Kolaborasi ITS Dan PT Solusi-247 Kembangkan Radar Maritim

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dan perusahaan penyedia layanan teknologi komunikasi PT Solusi-247 menjalin kerja sama untuk mengembangkan "marine radar" (radar maritim).

Kerja sama itu ditandatangani oleh Direktur Utama PT Solusi-247, Beno Pradekso, bersama Pembantu Rektor IV ITS Prof Dr Darminto di Gedung Rektorat ITS Surabaya, Rabu.

Maritim Indonesia Bernilasi Sangat Strategis

Indonesia dipandang memiliki posisi maritim yang strategis bagi lalu lintas perdagangan dan pelayaran global. Itulah sebabnya sejumlah negara maju, termasuk AS, berkepentingan menjalin kerjasama maritim dengan Indonesia.

Demikian menurut perwira angkatan laut, baik dari Indonesia dan Amerika Serikat, serta seorang diplomat senior AS dalam suatu diskusi di Jakarta, Selasa, 29 Januari 2013. Diskusi terbatas itu memaparkan upaya memperluas dan memperkuat Kemitraan Keamanan AS dan Indonesia, terutama dalam Kerjasama Maritim.

Kolonel Laut Judijanto, perwira dari Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal), menyatakan bahwa Indonesia memegang posisi yang sangat penting bagi banyak negara, mengingat letaknya di antara dua lautan besar. "Wilayah kita ibarat pusat gravitasi keamanan maritim. Itulah sebabnya banyak negara yang ingin meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan Indonesia," kata Judijanto.

RADAR CANGGIH MONITOR PERAIRAN KALIMANTAN

Sistem monitor radar IMSS. Foto : ANTARA

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan kawasan strategis dan padat lalu lintas kapal. Mulai kapal yang keluar masuk melalui ALKI I (Selat Malaka), ALKI II (Selat Makassar), hingga perairan Papua yang akan diproyeksikan sebagai ALKI III.

Untuk kepentingan strategis tersebut, Kementerian Pertahanan RI bersama TNI AL menempatkan peranti khusus di berbagai titik pantau strategis. Salah satunya di Tanjung Mangkalihat, bagian paling timur dari Pulau Kalimantan.


Peranti tersebut dinamakan IMSS (Integrated Maritime Surveillance System) atau Sistem Pengawasan Maritim Terpadu. IMSS merupakan suatu sistem pengawasan maritim yang terintegrasi antara Coastal Surveillance Station (CSS) atau stasiun pengawas di darat dengan sentra pengawasan lainnya.

IMSS Radar Termutakhir Pengawasan Maritim Indonesia

 ALUR Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan kawasan strategis dan padat lalu lintas kapal. Mulai kapal yang keluar masuk melalui Selat Malaka (ALKI I), Selat Makassar (ALKI II), hingga perairan Papua (diproyeksikan sebagai ALKI III).

Untuk kepentingan strategis tersebut, Kementerian Pertahanan RI bersama TNI AL menempatkan piranti khusus di berbagai titik pantau strategis. Salah satunya di Tanjung Mangkalihat, bagian paling timur dari Pulau Kalimantan.

Piranti tersebut dinamakan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS).

IMSS merupakan suatu sistem pengawasan maritim yang terintegrasi antara Coastal Surveillance Station (CSS) atau stasiun pengawas di darat dengan sentra pengawasan lainnya.

KSAL : INDONESIA HARUS MENJADI KEKUATAN UTAMA MARITIM

Kepala Staf TNI AL (Kasal), Laksamana Soeparno, menyatakan Indonesia harus berambisi menjadi kekuatan utama maritim di kawasan Asia Tenggara, bahkan dunia. Apalagi wilayah maritim Indonesia sangat strategis karena berada di silang jalur perdagangan dunia.

"Jika tak didukung kekuatan yang maksimal, akan berimplikasi pada keamanan," kata Soeparno saat membuka Seminar Nasional TNI AL bertema "Optimalisasi Kerja Sama TNI AL dengan Industri Pertahanan guna Mendukung Kebutuhan Alutsista" di Jakarta, Rabu (19/12).

Menurut dia, dengan fakta bahwa dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, jika pertahanan maritim tak diperkokoh, akan sangat mudah Indonesia mendapatkan ancaman dari luar. "Dibutuhkan upaya pertahanan yang efektif untuk melindungi keutuhan negara dari segala ancaman," kata dia.

Untuk itu, diperlukan industri pertahanan dalam negeri yang kokoh dan senantiasa memasok alat utama sistem senjata (alutsista) yang mumpuni terhadap TNI sebagai kekuatan pertahanan utama. Merujuk pada tiga model perkembangan industri pertahanan di Asia Timur, Soeparno berharap industri pertahanan nasional mengikuti Autarky Model dibandingkan Niche Production Model dan Global Supply Chain Model.

Soeparno menjelaskan Autarky Model merupakan model ideal membangun industri pertahanan karena bertumpu pada ambisi kemandirian pertahanan. "Model ini hanya bisa dicapai oleh negara yang berambisi menjadi kekuatan utama," jelas dia.

Soeparno menjelaskan Niche Production Model banyak diterapkan oleh negara yang berupaya mengurangi kebergantungan pada luar negeri. Dari model ini, negara berkomitmen untuk investasi ke sektor industri pertahanan dengan berupaya melakukan transfer teknologi dari negara produsen.

Basis Militer

Global Supply Chain Model cenderung dilakukan negara-negara yang telah memiliki basis militer mapan namun tidak memiliki akses pasar senjata internasional. Soeparno menyatakan Indonesia sangat cocok menerapkan model Autarky Model. Caranya dengan merumuskan rencana strategis jangka panjang pertahanan dan membentuk komitmen politik anggaran jangka panjang untuk menjamin kesinambungan.

Selain itu, tambah dia, harus melakukan konsolidasi industri pertahanan nasional dengan menetapkan dua konsorsium strategis, yaitu konsorsium industri penerbangan nasional dan konsorsium industri pertahanan dan maritim nasional.

Terakhir, merintis aliansi industri pertahanan di tingkat regional dan global yang memperbesar kemungkinan bagi Indonesia untuk secara cepat mengadopsi teknologi militer terkini ke dalam proses pengadaan alutsista.

"Kuncinya industri pertahanan kita harus berani. Korea Selatan saja yang baru 10 tahun memiliki kapal selam mampu membuat sendiri. Kita seharusnya lebih unggul karena sudah 30 tahun memiliki kapal selam," jelas dia.

Sementara itu, Staf Khusus Kasal, Laksamana Muda Rachmad Lubis, mengatakan kerja sama antara TNI AL dan industri pertahanan harus sudah dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional, terutama kapal perang. "Spesifikasi harus berorientasi pada ancaman lawan," ujar dia.

Penelitian dan pengembangan di jajaran TNI AL pun, kata Rachmad, harus sudah memiliki sejumlah rancang bangun model kapal yang bisa efektif menjaga wilayah maritim Indonesia. "Litbang TNI AL harus mengacu pada kebutuhan pembangunan kekuatan pokok minimun pertahanan dan sudah harus bersinergi dengan industri pertahanan dalam negeri," kata dia.

Rachmad mencatat kapal yang dimiliki TNI AL saat ini sebagian besar sudah tua. Sebanyak 47 persen berusia di atas 30 tahun, 23 persen berusia 27 tahun, 8 persen berusia 17 tahun, dan yang paling baru atau berusia 7 tahun hanya 22 persen.

Sumber : KoranJakarta

MENJAWAB TANTANGAN KESETARAAN KEKUATAN MARITIM

 Perkembangan situasi di tingkat kawasan yaitu Asia Tenggara kini makin dinamis, yang diwarnai pula situasi yang memanas terkait sengketa wilayah kaya sumber daya alam di Laut China Selatan antara China dengan sejumlah negara Asia Tenggara.

Memang Indonesia tidak termasuk negara yang bersengketa dengan China, namun kita justru harus memanfaatkan situasi ini sebagai rujukan kesiapan segenap sumber daya maritim untuk mengantisipasi kemungkinan konflik. Kita lihat saat ini China sangat menggenjot kekuatan maritimnya, yang terakhir dengan peluncuran kapal induk Liaoning yang bakal dilengkapi pesawat tempur J-15, yang merupakan kopian dari pesawat tempur Rusia versi kapal induk, Sukhoi Su-33. Meski sejumlah pengamat seperti misalnya Rodger Baker dan Zhang Zhixing dalam ulasan berjudul The Paradox of China’s Naval Strategy di situs kajian strategis stratfor.com (http://www.stratfor.com/weekly/paradox-chinas-naval-strategy) menilai China masih dalam proses transisi untuk memproyeksikan kekuatan maritimnya keluar demi kepentingannya, segenap perkembangan ini harus diikuti dengan cermat demi kepentingan nasional kita.

Kondisi di tingkat kawasan itu layak menjadi rujukan dalam pengembangan TNI AL ke depan, khususnya terkait dengan visi mewujudkan TNI AL yang andal dan disegani. Visi ini sangat penting dan tepat karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas wilayah laut 93.000 km persegi dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 6.159.032 km persegi. Kondisi geografis Indonesia ini semakin spesial dengan posisi yang terletak di antara dua benua dan dua samudera besar sehingga membuat wilayah ini dari abad ke abad senantiasa menjadi jalur perlintasan perniagaan yang sangat penting dan vital.

Oleh karenanya, kebutuhan adanya angkatan laut yang kuat dengan perlengkapan yang sesuai zaman dan kebutuhan dengan ditunjang sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi sudah menjadi keniscayaan. Akan tetapi kekuatan TNI AL yang andal dan disegani itu pun takkan bisa terwujud jika visi maritim yang kuat dan integral belum terbangun di negeri ini.

Masih banyak tafsir mengenai visi maritim ini, seperti misalnya yang dikemukakan peneliti pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam tulisan di situs indomaritimeinstitute.org berjudul Negara Visi Maritim. Connie menyebut bahwa visi maritim akan dipengaruhi kemajuan yang sudah dicapai di daratan dan tidak akan efektif jika tidak didasarkan pada konsepsi mengenai pertahanan negara yang menyeluruh. Menurut dia, pembangunan kekuatan maritim adalah tahap lebih lanjut setelah dipenuhinya kualitas yang unggul atas pertahanan matra darat. Ditambahkannya, dalam perkuatan armada laut, sebuah negara harus sudah memiliki pertahanan darat, sistem intelijen, pemerintahan dan perekonomian yang kuat dengan dasar strategi ekonomi politik yang tangguh untuk menjaga kedaulatan negaranya.

Tak jauh beda dengan yang dikemukakan mendiang Laksamana Purn Soedomo seperti dikutip dalam majalah Jalasena terbitan Mei 2011. Dirinya menyatakan visi maritim bisa dibangun dengan merujuk pada visi Kerajaan Majapahit yang memproyeksikan kekuatan melalui samudera untuk mempersatukan berbagai wilayah, serta merujuk pada misi Laksamana Zheng He atau Cheng Ho yang memanfaatkan kekuatan maritim untuk perdagangan dan promosi kebudayaan.

Meninjau kondisi aktual di tingkat kawasan, misi TNI AL yang saat ini masih sejalan dengan TNI secara umum yaitu membangun kekuatan dengan ukuranminimum essential force atau kekuatan pokok minimal perlu secara dinamis terus dikaji dan disesuaikan dengan perkembangan tingkat kawasan. Konsep pertahanan dan alat utama sistem senjata (Alutsista) penunjangnya semestinya sudah makin diarahkan menuju prinsip kesetaraan, meski mungkin kesetaraan minimal. Artinya, Alutsista dan segala kemampuan sumber daya penunjangnya harus memiliki kualitas setara dengan kekuatan termaju di kawasan, walaupun dari segi kuantitas mungkin belum menyamai. Yang tak kalah penting, ketersediaan Alutsista dan kelengkapannya juga sesuai dengan tren potensi ancaman.

Misalkan saja dalam rangka pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur pelayaran internasional. Jangan dilupakan “Insiden Bawean” yang terjadi 3 Juli 2003 silam, saat pesawat-pesawat tempur F/A-18 Hornet dari kapal induk USS Carl Vinson bermanuver di wilayah perairan Laut Jawa sehingga terpaksa dicegat oleh pesawat F-16 dari Lanud Iswahjudi Madiun dan saat itu nyaris terjadi dog fight. Meski insiden ini sudah lama terjadi, namun hal ini membuktikan bahwa kekuatan TNI khususnya TNI AL perlu lebih banyak memproyeksikan diri sebagai pengaman jalur perlintasan internasional itu, sekaligus menunjukkan kemampuannya sebagai deterrent atau kekuatan penangkal yang membuat negara lain tak berani sembarangan berulah di dalam teritorial Indonesia.

Menyikapi kondisi terakhir di kawasan Laut China Selatan, Indonesia dengan TNI AL-nya tetap perlu berperan sebagai kekuatan penengah di antara potensi-potensi konflik yang ada. Hal ini bisa dicapai, selain melalui jalur diplomasi aktif, juga melalui perkuatan-perkuatan unsur-unsur TNI AL. Penambahan Alutsista seperti kepemilikan rudal-rudal antikapal permukaan dan antiserangan udara dari jenis terbaru mutlak diperlukan untuk menjaga kemampuan pertahanan dandeterrent TNI AL. Selain itu penambahan kekuatan lain seperti pesawat-pesawat antikapal selam, baik sayap tetap maupun helikopter, patroli maritim serta kapal selam harus dijaga kesinambungan pengadaaannya agar sesuai dengan realitas kebutuhan dan mewujudkan prinsip kesetaraan dengan kekuatan lain di kawasan ini.

Jangan dilupakan pula aspek pembinaan personel untuk menjaga kualitas dan profesionalisme. TNI AL sudah punya pengalaman operasi laut di luar negeri seperti saat menangani pembajakan kapal dagang MV Sinar Kudus oleh perompak Somalia beberapa waktu lalu serta operasi maritim PBB di perairan Lebanon, yang membuktikan kualitas para pelautnya. Keterlibatan dalam operasi-operasi internasional ini perlu terus dipelihara untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman segenap personel. Program pengamanan pulau terluar yang selama ini sudah dilaksanakan terutama oleh unsur Korps Marinir perlu diperkuat baik dari segi jumlah personel maupun kelengkapan persenjataan dan sarana pendukung seperti komunikasi dan fasilitas lainnya.

Dengan terpeliharanya seluruh kemampuan dan terus terlaksananya proses perkuatan-perkuatan itu, niscaya TNI AL akan mampu mewujudkan visinya sebagai kekuatan yang andal dan disegani. “Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya!”

Sumber : Solopos

FEATURE-Southeast Asia splashes out on defence, mostly maritime

Indonesia is buying submarines from South Korea and coastal radar systems fromChina and the United States. Vietnam is getting submarines and combat jets from Russia, while Singapore - the world's fifth-largest weapons importer - is adding to its sophisticated arsenal.

Wary of China and flush with economic success, Southeast Asia is ramping up spending on military hardware to protect the shipping lanes, ports and maritime boundaries that are vital to the flow of exports and energy.

Territorial disputes in the South China Sea, fuelled by the promise of rich oil and gas deposits, have prompted Vietnam, Malaysia, the Philippines and Brunei to try to offset China's growing naval power.

Even for those away from that fray, maritime security has been a major focus for Indonesia, Thailand and Singapore.

"Economic development is pushing them to spend money on defence to protect their investments, sea lanes and exclusive economic zones," said James Hardy, Asia Pacific editor of IHS Jane's Defence Weekly. "The biggest trend is in coastal and maritime surveillance and patrol."

As Southeast Asia's economies boomed, defence spending grew 42 percent in real terms from 2002 to 2011, data from the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) shows.

High on the list are warships, patrol boats, radar systems and combat planes, along with submarines and anti-ship missiles that are particularly effective in denying access to sea lanes.

"Submarines are a big thing," said Tim Huxley, executive director for Asia at the International Institute for Strategic Studies. "They can do immense damage without being seen, without being anticipated, and they can do that anywhere in the region."

For decades, much of Southeast Asia spent little on weapons other than guns and small tanks. Most threats were internal and the umbrella of U.S. protection was deemed enough to ward off any potential aggression from overseas.

With China's growing muscle and more funds available, the shopping lists are getting more sophisticated. Most countries in the region are littoral, so the emphasis is on sea and air-based defence.

Malaysia has two Scorpene submarines and Vietnam is buying six Kilo-class submarines fromRussia. Thailand also plans to buy submarines and its Gripen warplanes from Sweden's Saab AB will eventually be fitted with Saab's RBS-15F anti-ship missiles, IISS says.

Singapore has invested in F-15SG combat jets from Boeing Co in the United States and two Archer-class submarines from Sweden to supplement the four Challenger submarines and powerful surface navy and air force it already has.

Indonesia, a vast nation of islands with key sea lanes and 54,700 km (34,000 miles) of coastline, has two submarines now and ordered three new ones from South Korea. It is also working with Chinese firms on manufacturing C-705 and C-802 anti-ship missiles after test-firing a Russian-built Yakhont anti-ship missile in 2011.

"STRATEGIC UNCERTAINTY"

While it is not an arms race, analysts say, the build-up is being driven by events in the South China Sea, long-standing squabbles between neighbours and a desire to modernise while governments have the money.

Piracy, illegal fishing, smuggling, terrorism and disaster relief also play their parts, along with keeping the influential military happy in places such as Thailand and Indonesia.

There is a "general sense of strategic uncertainty in the region" given China's rise and doubts about the U.S. ability to sustain a military presence in Asia, said Ian Storey, a senior fellow at the Institute of Southeast Asian Studies.

"Southeast Asian countries will never be able to match China's defence modernisation," he said, citing Vietnam's push for a deterrent. "If the Chinese did attack the Vietnamese, at least the Vietnamese could inflict some serious damage."

SIPRI says Indonesia, Vietnam, Cambodia and Thailand took the lead in boosting their defence budgets by between 66 and 82 percent from 2002 to 2011.

But the region's biggest spender with the best-equipped military is Singapore, a tiny island that is home to the world's second-busiest container port, a global financial centre and a major hub for oil, gas and petrochemicals.

The wealthy city-state, along with Malaysia and Indonesia, sits on the Strait of Malacca that links the Pacific and Indian oceans. A teeming shipping route, the strait is also a narrow "choke point" with huge strategic implications for the energy, raw materials and finished goods flowing east and west.

At $9.66 billion, Singapore's 2011 defence budget dwarfed Thailand's $5.52 billion, Indonesia's $5.42 billion, Malaysia's $4.54 billion and Vietnam's $2.66 billion, IISS says.

The situation is far less intense than in North Asia where China, Japan, the United States, Russia and the two Koreas are involved. But Southeast Asia seems to be following the trend of pursuing military systems that can be used offensively.

"It's an indefinite process," said Huxley at IISS. "Governments are likely to go on devoting resources - that are increasing in real terms - to defence and military modernisation."

Official data on the amount and purpose of the spending is often opaque - how much goes to boots, bullets and salaries and how much to advanced hardware that can project power?

The defence spending figures also may not tell the full story. Countries such as Vietnam and Indonesia have used credit arrangements or the sale of energy exploration rights in the past to fund arms imports that did not appear in the defence budget, analysts say.

"Vietnam has stopped reporting defence and security budgets as part of its budget reporting, leaving a suspicious gap between total budgeted expenditure and the sum of the reported spending areas," said Samuel Perlo-Freeman, director of SIPRI's Military Expenditure and Arms Production Programme.

BUYING AND BUILDING

With defence budgets in many Western nations under pressure, Asia is attractive for makers of weapons, communications gear and surveillance systems. Lockheed Martin and Boeing's defence division both expect the Asia-Pacific region to contribute about 40 percent of international revenues.

"The maritime environment in the Pacific has everybody's attention," Jeff Kohler, a vice president at Boeing Defence, said at the Singapore Airshow in February.

Vietnam got 97 percent of its major weapons - including frigates, combat planes and Bastion coastal missile systems - from Russia in 2007-11 but is looking to diversify by talking to the Netherlands and the United States, SIPRI says.

The Philippines, which relies on the United States for 90 percent of its weapons, plans $1.8 billion in upgrades over five years as it sees a growing threat from China over the South China Sea squabble.

The focus is on the country's naval and air forces that analyst Sam Bateman sees as "rather deficient".

"The particular requirement of the Philippines is air surveillance," said Bateman, principal research fellow at the Australian National Centre for Ocean Resources and Security.

Anti-submarine capabilities are a priority, a Philippine defence department planner told Reuters.

Thailand, whose military has staged 18 successful or attempted coups since 1932, has built a patrol vessel designed by Britain's BAE Systems. It plans to modernise one frigate and, within five years, buy the first of two new ones.

"We are not saying these will replace submarines but we are hoping that they can be equally valuable to Thailand," defence ministry spokesman Thanathip Sawangsaeng told Reuters.

Singapore buys mostly from the United States, France and Germany but also has its own defence industry, centred on ST Engineering. The state-owned group supplies the Singapore Armed Forces and has many customers abroad.

"Most countries are either interested in or actively pursuing their own domestic arms industry," said Storey.

"It's cheaper than buying from overseas, long-term they're looking at developing their own export markets and, certainly this is true for Indonesia, it insulates them from sanctions from countries like the United States." (Additional reporting by Neil Chatterjee in JAKARTA, Rosemarie Francisco and Manny Mogato in MANILA and Martin Petty and Amy Sawitta Lefevre in BANGKOK; Editing by Raju Gopalakrishnan)

sumber : reuters

Pemerintah Belum Miliki Kebijakan Berorientasi Maritim

Ketua Forum Kajian Pertahanan dan Maritim (FKPM) Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan mengemukakan, pemerintah belum memiliki kebijakan yang berorientasi pada pengembangan sektor maritim, padahal sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut.

Kapal Perang Republik Indonesia Mengawal Keamanan Maritim
foto : republika.co.id

"Bahkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan MP3EI (Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), fokus pemerintah masih pengembangan infrastuktur wilayah daratan," kata Mangindaan di Surabaya, Kamis.

Pernyataan Robert Mangindaan itu disampaikan pada seminar nasional "Membangun Kembali Kejayaan Bangsa Indonesia sebagai Bangsa Maritim" yang digelar Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) Kobangdikal.

"Sekitar 70 persen wilayah Indonesia adalah laut dan sudah seharusnya pemerintah memiliki kebijakan yang lebih berorientasi pada pengembangan maritim. Tapi, kami melihat hal itu belum banyak dilakukan," kata Mangindaan yang saat ini aktif menjadi Tenaga Profesional Tetap di Lemhanas.

Menurut ia, posisi maritim Indonesia dipengaruhi tiga faktor utama, yakni globalisasi perdagangan, keamanan wilayah perairan dan dominasi kekuatan maritim negara-negara besar.

Sementara untuk pengelolaan wilayah maritim, ada tiga elemen yang menangani, yakni bidang kelautan, pelayaran dan instrumen keamanan dalam hal ini TNI Angkatan Laut.

"Untuk membangun kesadaran maritim di Indonesia, diperlukan adanya peran politik, dukungan teknologi, pendanaan, dan regulasi dari pemerintah," tuturnya.

Pakar statistik ITS Drs Kresnayana Yahya Msc dalam kesempatan sama mengatakan, kontribusi sektor maritim terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) saat ini masih sangat rendah sekitar 10 persen, padahal potensi yang bisa dikembangkan sangat besar.

"Dengan wilayah laut yang sangat luas, potensi maritim itu sebenarnya mencapai 1,2 triliun dolar AS pertahun. Ini salah satu modal besar untuk mendukung perekonomian," ucapnya.

Pimpinan lembaga konsultan bisnis Enciety itu menambahkan, selain kekayaan sumber daya laut yang melimpah, sektor layanan jasa kemaritiman juga belum digarap secara maksimal.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno dalam sambutan pembukaan seminar mengatakan, belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya laut, lebih disebabkan pupusnya visi maritim dan kurangnya kesadaran komponen bangsa.

"Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kelautan memerlukan penguasaan teknologi rekayasa maritim yang sarat 'high tech' dan 'high cost'," ujarnya dalam sambutan yang dibacakan Asisten Personel KSAL Laksda TNI Sudirman.

KSAL menambahkan, TNI AL berupaya menjadi pelopor dalam membangun budaya kemaritiman yang sejalan dengan program pemerintah dan bertanggung jawab secara moril untuk ikut membangun kembali kejayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim.

Seminar yang diikuti sekitar 300 peserta dari berbagai kalangan itu, juga menghadirkan pembicara lain, yaitu pakar kelautan dan perkapalan ITS Prof Daniel Rosyid PhD, yang mengupas pembangunan visi maritim melalui pendidikan. 


Sumber : Antara Jatim

DEMI NKRI, INDONESIA HARUS PUNYA KEKUATAN MARITIM YANG TANGGUH

Indonesia harus membangun kekuatan maritim yang tangguh. Selain sebagian besar wilayah berupa lautan, potensi sumber daya kelautan juga sangat besar. Staf Ahli Menteri Pertahanan Susanto Zuhdi mengatakan, sinergi yang baik dari elemen bangsa untuk menjaga wilayah laut diperlukan. ”Ancaman di laut bukan hanya dari pihak militer asing,namun juga dari sipil,” tuturnya dalam seminar maritim di Jakarta kemarin.

Dalam upaya memperkuat wilayah perbatasan, termasuk masyarakat pesisir,Kementerian Pertahanan melakukan berbagai program pembangunan yang sekaligus mendorong laju kesejahteraan masyarakat perbatasan. Beberapa program pembangunan perbatasan yakni mengenai instalasi sumber air. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menilai, sudah lama Indonesia tidak lagi menjadi bangsa maritim yang tangguh.Padahal,potensi dari maritim Indonesia sangat kaya.

Menurut dia, kekayaan alam di laut bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Sudah saatnya Indonesia kembali mengembangkan potensi-potensi maritim yang tersimpan sebagai arah pembangunan negara,”sebutnya.

Sementara itu,Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Y Paonganan mengatakan, perlu terus menerus dikampanyekan pentingnya Indonesia menjadi negara maritim yang tangguh dan berdaulat. Untuk mendukung tercapainya hal itu, pihaknya mengampanyekan masalah ini ke kampuskampus di Indonesia.

Pihaknya bersama Universitas Paramadina juga menggagas pembentukan Pusat Studi Strategis Maritim di Universitas Paramadina untuk melakukan kajian-kajian perbatasan maritim. Program ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

Sebelumnya dalam wisuda Unhan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof Emeritus Dorodjatun Kuntjorojakti menuturkan, dibandingkan negara kepulauan lainnya, posisi geografis Indonesia berpotensi menjadi penghambat yang mutlak bagi lalu lintas laut global. Sekitar 40% pelayaran dunia harus melalui perairan Indonesia.

Tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang bisa dilalui pelayaran internasional, lanjut dia, merupakan jalur yang sangat strategis.”Indonesia memiliki national interestdi semua bidang kehidupan,” katanya. Di antara national interest itu,lanjut dia,terdapat vital interest yakni national interest yang berpotensi memicu perang. 

Sumber : Sindo

WILAYAH LAUT INDONESIA BERTAMBAH 4.209 KM2

 Wilayah laut Indonesia bertambah 4.209 km2 setelah sidang pleno klaim Indonesia terhadap Perserikatan Bangsa Bangsa/PBB melalui Commission on the Limits of Continental Shelf (CLCS) dapat menerima submisi Indonesia atas hak kedaulatannya di dasar laut di wilayah di luar 200 mil laut. Wilayah baru yang menjadi bagian yurisdiksi Indonesia adalah di bagian Barat Aceh.

"Wilayah laut seluas 4.209 km2 yang tadinya tidak bertuan, kini menjadi secara sah telah menjadi milik Indonesia. Ini adalah prestasi bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Sebuah kado untuk Ibu Pertiwi," kata Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Asep Karsidi, pada acara seminar nasional ke-6 Akunting Sumber Daya Alam dan Deklarasi Perluasan Sumber Daya Kelautan RI oleh BIG, di Jakarta, Selasa (20/11).

Menurut Asep, masih ada beberapa wilayah yang berpotensi untuk pengembangan landas kontinen, yakni sebelah selatan Bengkulu, selatan Sumba, utara Papua, dan sebelah utara Halmahera. Sebagai negara yang telah meratifikasi hukum laut internasional (UNCLOS) 1982, Indonesia berhak mengajukan landas kontinen di luar batas 200 mil laut. Landas kontinen adalah kawasan yuridiksi negara pantai yang terkait dengan pengelolaan dasar laut dan tanah di bawahnya. 

Sumber : KoranJakarta

KSAL : Keamanan Maritim Diperketat

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan keamanan maritim terus diperketat mengingat estimasi ancaman semakin meningkat, bahkan kawasan Asia Pasifik sedang menjadi fokus perhatian dunia, khususnya terkait perlindungan jalur komunikasi dan perdagangan laut.

"Sebagai antisipasinya, kami akan melakukan pengerahan kekuatan militer hingga jauh di luar teritorial untuk mengamankan jalur perekonomian dan armadanya," kata Soeparno saat membuka Seminar Maritime Security 2012 di Jakarta, Selasa.

Seminar bertemakan "Membangun Kesadaran Keamanan Maritim Berlandaskan Kepentingan Nasional Guna Menciptakan Keamanan Nasional yang Terintegrasi dalam rangka Menyukseskan Pembangunan Nasional".

Indonesian National Shipowners Association (INSA) mendata, perompakan kapak di kawasan Asia meningkat pada 2010 sebanyak 164 kasus, sementara 2009 sebanyak 102 kasus.

Peningkatan perompakan di Asia Tenggara menjadi yang tertinggi dengan jumlah 72 perompakan pada 2009, sementara pada 2010 meningkat menjadi 119 perompakan.

Sementara di Asia Selatan pada 2009 sebanyak 29 kasus, namun pada 2010 meningkat menjadi 44 kasus.

Sebagian besar wilayah maritim Asi` Tenggara merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. "Ini merupakan modal dasar bagi Indonesia untuk memosisikan diri sebagai pengendali berbagai aktivitas kemaritiman di kawasan ini," katanya.

Indonesia juga akan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menanggulangi persoalan keamanan maritim di masa mendatang.

"Kami akan merumuskan kerja sama strategis seluruh komponen maritim dalam menghadapi identifikasi tantangan keamanan maritim di masa depan," jelas Soeparno.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan peristiwa pembajakan tidak hanya terjadi di kawasan Asia, melainkan di Teluk Eden, Samudera Hindia.

"Peristiwa pembajakan lebih banyak lagi. Total ada 406 kasus pembajakan yang terjadi pada 2009, sementara pada 2010, meningkat menjadi 445 kasus," ujarnya.

INSA juga mencatat Selat Malaka dan perairan Riau merupakan perairan paling rawan perompakan di Asia Tenggara. Di dua kawasan itu juga penyelundupan kerap terjadi. Tingkat kerawanannya bahkan hampir menyamai perompakan di Teluk Eden, Teluk Somalia, Nigeria, dan Tanzania di benua Afrika.

Sumber : Antara

Lanal Batam Tempatkan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) dari Sabang Hingga Batam

Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Batam mengakui penempatan 12 unit radar sistem pengawasan maritim atau Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) buatan Amerika Serikat dari Sabang hingga Batam, Kepulauan Riau, sangat efektif untuk mengamankan kawasan perairan Selat Malaka.

Pemantauan situasi perairan wilayah dengan IMSS
(Foto: Infoglobal/tendef)

"Pengawasan bisa memantau hal terkecil yang berada di kapal. Radar ini terintegrasi ke gugus keamanan laut (Guskamla), dimana bisa melihat seluruh kapal yang melintas di Selat Malaka," kata Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Batam, Kolonel Laut Nurhidayat, saat menerima rombongan wartawan dan Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan), di Lanal Batam, Kepulauan Riau, Selasa (9/10).

Kata dia, penggunaan radar sistem pengawasan maritim tersebut dioperasikan hanya pada malam hari karena pada siang hari kapal-kapal yang melintas masih dapat dipantau oleh patroli keamanan laut (Patkamla). "Malam hari itu kan yang susah memantau sebetulnya. Sebelum ada radar itu, kita kesulitan memantau kapal-kapal yang melintas. Apalagi kapal yang bergerak dalam kecepatan rendah di malam hari, semakin sulit untuk dideteksi. Nah dengan adanya keberadaan IMMS itu kita bisa memantau kapal-kapal meski dari jarak kejauhan dan suasana gelap," ujarnya.

Ia menambahkan, radar tersebut akan menjadi sangat efektif membantu pengawasan laut mengingat jumlah personel yang ada di Lanal Batam kurang memadai. "Jumlah personel yang ada hanya 143 orang, padahal seharusnya jumlah personelnya mencapai 256 orang," katanya.

Tak hanya itu, lanjut dia jumlah kapal yang dimiliki oleh Lanal Batam hanya 12 unit, dari 18 unit yang dibutuhkan di tiap tiap pos penjagaan, sehingga dengan adanya Radar tersebut sangat membantu pemantauan. 

Sumber : Tendef

INDONESIA PERSIAPKAN "INDOMARINTEC", AJANG PAMER KEKUATAN LAUT

:Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau dan memiliki   luas perairan dua kali lipat daripada luas daratannya. Dengan melimpahnya sumber daya alam Indonesia   yang    dapat   diekspor    seperti  batu   bara   dan  gas,   Indonesia    tentunya   juga   bergantung     dengan    kedua   transportasi laut domestic maupun internasional.

 

Armada kapal komersial Indonesia saat ini berkisar 11.000, dengan mayoritas kapal pesisir kecil; dimana   kapal   tersebut   merupakan   impor   kapal   dan   bukan   baru.   Dengan   pertumbuhan   ekonomi   lebih   dari   6%   menimbulkan adanya permintaan yang kuat untuk ekspansi dan modernisasi bidang industry perkapalan.

Sementara   itu,   industri   pembuatan   kapal   di   Indonesia   dianggap   masih   dalam   tahap   pertumbuhan   dan   berada   di   peringkat   ke-15   dunia  dalam   hal   pengiriman.   Namun   hal   ini   menunjukkan   pertumbuhan   dua   kali   lipat   dalam   output   dan   diharapkan   menjadi   focus   dalam   kapasitas   ekspansi,   dengan   negara-negara   pembuat      kapal   dari  Singapura,     Belanda,    dan   Korea    yang   telah   menginvestasikan       fasilitas-fasilitas   pembuatan kapal di Indonesia.

Hal inilah yang melatarbelakangi UBM Asia (penyelenggara pameran terbesar Asia di bidang maritime   seperti:       Marintec       China,       Sea      Japan,      Imabari       Maritime        Fair     danNavalshore)dan   PT    Napindo     Media    Ashatama     (salah   satu  penyelenggara      pameran    industri   terkemuka     di  Indonesia,   seperti:   Indo   Defence,   Indo   M`rine,   Indo   Livestock   dan   Indo   Water   Expo   &   Forum)   mengumumkan   untuk   bersama-sama   menyelenggarakan   Indo   Marintec  Expo   &   Forum   di   Jakarta   International   Expo,   Kemayoran, pada bulan November 2014.   Pameran   ini   antara   lain   akan   diikuti   oleh   industri   pembuatan   kapal,   perlengkapan   kapal,   servis   dan   perbaikan kapal, industri teknologi pelabuhan dan industri logistik.

Pameran ini juga akan didukung oleh Kementerian Transportasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan,   Kementerian   Perindustrian,   dan   Kementerian   Perdagangan,   serta   didukung   penuh   oleh   JIMC   (Jakarta   International   Maritime   Consulting),   dan   asosiasi  seperti   IPERINDO   (Ikatan   Perusahaan   Industri   Kapal   dan Lepas Pantai Indonesia), dan INSA (Indonesian National Shipowners’ Association).

Mr.Christopher   Eve,   selaku  Senior   Vice   President   UBM   Asia   Ltd   menyatakan,   “Saya   sangat   senang   berada   di   peresmian   Indo   Marintec   ini.   Para   industry   bidang  maritim   Indonesia   memiliki   potensi   dan   peluang   yang   sangat   besar,   dimana   perusahaan-perusahaan   local   dan   internasional   dapat   memperluas   bisnis        mereka         di      sektor       pembuatan          pembuatan          kapal        dan       pengiriman.   UBM memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai industry martime melalui beberapa pameran kami   di Cina, Jepang, Singapura, Amerika Serikatdan Brazil. Kami berharap dapat mengadakan pameran yang   sangat bergengsi dan sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan bisnis dari para pembeli dan penjual dalam   industri ini.”

Bapak Herman Wiriadipoera, Direktur Utama PT Napindo Media Ashatama menyatakan, “Indo Marintec   2014   Expo   &   Forum   akan   memberikan   dampak   yang  besar   terhadap   perkembangan   industri   maritim   Indonesia, dimana Indonesia mempunyai luas perairan yang lebih besar daripada daratannya yang terdiri   dari kepulauan. Dimana akan banyak digunakan transportasi laut dalam rangka menunjang perekonomian   dan industri dalam negeri. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkembang sangat baik   dan   menjadikan   Indonesia   sebagai   barometer   pertumbuhan   perekonomian   di   Asia.   Pameran   ini   juga   dijadikan satu ajang bertemunya pengusaha-pengusaha terkait di bidang industry maritim, termasuk juga   memberikan       kesempatan      kepada   industri-industri    maritime    dunia   untuk   memperkenalkan        teknologi-   teknologi   bidang   maritime   dan   member   kesempatan   dalam   kerjasama   (baik   investasi   maupun   tukar-   menukar teknologi).

Forum di bidang industri maritim Indonesia akan diselenggarakan bersamaan dengan pameran tersebut di   atas,   dihadiri   oleh   para   pembuat   keputusan   baik   dari   sektor   pemerintahan   maupun   komersial.   Target   pengunjung   untuk   pameran   dan   forum   meliputi:   pembuat   kapal,   pemilik   kapal,   operator   dan   pengelola   kapal, pemilik cargo, surveyor kapal, para ahli pelabuhan, badan pemerintahan diantaranya regulator, TNI   Angkatan Laut Republik Indonesia dan penjaga lepas pantai.   Indo    Marintec    2014    Expo    &   Forum    akan    diselenggarakan     di  Jakarta   International    Expo    (JIExpo   Kemayoran), 26-28 November 2014.

Sumber : ARC

Pasokan Energi dan Kekuatan Maritim

Sejarah membuktikan, sejak krisis minyak 1973 di negara-negara Barat, energi menjadi komoditas yang mampu memicu suhu politik dan keamanan dunia.

Dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari Barat ke Timur, peran Indonesia di Asia Pasifik sebagai tempat berinvestasi jadi sangat menarik. Sumber daya alam dan energi yang relatif banyak, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia menjadi faktor-faktor pendukungnya.

Keunggulan komparatif ini tak bisa maksimal manfaatnya jika infrastruktur dan pasokan energi belum memadai. Sementara lokasi dan kondisi geografi Indonesia yang rentan ancaman keamanan dan bencana, penanganannya pun terkait erat pemenuhan energi domestik.

 Kekuatan Maritim  

Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai kedua terpanjang di dunia, dan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI: PP No 37/2002), ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia cukup banyak dan beragam. Ancaman bisa dari dalam dan luar, seperti perompakan, terorisme, penyelundupan, pencurian ikan dan kekayaan laut lainnya.

Salah satu tolok ukur dari kekuatan maritim Indonesia adalah penguasaan terhadap ALKI I (Selat Malaka-Karimata-Sunda), ALKI II (Selat Makassar-Lombok), dan ALKI III (Selat Leti- Ombai). Setiap tahun, Selat Malaka dilalui 60.000 lebih kapal, mengangkut seperempat perdagangan dunia. Selat ini juga dilalui muatan strategis berupa 15 juta barrel minyak per hari, memasok energi ke negara-negara maju Asia Timur seperti China, Korea Selatan, dan Jepang.

Karena perannya yang strategis, keberadaan ALKI dapat dijadikan bargaining chip dalam diplomasi. Ini bisa terwujud jika didukung kekuatan maritim yang tangguh. Namun, di kawasan Asia Tenggara sendiri masih ada perbedaan cara pandang terkait keamanan maritim bersama. Indonesia dan Malaysia menolak kehadiran kekuatan asing menjaga Selat Malaka, sedangkan Singapura mengharapkan Jepang atau Amerika ikut campur dalam penanganan keamanan selat ini.

Ada dugaan, jika suhu geopolitik di kawasan Asia Tenggara memanas, Selat Malaka berpeluang jadi ajang kekuatan negara- negara besar. Artinya, peningkatan kekuatan maritim di ketiga ALKI merupakan unavoidable destiny. Hal ini mengingat pada masa lampau pengembangan TNI belum sepenuhnya untuk kekuatan maritim.

Menurut ICC International Maritime Bureau (2012), jumlah pembajakan, termasuk percobaan, di Asia Tenggara terus meningkat, terutama di perairan Indonesia, yaitu 21 pada 2011 dan 32 pada 2012. Ke depan, peluang ancaman terorisme terhadap tanker BBM dan LNG/LPG di kawasan Selat Malaka masih terbuka, baik dengan cara memasang bom di kapal atau langsung menabrakkan tanker ke target.

Kondisi di atas menggiring Indonesia untuk memperkuat armada lautnya. Penguatan armada tak hanya jumlah dan jenis peralatan militer, tetapi juga pasokan energi dan infrastruktur pendukungnya. Kapal perang TNI AL mengonsumsi energi terbesar ketimbang peralatan militer yang dimiliki oleh matra AD dan AU. Pangkalan utama TNI AL sering menghadapi kendala dalam memenuhi kebutuhan BBM-nya, termasuk dalam kondisi normal.

Simulasi yang dilakukan oleh Universitas Pertahanan Indonesia menunjukkan, untuk operasi penutupan sebuah ALKI—dan pengamanan perbatasan laut dengan negara tetangga dalam waktu 24 jam—dibutuhkan paling tidak 1 juta liter solar per hari. Ini belum termasuk saat keberangkatan sehingga operasi pengamanan maritim butuh pasokan energi yang besar.

 Penanganan Bencana  

Di sisi lain, wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar (Indo- Australia, Eurasia, Pasifik) dan bagian dari cincin api Pasifik juga merupakan ancaman bagi ketahanan ekonomi dan pada akhirnya ke keamanan nasional. Ancaman bisa terjadi setiap saat berupa aktivitas gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami.

Bencana berskala besar pernah terjadi di Indonesia, seperti tsunami di Aceh 2004 dan gempa bumi di Sumbar 2009. Bencana pun bisa terjadi karena ulah manusia, seperti kebakaran, banjir, dan longsor. Bencana seperti ini akan berulang dan integral dengan kehidupan manusia.

Menyadari hal-hal di atas, Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan mitigasi berupa peringatan dini, rute dan latihan evakuasi, serta peningkatan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana. Sebagai wujud nyata, BNPB kini tengah berupaya membangun 26 shelter di Pariaman dan Agam untuk menampung sekitar 30.400 jiwa.

Upaya mitigasi bencana berjangka pendek memang perlu, tetapi itu saja tidak cukup. Pada kondisi nyata, evakuasi tanpa korban dari jumlah penduduk sebanyak dan dalam waktu sesingkat itu tidaklah mudah. Terlebih jika bencana terjadi pada dini hari. Guna menekan jumlah korban dan atau upaya mitigasi jangka panjang, maka akar masalah harus teratasi. Bagaimana?

Banyak sebab masyarakat pesisir pantai ”enggan” meninggalkan habitatnya meski sadar nyawanya terancam. Terbatasnya lapangan pekerjaan di kawasan aman penyebab utamanya. Ini titik awal timbulnya lingkaran kemalangan bencana.

Ciri dari masyarakat yang demikian adalah konsumsi energi per kapita (BBM dan listrik) yang rendah. Sementara larangan pemerintah kepada masyarakat untuk tidak bermukim di daerah rawan bencana pada radius tertentu juga krusial. Oleh karena itu, peran energi dalam mendongkrak roda perekonomian dan menciptakan lapangan kerja jadi mutlak. Ketersediaan infrastruktur, pasokan, dan daya beli energi masyarakat menjadi solusi jangka menengah-panjang dalam mengatasi lingkaran kemalangan bencana.

 Benang Merah Keamanan  

Ada benang merah antara peran energi dengan penanganan masalah keamanan maritim dan bencana. Sudah saatnya pembelian peralatan militer TNI AL dibarengi dengan anggaran yang memadai untuk infrastruktur, energi, dan pengembangan SDM. Diversifikasi energi untuk peralatan TNI AL dari solar (HSD) ke biodiesel krusial karena armada laut harus selalu siap dikerahkan pada kondisi darurat.

Penggunaan korvet untuk penangkapan pencurian ikan dan penyelundupan perlu dikaji ulang karena boros energi. Penjaga pantai perlu diberdayakan agar TNI AL lebih fokus dalam melakukan tugas-tugas pokoknya. Sementara itu, bagi terwujudnya sistem pertahanan negara yang kokoh, terutama di wilayah perbatasan utara dan timur Indonesia yang rawan konflik, cadangan penyangga minyak strategis sangat diperlukan.

Terakhir, pembekalan pengetahuan dan pembentukan karakter kepada calon pemimpin bangsa melalui program studi pascasarjana jurusan keamanan maritim (maritime security). Inisiatif pendirian program ini telah dilakukan Universitas Pertahanan Indonesia, dimulai tahun ajaran 2013/2014. Program Studi Maritime Security berada pada Sekolah Studi Keamanan yang telah memiliki dua program lainnya: Energy Security dan Disaster Management. Ketiga program ini merupakan upaya pelembagaan sekaligus jawaban berjangka menengah-panjang terhadap ancaman kerentanan energi, keamanan maritim, dan bencana nasional.

Penempatan IMSS Sangat Efektif Untuk Pengawasan Laut Dan Perbatasan

 Penempatan 12 unit radar sistem pengawasan maritim atau Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) dari Sabang hingga Batam, Kepulauan Riau, sangat efektif untuk mengamankan kawasan perairan Selat Malaka.

"Radar efektif memantau hal terkecil yang berada di kapal. Radar ini terintegrasi ke gugus keamanan laut (Guskamla), dimana bisa melihat seluruh kapal yang melintas di Selat Malaka," kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Batam, Kolonel Laut (P) Nur Hidayat, saat menerima Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Hartind Asrin di Lanal Batam, Kepulauan Riau, Selasa (9/10).

Penggunaan radar sistem pengawasan maritim buatan Amerika Serikat itu hanya digunakan pada malam hari karena pada siang hari kapal-kapal yang melintas masih dapat terlihat oleh patroli keamanan laut (Patkamla).

Sebelum ada radar itu, menurut Danlanal Batam, pihaknya kesulitan memantau kapal-kapal yang melintas. Apalagi kapal yang bergerak dalam kecepatan rendah di malam hari, semakin sulit untuk di deteksi. "

"Namun dengan adanya keberadaan IMMS itu kita bisa memantau kapal-kapal meski dari jarak kejauhan dan suasana gelap," ujarnya.

Penempatan radar sistem pengawasan maritim/laut, khususnya di Batam sendiri efektif membantu pengawasan laut mengingat jumlah personil yang ada di Lanal Batam kurang memadai.

"Jumlah personil yang ada hanya 143 orang, padahal seharusnya jumlah personilnya mencapai 256 orang," katanya.

Tak hanya itu, jumlah kapal yang dimiliki oleh Lanal Batam hanya 12 unit, sehingga masih kekurangan sekitar enam unit agar kapal-kapal itu stand by di pos penjagaan. Kapal yang berada di Lanal Batam, yakni kapal KAL Seraya, Patkamla Wolf, Patkalma Sea Hunter, Patkamla "Nongsa", Comba Boat, dan Patkamla Sea Rider buatan Banyuwangi.

Kendati demikian, dengan adanya patroli yang dilakukan secara rutin oleh TNI Angkatan Laut kasus-kasus kejahatan yang ada di laut relatif menurun, bahkan dengan adanya penempatan radar itu kasus kejahatan di laut relatif tidak ada. "Jarang sekali terjadi kasus perompakan dan kasus trafficking," katanya.

Ia menambahkan, penempatan Kapal Perang (KRI) di perairan Kepulauan Riau belum perlu digunakan mengingat tingkat kerawanannya masih bisa diatasi oleh kapal-kapal kecil (patroli). "Penggunaan KRI bila tingkat kerawanannya terus meningkat. Ini pun harus dilaporkan terlebih dahulu kepada gugus tempur laut (Guspurla) sebelum pengerahan kapal perang," kata Nur Hidayat.

Sumber : Jurnas