Menguasai Teknologi, Memperkuat Pertahanan

JAKARTA- : Sebab,penguasaan teknologi menjamin adanya persenjataan yang tangguh. Salah satu aspek penting pengembangan teknologi adalah untuk mendukung kemampuan pertahanan negara.

Dalam sejarah peperangan yang pernah terjadi, kemampuan suatu negara dalam menguasai teknologi sangat berpengaruh pada kemenangan. Sebab, penguasaan teknologi menjamin adanya persenjataan yang tangguh. Di Indonesia, pembangunan industri pertahanan telah dimulai sejak diterbitkannya Keputusan Presiden No 59/1983.Keppres itu membidani lahirnya sejumlah industri pertahanan seperti PT IPTN (sekarang PT Dirgantara Indonesia/ PT DI) untuk bidang kedirgantaraan, PT PAL (untuk maritim), PT PINDAD (persenjataan dan amunisi), PT DAHANA (bahan peledak), PT LEN (elektronika dan komunikasi).

Industri-industri itu mulai tenggalam setelah dihantam badai krisis pada 1998. Sekarang, pengembangan kemampuan teknologi dalam mendukung pertahanan kembali digencarkan. Guna mendukung langkah ini, dibentuklah Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang dipimpin Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan beranggotakan sejumlah menteri, termasuk Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta,Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo.

Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta menyebut, ada tiga klaster dalam produksi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Yakni, yang bersifat untuk meningkatkan produksi,pelayanan,dan perlindungan. “Jadi, kita harus terus mengembangkan iptek untuk mendukung pertahanan,” katanya di kantor Bapeten,belum lama ini. Di antara yang sedang dikembangkan untuk pertahanan adalah pembuatan roket yang dinamai RHAN. Roket ini sudah beberapa kali diujicoba dan berhasil.Namun,daya jangkau masih belum memenuhi ekspektasi. “Kita ingin di atas tiga digit,”ujar Gusti.

Di Indonesia, ada banyak Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP), serta badan usaha milik swasta yang aktivitas usahanya berkaitan erat dengan bidang pertahanan.Di deretan pelat merah ada nama-nama seperti PT Dirgantara Indonesia,PT Pindad,PT PAL Indonesia.Dikalangan swasta ada beberapa industri galangan kapal seperti PT Palindo.

Kemampuan PT DI dalam memproduksi pesawat tidak perlu diragukan lagi.Direktur Teknik dan Pengembangan PT DI Dita Ardoni Safri menyebutkan, beberapa pesawat yang sudah berhasil dibuat adalah CN 235,dan NC 212-200. Untuk pesawat CN 235 sekarang ini di antaranya dipakai oleh TNI Angkatan Udara sebagai pesawat angkut ringan, juga oleh TNI Angkatan Laut.Beberapa negara asing juga tertarik menggunakan pesawat ini,seperti Korea Selatan.

Selain pesawat, PT DI juga berhasil membuat roket FFAR (Fin Folding Aeriaal Rocket) yang dipakai untuk jet tempur TNI. Roket ini sebagian besar komponennya berasal dari dalam negeri. PT DI mampu memproduksi roket ini hingga ribuan unit per tahun.Roket jenis FFAR memiliki tiga tipe berdasarkan diameter serta jarak luncur.Yakni, tipe MK 60 dengan diameter 100 mm,tipe MK4 dan MK40 berdiameter 67 mm.

Roket ini pertama kali diproduksi dengan lisensi produsen roket Force de Zeeburg,Belgia. PT DI juga membuat torpedo berdiameter 122 milimeter yang memiliki jangkauan area hingga 40 km.Di luar teknologi yang sudah dikuasai,PT DI juga terlibat dalam berbagai pembuatan pesawat terbang selaku penyuplai komponen.Di antaranya bekerja sama dengan Airbus Military dan Boeing. Produk-produk Pindad juga sudah menembus pasar ekspor.

Bahkan untuk amunisi,jumlah permintaan melebihi kemampuan produksi.Sehingga manajemen berupaya untuk meningkatkan kapasitas dengan mendatangkan mesin baru.PT Pindad juga berhasil menciptakan kendaraan tempur angkut personel Panser Anoa 6x6. Penciptaan kendaraan ini dimulai ketika operasi militer di Aceh. Kala itu, banyak pasukan yang cidera karena menaiki kendaraan yang tidak memadai untuk operasi. Sehingga, Pindad dipesan untuk membuat kendaraan tempur angkut personel yang lebih aman dan lahirlah Anoa 6x6.

Kendaraan ini juga digunakan prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian dunia di bawah kendali PBB. Bahkan, spesisifikasi Anoa 6x6 sudah memenuhi kualifikasi PBB. Beberapa negara asing pun berminat untuk membeli,seperti Malaysia. Saat ini,PT Pindad membuat prototipe kedua kendaraan perintis ( Rantis) 4x4 bekerja sama dengan TNI dan industri lain.PT Pindad sebagai leading sector industri termasuk pelaksana integrator desain,pengerjaan break system, steering system, serta senjata.

Sedangkan penyedia baja oleh PT Krakatau Steel dan penyedia power train, powerpack, electricalAC,engine,wich,driver set,dan pengecatan body assembling oleh PT Autocar Industri Komponen. Dalam bidang maritim,Indonesia juga sudah bisa membuat kapal perang oleh PT PAL maupun PT Palindo. Di antara kapal perang yang sudah diproduksi adalah landing platform dock (LPD) yang diproduksi setelah proses alih teknologi dalam pembelian LPD dari Korea Selatan.

Selain itu juga berhasil diproduksi kapal kawal cepat rudal (KCR) berbagai ukuran 40 meter dan 60 meter.“Ada roadmap pembangunan kapal perang. Ada tahapan-tahapannya,”kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Sumber : Sindo

Anggaran Pertahanan Perlu Ditingkatkan

JAKARTA: Berdasarkan perkembangan yang terjadi terhadap isu-isu di bidang pertahanan banyak masyarakat menilai sistem pertahanan bangsa ini sama saja dan perlu di adakan penambahan anggaran di bidang pertahanan.

 

Hal ini terbukti melalui hasil survey selama tiga bulanan yang dikeluarkan oleh Bapak Silmy Karim, yang didukung oleh Danareksa Research Institute terhadap seluruh masyarakat, Rabu (25/7), di Jakarta. Hasil yang terakhir dikeluarkan tersebut, merupakan survey yang dilakukan pada Bulan Mei tahun 2012 yang menyangkut issue-issue pertahanan.

Dari hasil survey terhadap masyarakat tersebut, ketika berbicara tentang system pertahanan negara sekitar 23,4% dari masyarakat Indonesia menilai baik, 55,9% menilai sama saja dan 20,5% menilai buruk.

Sedangkan dari sisi penyediaan anggaran untuk mendukung berjalannya pertahanan di wilayah NKRI yang selama ini dilaksanakan, sebanyak 66,5% masyarakat Indonesia menyatakan masih perlu adanya penambahan anggaran pertahanan, sementara 28,9% menyatakan tidak perlu dan 4,5% lainnya tidak tahu.

Dari hasil survey terakhir bila dibandingkan dengan survey bulan Febuari 2012 sebelumnya terdapat data hasilnya sekitar 60,3% masyarakat menyatakan pemerintah perlu meningkatkan anggaran pertahanannya. Kemudian 34,0% menyatakan tidak perlu dan 5,5% menyatakan tidak tahu. Berdasarkan hasil tersebut maka bisa diambil kesimpulan bahwa masyarakat mendukung penuh peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan.

Dari penyampaian hasil survey ini akan dapat menambah keyakinan dalam mengambil kebijakan dan juga dapat menjadi dasar dalam mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini kepada pemerintah. Rencananya Silmy Karim akan merencanakan kembali untuk melakukan survey kaitannya dengan issue pertahanan setiap tiga bulan sekali.

Sumber : DMC

Exercise Pitch Black 12 (PB12)

Exercise Pitch Black 12 (PB12) is the Royal Australian Air Force’s (RAAF’s) largest and most complex air exercise. It will be held in the Northern Territory from 27 July to 17 August 2012.
International participants will include the United States Marine Corps, the Republic of Singapore Air Force, Royal Thai Air Force, and Royal New Zealand Air Force, and the Indonesian Air Force (participating from July 27 to August 13).
Members of the Public and Media with questions about Exercise Pitch Black 12 can engage the following channels:

Up to 94  aircraft and more than 2200 personnel are expected to participate in Exercise Pitch Black 12. This will include:
Royal Australian Air Force (RAAF)

• F/A-18A Hornet (Darwin and Tindal)
• F/A-18F Super Hornet (Darwin)*
• C-130H and C-130J Hercules (Darwin)
• King Air 350 (Darwin)
• Hawk 127 Lead-In Fighter (Tindal)
• Wedgetail Airborne Early Warning and Control (AEW&C) aircraft (Tindal)*
• AP-3C Orion (Tindal)
• KC-30 Multi-Role Tanker Transport (Amberley)*

Republic of Singapore Air Force (RSAF)

• F-16 Falcon (Darwin)
• F-15SG Eagle (Darwin)*
• Gulfstream 550 Conformal Airborne Early Warning (CAEW) (Darwin)*
• KC-135 Stratotanker (Darwin)

United States Marine Corps (USMC)

• F/A-18C Hornet (Tindal)
• KC-130J Hercules (Tindal)

Royal Thai Air Force (RTAF)

• F-16 Falcon (Darwin)

Indonesian Air Force (TNI-AU)*

• Su-30 Flanker (Darwin – 27 July to 13 August only)*

Royal New Zealand Air Force (RNZAF)

• Combat Support Personnel

*denotes first time participant for Exercise Pitch Black.
Exercise Pitch Black 12 will feature a range of long-time participant nations and aircraft as well as newcomers. In 2012, the Indonesian Air Force is slated to attend the exercise for the very first time, participating from 27 July to 13 August. It will operate its Su-30 Flanker aircraft for the first time in Australia.
While the RAAF’s Super Hornet and Wedgetail AEW&C aircraft have participated in previous exercises in the Northern Territory, 2012 marks the first time these aircraft will participate in Exercise Pitch Black. Fielding these aircraft in a large-scale air combat exercise within Australia is an exciting event for Air Force, with the Super Hornet and Wedgetail demonstrating the next generation in technology.
The KC-30A Multi-Role Tanker Transport, which is still undergoing its Operational Test and Evaluation, may participate in several Exercise Pitch Black 12 missions.
Other first time participants in Pitch Black 12 will include the Republic of Singapore Air Force’s F-15SG Eagle and Gulfstream CAEW aircraft.
Exercise Pitch Black 12 will mark the last time the RAAF’s C-130H Hercules transport aircraft participate in a Pitch Black exercise. These aircraft have provided an essential tactical airlift capability to the RAAF since they were first delivered in 1978, and are veterans of service in Iraq, Afghanistan, East Timor, and numerous humanitarian relief operations. The C-130H will be withdrawn from service later this year.
Civilian contracted aircraft, including a Boeing 707 air-to-air refuelling tanker from Omega Air, will also be utilised for Exercise Pitch Black.

DOD AUSTRALIA

ASEAN Tak Berdaya Menghadapi China

Harapan Filipina dalam pertemuan ke-45 Menteri Luar Negeri ASEAN, di Phnom Penh, Kamboja, Juli 2012, agar disepakatinya Kode Tata Berperilaku di Laut China, kandas. Kandasnya kesepakatan tersebut diakibatkan di antara anggota ASEAN sendiri, khususnya Kamboja dan Filipina, yang tak menemukan titik temu.

Menteri Luar Negeri Kamboja, Hor Namhong, dalam kesempatan itu menuturkan bahwa pertemuan ini bukan untuk membahas sengketa yang terjadi di Laut China Selatan. Bahkan lebih tegas, Hor mengatakan masalah sengketa di Laut China Selatan tidak perlu dibahas.

Filipina ngotot agar masalah di Laut China Selatan bisa diselesaikan oleh negara ASEAN karena negara itu butuh dukungan. Bila Filipina menghadapi China secara sendiri, secara militer dan hukum internasional, akan kewalahan. Untuk itu Filipina tak lelah-lelahnya membawa masalah ini ke dunia internasional.

Pengklaiman secara sepihak wilayah Laut China Selatan oleh China membuat ketegangan tidak hanya antara China dan Filipina namun juga dengan Vietnam, Brunai, Malaysia, dan Taiwan. Diantara negara itu Filipina dan Vietnam-lah yang paling seru memperebutkan wilayah Laut China Selatan. Negara-negara itu memperebutkan wilayah itu pasti dilandasi alasan bahwa ada sumber minyak yang menggiurkan.

Ketegangan antara Filipina dan Vietnam dengan China sudah pada tingkatan aksi militer. Dalam kondisi yang merasa lemah, membuat Filipina meminta bantuan kepada Amerika Serikat. Undangan Filipina kepada Amerika Serikat untuk masuk dalam konflik militer ini tentu disambut dengan senang hati oleh Amerika Serikat. Undangan Filipina ini dianggap oleh Amerika Serikat sebagai sarana untuk menghantam China sekaligus menacapkan pengaruh Amerika Serikat di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Untuk menghadapi China, Filipina tidak hanya menggandeng Amerika Serikat, namun Filipina juga memaki-maki Kamboja sebagai antek China di Asia Tenggara. Filipina menuduh Kamboja yang menolak disepakatinya Kode Tata Berperilaku di Laut China Selatan karena adanya tekanan China.
Mengapa pertemuan itu gagal membahas masalah di Laut China Selatan meski urusan itu melibatkan banyak negara ASEAN, seperti Filipina, Vietnam, Brunai, dan Malaysia? Alasannya adalah. Pertama, ketergantungan negara-negara ASEAN akan bantuan China. Sebagaimana kita ketahui China telah banyak memberi bantuan dan investasinya di negara-negara ASEAN, terutama di Myanmar, Kamboja, dan Indonesia. Bantuan yang diberikan ini tentu menjadi beban bagi banyak negara ASEAN bila hendak menentang China. Misalnya saja, ketika pemerintahan Junta Militer Myanmar diembargo ekonomi oleh PBB dan Uni Eropa, namun nafas ekonomi Myanmar masih menghembus karena adanya bantuan ekonomi dan perdagangan dengan China.

Dukungan kepada Myanmar tidak hanya masalah ekonomi dan perdagangan, namun juga penentangan-penentangan China kepada PBB dan Uni Eropa atas sanksi-sanksi yang hendak ditimpakan kepada Myanmar. Hal yang demikian membuat Myanmar tidak bersuara banyak dalam masalah Laut China Selatan.
Pun demikian dengan Indonesia, kita lihat banyak sekali bantuan ekonomi, pendidikan, teknis infrastruktur, transportasi, perdagangan, dan lain sebagainya yang diberikan China. Bantuan ini membuat kenyang Indonesia, sehingga kalau kenyang otomatis tidak membuat Indonesia kritis kepada China.

Kedua, bila konflik militer terjadi antara ASEAN dan China, pasti ASEAN tidak berdaya menghadapi gempuran militer China. Mengapa demikian? Sebab China tidak dipusingkan dengan masalah alutsista yang dimiliki. Selama ini China mampu memproduksi alutsistanya sendiri dengan canggih, modern, dan tangguh. Sebagai negara besar, penguasaan teknologi China sangat maju, buktinya China sudah mampu mengirim taikonot (astronot) ke luar anagkasa.

Sementara negara-negara ASEAN sendiri saat ini banyak dipusingkan dengan masalah alutsista yang dimiliki. Kita tahu bagaimana alutsista Indonesia? Tidak perlu dikupas di sini, sebab para pembaca sudah bisa menyimpulkan sendiri. Dalam kondisi yang demikian, maka Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN selalu mengatakan, “Dalam masalah Laut China Selatan harus dihindarkan penyelesaian secara militer.” Hal demikian sebenarnya menunjukan lemahnya kekuatan militer yang dimiliki Indonesia.

Ketiga, komunitas ASEAN berbeda dengan komunitas Uni Eropa dan Liga Arab. Uni Eropa adalah kumpulan negara-negara di mana penduduknya mayoritas beragama Kristen dan Katolik sehingga bila  negara yang ingin menjadi anggota Uni Eropa namun  mayoritas penduduknya bukan Kristen atau Katolik maka keinginan negara itu akan dipersulit. Lihat saja bagaimana susahnya Turki masuk ke Uni Eropa.

Demikian pula Liga Arab, organisasi ini adalah kumpulan negara yang seluruh penduduknya berbahasa Arab, beretnis Arab, dan beragama Islam. Dari dasar-dasar itulah maka mereka sangat solidaritas ke Palestina, di mana orang Palestina adalah etnis Arab, berbahasa Arab, dan mayoritas beragama Islam. Solidaritas inilah membuat Liga Arab menjadikan Israel sebagai musuh bersama.

Sementara itu ASEAN adalah lain. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini multietnik, bahasa, dan ras. Tidak adanya homogenitas inilah yang tidak bisa menjadikan ASEAN sebagai komunitas yang senasib dan seperjuangan. Sehingga China oleh ASEAN tidak seperti Uni Eropa memandang Turki atau Liga Arab memandang Israel.

Ketiga hal di ataslah yang membuat ASEAN serba bingung menghadapi China. Bila tidak dilawan, China akan semakin sewenang-wenang dan agresif di kawasan Laut China Selatan, namun bila dilawan, kekuatan apa yang dimiliki negara-negara ASEAN.

Dengan demikian, konflik di Laut China Selatan ini akan berlangsung lama dan terus memanas. Jalan pendek yang ditempuh Filipina adalah mengundang Amerika Serikat untuk berpartisipasi secara aktif untuk menyelesaikan masalah di Laut China Selatan. Karena ASEAN tidak mampu menyelesaikan masalah di Laut China Selatan maka ASEAN tidak bisa melarang kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Padahal negara ASEAN menyepakati bahwa kawasan Asia Tenggara adalah zona damai.

Ketidakmampuan ASEAN dalam menyelesaikan masalah kawasan akan membuat organisasi ini tidak bermanfaat bagi anggotanya. Dan dalam masalah ini menunjukan bahwa organisasi ASEAN secara ekonomi rapuh dan secara militer lemah. Akhirnya kawasan Asia Tenggara akan selalu menjadi wilayah konflik, baik ekonomi dan militer, yang melibatkan dan menguntungkan pihak-pihak lain.

Ardi Winangun
Pengamat Hubungan Internasional

 

sumber : OKEZONE

RI, AS, Australia, Singapura Dan Thailand Lakukan Latihan Militer Bersama

DARWIN-(lantangq4683) : Pesawat-pesawat tempur Australia, Amerika Serikat dan Indonesia akan bergabung dengan pesawat-pesawat tempur dari Singapura, Thailand dan Selandia Baru untuk melakukan simulasi tempur di atas Northern Territory, Australia, pekan ini.

Militer Indonesia akan mengirim jet-jet tempur Sukhoi untuk berpartisipasi dalam latihan itu, sebuah langkah yang menurut para pengamat mengisyaratkan babak baru kerjasama antara kedua negara bertetangga di Asia-Pasifik itu.

Rory Medicalf, Direktur Program Keamanan Internasional di Lowy Institute, sebuah lembaga kajian yang berbasis di Sydney, mengatakan bahwa Indonesia menghadirkan pesawat tempurnya ke Australia untuk latihan ini, merupakan isyarat meningkatnya kepercayaan dalam hubungan pertahanan kedua negara.

Hubungan militer Canberra dengan Jakarta menegang dalam beberapa dekade terakhir. Hubungan mereka benar-benar diuji pada 1999, ketika pasukan Australia dikirim ke Timor-Timur untuk menghentikan kekerasan yang diakibatkan aksi-aksi kelompok milisi yang menentang pemisahan diri dari Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara terus meningkat, khususnya dalam kerjasama mengatasi bencana alam dan anti-terorisme, termasuk dalam membongkar jaringan teroris pelaku serangan bom yang menewaskan 202 orang di pulau wisata Bali pada tahun 2002.

Medicalf mengatakan keterlibatan Indonesia dalam latihan perang dengan pasukan Australia dan pasukan Amerika akan memberi Washington keyakinan bahwa Jakarta tidak akan menentang rencana perluasan keterlibatan militer Amerika dengan Asia.

Latihan militer yang disebut Exercise Pitch Black ini berlangsung dari tanggal 27 Juli hingga 17 Agustus. Kegiatan multinasional ini berlangsung dua tahun sekali selama dua dekade terakhir namun yang kali ini merupakan yang terbesar.

Seorang jurubicara militer mengatakan, hingga 85 pesawat tempur dan lebih dari 2.000 personil akan berpartisipasi. 

Sumber : Voanews

Aturan Wajib Militer Bisa Disahkan Tahun Ini

JAKARTA-(lantang4683) : Kementerian Pertahanan menilai Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara amat mendesak untuk segera disahkan tahun ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Hartind Asrin, menilai  peraturan itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan nasionalisme masyarakat dan keamanan negara. “Dibandingkan Malaysia dan Singapura, kita sangat ketinggalan," kata Hartind, Ahad 22 Juli 2012.

RUU itu sebenarnya sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak 2004, bahkan masuk kategori prioritas pada 2010. Namun hingga kini RUU belum juga selesai dan pembahasannya masih tertahan di Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam RUU Komponen Cadangan Pertahanan tersebut, warga sipil dipersiapkan untuk mendapat pelatihan militer. Selanjutnya, sewaktu-waktu mereka dapat dikerahkan dan dimobilisasi untuk memperbesar serta memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia.

Menurut Hartind, program serupa sudah dilakukan di Malaysia sejak 2003,  dengan nama Program Latihan Khidmat Negara (PLKN). Setiap tahun, 18 ribu warga Malaysia menjalani program tersebut. "(Program) itu sangat efektif meningkatkan keamanan masyarakat," ujar dia sembari mencontohkan, peningkatan kemampuan warga untuk membela diri jika terjadi kejahatan di sekitarnya.

Adapun beberapa materi yang akan diberikan dalam pelatihan selama sebulan kepada komponen cadangan adalah kemampuan dasar militer, seperti baris-berbaris dan bela diri. Selain itu, diberikan materi nasionalisme, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Sumpah Pemuda.

Saat ini DPR dan Kementerian Pertahanan sedang membicarakan hal-hal teknis dalam RUU agar tujuan pembentukan komponen cadangan tercapai dengan baik.  “Contohnya, siapa warga yang diwajibkan dan dikecualikan mengikuti pelatihan. Misalnya, kalau pengangguran tidak boleh ikut pelatihan karena khawatir akan disalahgunakan," tutur Hartind. 

Sumber : MediaIdonesia