km persegi dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 6.159.032 km persegi. Kondisi geografis Indonesia ini semakin spesial dengan posisi yang terletak di antara dua benua dan dua samudera besar sehingga membuat wilayah ini dari abad ke abad senantiasa menjadi jalur perlintasan perniagaan yang sangat penting dan vital.

Oleh karenanya, kebutuhan adanya angkatan laut yang kuat dengan perlengkapan yang sesuai zaman dan kebutuhan dengan ditunjang sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi sudah menjadi keniscayaan. Akan tetapi kekuatan TNI AL yang andal dan disegani itu pun takkan bisa terwujud jika visi maritim yang kuat dan integral belum terbangun di negeri ini.

Masih banyak tafsir mengenai visi maritim ini, seperti misalnya yang dikemukakan peneliti pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam tulisan di situs indomaritimeinstitute.org berjudul Negara Visi Maritim. Connie menyebut bahwa visi maritim akan dipengaruhi kemajuan yang sudah dicapai di daratan dan tidak akan efektif jika tidak didasarkan pada konsepsi mengenai pertahanan negara yang menyeluruh. Menurut dia, pembangunan kekuatan maritim adalah tahap lebih lanjut setelah dipenuhinya kualitas yang unggul atas pertahanan matra darat. Ditambahkannya, dalam perkuatan armada laut, sebuah negara harus sudah memiliki pertahanan darat, sistem intelijen, pemerintahan dan perekonomian yang kuat dengan dasar strategi ekonomi politik yang tangguh untuk menjaga kedaulatan negaranya.

Tak jauh beda dengan yang dikemukakan mendiang Laksamana Purn Soedomo seperti dikutip dalam majalah Jalasena terbitan Mei 2011. Dirinya menyatakan visi maritim bisa dibangun dengan merujuk pada visi Kerajaan Majapahit yang memproyeksikan kekuatan melalui samudera untuk mempersatukan berbagai wilayah, serta merujuk pada misi Laksamana Zheng He atau Cheng Ho yang memanfaatkan kekuatan maritim untuk perdagangan dan promosi kebudayaan.

Meninjau kondisi aktual di tingkat kawasan, misi TNI AL yang saat ini masih sejalan dengan TNI secara umum yaitu membangun kekuatan dengan ukuranminimum essential force atau kekuatan pokok minimal perlu secara dinamis terus dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan tingkat kawasan. Konsep pertahanan dan alat utama sistem senjata (Alutsista) penunjangnya semestinya sudah makin diarahkan menuju prinsip kesetaraan, meski mungkin kesetaraan minimal. Artinya, Alutsista dan segala kemampuan sumber daya penunjangnya harus memiliki kualitas setara dengan kekuatan termaju di kawasan, walaupun dari segi kuantitas mungkin belum menyamai. Yang tak kalah penting, ketersediaan Alutsista dan kelengkapannya juga sesuai dengan tren potensi ancaman.

Misalkan saja dalam rangka pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur pelayaran internasional. Jangan dilupakan “Insiden Bawean” yang terjadi 3 Juli 2003 silam, saat pesawat-pesawat tempur F/A-18 Hornet dari kapal induk USS Carl Vinson bermanuver di wilayah perairan Laut Jawa sehingga terpaksa dicegat oleh pesawat F-16 dari Lanud Iswahjudi Madiun dan saat itu nyaris terjadi dog fight. Meski insiden ini sudah lama terjadi, namun hal ini membuktikan bahwa kekuatan TNI khususnya TNI AL perlu lebih banyak memproyeksikan diri sebagai pengaman jalur perlintasan internasional itu, sekaligus menunjukkan kemampuannya sebagai deterrent atau kekuatan penangkal yang membuat negara lain tak berani sembarangan berulah di dalam teritorial Indonesia.

Menyikapi kondisi terakhir di kawasan Laut China Selatan, Indonesia dengan TNI AL-nya tetap perlu berperan sebagai kekuatan penengah di antara potensi-potensi konflik yang ada. Hal ini bisa dicapai, selain melalui jalur diplomasi aktif, juga melalui perkuatan-perkuatan unsur-unsur TNI AL. Penambahan Alutsista seperti kepemilikan rudal-rudal antikapal permukaan dan antiserangan udara dari jenis terbaru mutlak diperlukan untuk menjaga kemampuan pertahanan dandeterrent TNI AL. Selain itu penambahan kekuatan lain seperti pesawat-pesawat antikapal selam, baik sayap tetap maupun helikopter, patroli maritim serta kapal selam harus dijaga kesinambungan pengadaaannya agar sesuai dengan realitas kebutuhan dan mewujudkan prinsip kesetaraan dengan kekuatan lain di kawasan ini.

Jangan dilupakan pula aspek pembinaan personel untuk menjaga kualitas dan profesionalisme. TNI AL sudah punya pengalaman operasi laut di luar negeri seperti saat menangani pembajakan kapal dagang MV Sinar Kudus oleh perompak Somalia beberapa waktu lalu serta operasi maritim PBB di perairan Lebanon, yang membuktikan kualitas para pelautnya. Keterlibatan dalam operasi-operasi internasional ini perlu terus dipelihara untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman segenap personel. Program pengamanan pulau terluar yang selama ini sudah dilaksanakan terutama oleh unsur Korps Marinir perlu diperkuat baik dari segi jumlah personel maupun kelengkapan persenjataan dan sarana pendukung seperti komunikasi dan fasilitas lainnya.

Dengan terpeliharanya seluruh kemampuan dan terus terlaksananya proses perkuatan-perkuatan itu, niscaya TNI AL akan mampu mewujudkan visinya sebagai kekuatan yang andal dan disegani. “Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya!”

Sumber : Solopos

EKSPOR SENJATA RUSIA MENINGKAT TAJAM

Ekspor senjata Rusia tahun ini menjadi yang terbesar lantaran meraup 14 miliar dollar AS ketimbang pencapaian sebelumnya. Presiden Rusia Vladimir Putin mengemukakan hal itu di depan komisi kerja sama teknik militer Rusia sebagaimana warta Itar-TASS pada Senin (17/12/2012). "Kontrak yang sudah ditandatangani bisa mencapai 15 miliar dollar AS," katanya.

Putin mengatakan kerja sama industri militer Rusia berhasil memangkas biaya-biaya produksi. Namun, kerja sama ini sukses menembus pasar-pasar baru.

Rusia kata Putin juga meraih hasil terbaik pada pasar perbaikan dan modernisasi peralatan militer. "Rusia berhasil memodernisasi peralatan militer yang dibuat pada masa Uni Soviet," imbuh Putin.

Kendati tidak memerinci jenis peralatan militer Rusia yang paling laku di pasaran, Vladimir Putin malah menekankan perlunya kerja sama proaktif semua lini produksi peralatan militer. Menurut, hal tak kalah penting pula adalah penggunaan potensi riset. "Rusia juga harus makin melakukan banyak promosi untuk bisa mencapai target lebih baik," demikian Vladimir Putin.

Sumber : Kompas

BUMN NAVIGASI RESMI BEROPERASI TAHUN DEPAN

 Pemerintah telah membentuk sebuah BUMN baru berstatus Perusahaan Umum (Perum) yang akan mengatur sistem lalu lintas udara (Air Traffic Control/ATC) secara lebih terintegrasi. Nantinya BUMN ini akan mengontrol lalu lintas udara di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, mengatakan Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atauPerum Navigasi, siap beroperasi tahun depan.

"Sudah dibentuk sekarang lagi dalam proses penguatan institusinya secara bertahap," ujarnya saat ditemui di kantor KementerianKoordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (17/12).

Lembaga baru ini akan berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun Kementerian Perhubungan juga turut mensupervisi.Saat ini pemerintah tengah menyiapkan pemilihan dewan direksi dan secara bertahap diteruskan sampai ke tingkat bawah.

"Dari kemenhub dan AP (Angkasa Pura), nanti diserahkan direksinya. Gedungnya ada, alatnya ada baru bedol desanya terjadi," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan menjelaskan, selama ini ATC di Indonesia dikelola oleh dua BUMN, yaitu Angkasa Pura I untuk wilayah Indonesia timur dan Angkasa Pura II untuk wilayah Indonesia Barat.

Padahal Indonesia harus menganut single air trafic provider. Untuk itu perlu dibuat BUMN baru yang khusus untuk mengatur sistem lalu lintas udara (ATC) secara lebih terintegrasi guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penumpang penerbangan.

"Indonesia harus menganut single air traffic provider, sekarang masih double dan belum terintegrasi. Untuk itu, perlu dibuat perusahaan baru yang khusus mengatur ATS," kata Dahlan beberapa waktu lalu.

Dahlan menjelaskan, BUMN baru tersebut nantinya akan berstatus perusahaan umum (Perum) yang nantinya akan berdaulat penuh terhadap udara Indonesia.

AP I dan II nantinya harus merelakan seluruhaset, sumber daya manusia, peralatan, hingga pendapatannya untuk BUMN baru ini. Menurut dia, ketua dewan pengawas terbentuknya BUMN tersebut berasal dari Dirjen Perhubungan Udara.

Sedangkan anggota pengawas terdiri dari anggota dewan direksi AP I dan II. Sedangkan dewan direksi BUMN tersebut akan diusul oleh dewan pengawas.

"Tugas pokoknya adalah menyelesaikan kekhawatiran para ahli dan bagaimana agar pemerintah Indonesia dapat berdaulat penuh di udara. Karena, saat ini Indonesia belum berdaulat di udaranya sendiri,"tegasnya.

Dengan terbentuknya BUMN baru ini diharapkan Indonesia akan siap mengambil alih seluruh pengelolaan sistem layanan penerbangan terintegrasi di Indonesia dalam 1-2 tahun mendatang.

Selama ini kontrol udara ada di pengawasan Singapura. Hal ini disebabkanpemerintah masa lalu yang menyerahkan kontrol udara kepada negara lain karena Indonesia belum mampu mengontrolnya sendiri.

"Kontrol udara yang diserahkan itu ada di Batam, Palembang, Bangka Belitung, Pontianak yang diserahkan ke Singapura," paparnya.

Saat ini, AP I bahkan sudah mengekspor ATC buatannya ke Malaysia. Hal ini meyakinkan bahwa Indonesia mampu mengawasi seluruh kontrol udaranya.

"Tetapi apakah nanti di seluruh Indonesia, ATC-nya nanti akan menggunakan produk AP I, kita serahkan ke manajemen Perum nanti.

Dengan terbentuknya Perum ini, maka pergerakan udara sekitar 2.400 dari saat ini 1.200 pergerakan per hari di Cengkareng," tambah Dahlan.

Sumber : Merdeka

PRESIDEN LANTIK KASAL DAN KASAU BARU

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Laksamana Madya TNI Dr Marsetyo sebagai Kepala Staf Angkatan Laut dan Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, Senin.

Pelantikan kedua pejabat tersebut berdasarkan Keppres 78 TNI Tahun 2012 ditandatangani pada 14 Desember 2012.

Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta dan dihadiri oleh Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua BPK, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo. Turut hadir Kasau yang diganti Marsekal TNI Imam Syufaat serta Kasal Laksamana TNI Soeparno, Jaksa Agung Basrief Arief dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Laksamana TNI Soeparno dan Marsekal TNI Imam Syufaat memasuki masa pensiun.

Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta sejumlah pejabat lainnya.

Sebelumnya, Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI, sementara Laksamana Madya TNI Dr Marsetyo sebelumnya menjabat sebagai Wakasal.

Sumber : Antara