Komponen Cadangan Mengoptimalkan Sistem Pertahanan Indonesia

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kedua kiri) dan Sekjen Kementerian Pertahanan Letjen TNI Budiman (kedua kanan), menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5). Raker tersebut digelar antara lain membahas RUU Komponen Cadangan Pertahanan dan program legislasi nasional bidang pertahanan serta tindak lanjut kerjasama pembuatan jet tempur dengan Korea Selatan. (Foto: ANTARA FOTO/Ismar Patrizki/ama/13)

16 Juli 2013, Jakarta: Sesuai dengan sistem pertahanan negara, komponen pertahanan terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Kini, Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (RUU Komcad) sudah berada di DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2013. Legislasi tersebut mengatur bagaimana perekrutan komponen cadangan, kompensasi, dan statusnya, sehingga memberikan kejelasan bahwa komcad bukan wajib militer.

Komponen Cadangan Bukan Wajib Militer

Bogor, Komponen Cadangan (Komcad) meski dilatih secara militer, bukanlah wajib militer tetapi lebih merupakan latihan dasar kemiliteran kepada masyarakat yang terpilih, dengan status tetap warga sipil, untuk selanjutnya diorganisir dalam rangka menjaga kesiapsiagaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan negara Indonesia.

Menhan-DPR Bahas RUU Komponen Cadangan

Menteri Pertahanan (Menhan) RI mengatakan penyediaan anggaran untuk mendukung penyiapan Komponen Cadangan (Komcad) relatif murah dan alokasi anggarannya tidak mengambil dari struktur anggaran baru. Demikian dikatakan Menhan, Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc., MA., Ph.D pada forum Rapat Dengar Pendapat dengan anggota komisi I DPR RI untuk membahas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara (KCPN), Senin, 20 Mei 2013 di Gedung DPR, Senayan jakarta.