KSAU: UAV Asal Filipina Segera Perkuat TNI AU

  Impian Kementrian Pertahanan Republik Indonesia bersama TNI AU untuk membentuk Skadron UAV hampir menjadi kenyataan. 

Dalam waktu dekat, UAV asal Filipina yang perencanaan pengadaannya telah lama digodok, akan segera tiba. 

"Telah disetujui DPR dan tanda bintang telah dicabut", jelas KSAU Marsekal Imam Sufaat, saat jumpa pers seusai menyaksikan demo terbang Pesawat Tanpa Awak buatan BPPT-Balitbang Kemhan, di Lanud Halim Perdana Kusumah Jakarta, Kamis 11 Oktober pagi.

Lebih jauh, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga menjelaskan, Skadron UAV itu nantinya berisikan campuran antara UAV buatan luar negeri dan dalam negeri, seperti yang tengah dikembangkan oleh BPPT. 

 "Ibaratnya seperti TNI AU punya pesawat hercules yang memiliki kemampuan besar, namun juga punya yang lebih kecil seperti CN-235", kata Menhan menganalogikan. 

Selain itu, pembelian UAV dari luar negeri juga dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan UAV buatan dalam negeri. Sesuai Undang Undang Industri pertahanan dalam negeri, maka setiap pembelian alutsista dari luar negeri diharuskan adanya alih teknologi.

Sesuai data yang dimiliki redaksi ARC, UAV asal filipina itu memiliki spesifikasi daya tahan terbang hingga 20 jam, jarak tempuh mencapai 300 km serta daya angkut 110 kg. Serta memiliki kemampuan terbang autonomus dan manual. Hingga saat ini Dinas penelitian maupun industri dalam negeri belum memiliki kemampuan seperti yang diinginkan TNI AU tersebut.

Menhan juga menambahkan Skadron UAV itu nantinya akan ditempatkan di perbatasan, namun lokasi pastinya dirahasiakan. Salah satu tugas Skadron UAV itu nantinya adalah berpatroli di sekitar Selat Malaka.

Sumber : ARC

Penempatan IMSS Sangat Efektif Untuk Pengawasan Laut Dan Perbatasan

 Penempatan 12 unit radar sistem pengawasan maritim atau Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) dari Sabang hingga Batam, Kepulauan Riau, sangat efektif untuk mengamankan kawasan perairan Selat Malaka.

"Radar efektif memantau hal terkecil yang berada di kapal. Radar ini terintegrasi ke gugus keamanan laut (Guskamla), dimana bisa melihat seluruh kapal yang melintas di Selat Malaka," kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Batam, Kolonel Laut (P) Nur Hidayat, saat menerima Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Hartind Asrin di Lanal Batam, Kepulauan Riau, Selasa (9/10).

Penggunaan radar sistem pengawasan maritim buatan Amerika Serikat itu hanya digunakan pada malam hari karena pada siang hari kapal-kapal yang melintas masih dapat terlihat oleh patroli keamanan laut (Patkamla).

Sebelum ada radar itu, menurut Danlanal Batam, pihaknya kesulitan memantau kapal-kapal yang melintas. Apalagi kapal yang bergerak dalam kecepatan rendah di malam hari, semakin sulit untuk di deteksi. "

"Namun dengan adanya keberadaan IMMS itu kita bisa memantau kapal-kapal meski dari jarak kejauhan dan suasana gelap," ujarnya.

Penempatan radar sistem pengawasan maritim/laut, khususnya di Batam sendiri efektif membantu pengawasan laut mengingat jumlah personil yang ada di Lanal Batam kurang memadai.

"Jumlah personil yang ada hanya 143 orang, padahal seharusnya jumlah personilnya mencapai 256 orang," katanya.

Tak hanya itu, jumlah kapal yang dimiliki oleh Lanal Batam hanya 12 unit, sehingga masih kekurangan sekitar enam unit agar kapal-kapal itu stand by di pos penjagaan. Kapal yang berada di Lanal Batam, yakni kapal KAL Seraya, Patkamla Wolf, Patkalma Sea Hunter, Patkamla "Nongsa", Comba Boat, dan Patkamla Sea Rider buatan Banyuwangi.

Kendati demikian, dengan adanya patroli yang dilakukan secara rutin oleh TNI Angkatan Laut kasus-kasus kejahatan yang ada di laut relatif menurun, bahkan dengan adanya penempatan radar itu kasus kejahatan di laut relatif tidak ada. "Jarang sekali terjadi kasus perompakan dan kasus trafficking," katanya.

Ia menambahkan, penempatan Kapal Perang (KRI) di perairan Kepulauan Riau belum perlu digunakan mengingat tingkat kerawanannya masih bisa diatasi oleh kapal-kapal kecil (patroli). "Penggunaan KRI bila tingkat kerawanannya terus meningkat. Ini pun harus dilaporkan terlebih dahulu kepada gugus tempur laut (Guspurla) sebelum pengerahan kapal perang," kata Nur Hidayat.

Sumber : Jurnas

PUNA Wulung Segera Dioperasikan TNI AU

(Foto: BPPT)

11 Oktober 2012, Jakarta: Sejak awal pengembangannya pada 2004 lalu, pengembangan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) yang dilakukan oleh BPPT telah menghasilkan berbagai prototip yang sesuai dengan misi terbang yang diembannya. Diantaranya yaitu PUNA Wulung, Gagak, Pelatuk, Seriti serta Alap-alap. Bahkan setelah bekerjasama dengan Balitbangkemenham pada 2011 lalu telah berhasil pula dikembangkan PUNA untuk misi surveilance (pemantauan dari udara). Pengembangan PUNA dengan misi pemantauan udara ini dimaksudkan untuk dipergunakan TNI sebagai pendukung wahana patroli perbatasan NKRI.

“Dalam kerekayasaan suatu teknologi, capaian-capaian tersebut baru sebatas Technology Development Phase. Hal ini harus dilanjutkan ke tahap engineering manufacturing sebelum sampai tahap akhir yaitu tahap produksi. Demo flight PUNA kali ini merupakan momentum PUNA melewati fase technology development,” ungkap Kepala BPPT, Marzan A Iskandar pada acara Demo Flight PUNA WULUNG di Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta (11/10).

Dalam demo flight yang juga dihadiri oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono tersebut ditampilkan PUNA Wulung yang dapat dimanfaatkan untuk misi surveilance. PUNA Wulung mempunyai bentang sayap 6 m, kecepatan operasional 52÷69 knots, kemampuan terbang 4 jam pada ketinggan sampai 8000 ft serta mampu lepas pandas pada jarak 300 m. Pesawat tersebut juga dilengkapi dengan target lock camera system untuk misi surveilance. Pesawat ini juga mampu terbang auto-pilot hingga 73,4 km.

“Masih banyak yang harus dilakukan dalam penyempurnaan produk PUNA pada tahap engineering manufacturing ke depan. Diantaranya menyusun standar desain PUNA nasional, menyempurnakan kendali auto takeoff-landing serta terbang konfigurasi bersama dalam satu squadron,” tegas Marzan.

Hal senada kembali ditegaskan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Gusti Muhammad Hatta, mengenai perlunya pengembangan dan penelitian lebih lanjut dalam proses penyempurnaan produk PUNA tersebut. Misalnya bagaimana upaya untuk lebih meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negerinya (TKDN), dan meningkatkan kualitas PUNA baik dari segi jarak tempuh, pengurangan tingkat kebisingan maupun perluasan kemampuan operasinya.

“Demo flight kali ini menunjukkan bahwa anak bangsa mampu mengembangkan teknologi sebagaimana bangsa maju lainnya. Yang harus dilakukan adalah yakin terhadap karya hasil anak bangsa tersebut. Jika kita ingin maju, industri nasional seharusnya memakai hasil penemuan dari peneliti kita,” ujarnya.

Setelah melihat demo flight kemampuan PUNA Wulung, Menteri Pertahanan (Menhan), Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa PUNA tersebut dapat dikatakan sudah lulus dari phase technology development. Dengan demikian, PUNA Wulung akan masuk dalam jajaran skuadron udara RI.

“Indonesia memang berencana untuk membangun skuadron PUNA yang akan ditempatkan di perbatasan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pertama dari sisi pengguna, yaitu TNA AU, mengenai spesifikasi teknis dan operational requirements yang diharapkan. Dalam tahap engineering manufacturing nantinya, keperluan pengguna ini harus diperhatikan. Kemudian dari sisi produsen, diharapkan yang memproduksi PUNA ini nantinya adalah industri dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk membangun industri pertahanan dalam negeri,” ungkap Purnomo.

Ke depan, lanjutnya, diharapkan PUNA ini tidak hanya untuk misi surveilance saja, tapi juga pengintaian, perang elektronika, dan bahkan jika memungkinkan dapat dijadikan rudal dan bombing. “Kalau industri pertahanan kuat, TNI pasti kuat. Inilah yang ingin kita capai ke depan. Disamping itu kepentingan pemerintah adalah membangun multiplier effect dari pengembangan industri pertahanan dalam negeri ini,” ungkapnya.

Untuk mencapai semua itu, menurut Marzan, diperlukan kerjasama yang lebih luas dan intens dari seluruh potensi bangsa baik dari sistem politik (Kemenhan, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemenristek dan Bappenas), sistem demand (TNI), sistem industri serta sistem litbang. “Secara umum BPPT akan berperan sebagai lembaga intermediasi, technology clearing house, audit teknlogi, pengkaji dan penyedia solusi teknologi dalam mendukung industri pertahanan ini. BPPT akan terus berkontribusi secara berkelanjutan untuk mewujudkan PUNA nasional sebagai salah satu wahana pencapaian kemandirian teknologi industri pertahanan nasional yang menjadi keniscayaan suatu bangsa,” tutup Marzan.

Sumber: BPPT

Indonesia Bangun Satu Skuadron PUNA Produksi Dalam Negeri

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri) didampingi KASAU Marsekal TNI Imam Sufaat (kanan) melihat bagian kamera dari Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) Wulung ketika uji coba kemampuan terbang di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Kamis (11/10). PTTA hasil pengembangan Balitbang Kemhan dan BPPT tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan militer dalam hal pengamatan wilayah (survailence), penanganan kebakaran hutan, pembuatan hujan buatan, dan mampu menggantikan pesawat tempur yang disebut dengan Unnamed Combat Aerial Vehicle (UCAV). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf//Koz/mes/12)

11 Oktober 2012, Jakarta: Indonesia memutuskan membangun satu skuadron pesawat terbang tanpa awak atau pesawat udara nir awak (PTTA/PUNA) yang sepenuhnya akan diproduksi di Indonesia dan dikerjakan oleh orang Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai menyaksikan uji coba pesawat Wulung, pesawat tanpa awak yang dirancang untuk memantau/mengintai perbatasan dan bencana, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (11/10).

Presiden Susilo Bambang Yudhyono dan Ibu Negara yang baru mendarat dari kunjungan kerja di Yogyakarta pun turut menyaksikan lima jenis prototype PTTA/PUNA yang dipamerkan di sana. Keputusan memproduksi satu skuadron PTTA/PUNA inipun sudah disetujui oleh Presiden. "Bapak Presiden sudah mendukung tadi, sudah diputuskan pagi ini, satu skuadron pesawat udara nir awak akan berjalan di perbatasan," kata Purnomo.

Ada lima jenis PTTA/ PUNA yang dipamerkan, yakni Puna Alap-alap, Puna Gagak, Wulung PA5-100, Puna Pelatuk, dan Sriti.

Dengan bentangan sayap 6,36 meter, panjang 4,32 meter, tinggi 1,32 meter serta berat 120 kg pesawat PUNA dinilai efektif untuk misi pemotretan udara pada area yang sangat luas serta pengukuran karakteristik atmosfer. Pesawat tersebut merupakan hasil pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan, dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Pesawat terbang tanpa awak ini juga akan dipergunakan untuk kepentingan militer dalam pengamatan wilayah (surveillance). Fungsinya juga dapat menggantikan pesawat tempur tanpa awak Unmanned Combat Air Vehicle (UNCAV), serta dapat pula digunakan untuk kepentingan sipil seperti penanganan kebakaran hutan dan pembuatan hujan buatan.

Jika PTTA/PUNA produksi dalam negeri ini berhasil, maka akan membawa keuntungan diantaranya memiliki nilai ekonomis tinggi, mengurangi ketergantungan pada negara-negara produsen yang selama ini menjadi pemasok alat utama sistem senjata TNI, bersifat fleksibel dalam pengembangan, meningkatkan peran industri dalam negeri, serta dalam keadaan darurat dapat dioperasionalkan secara mandiri. "Tidak usah ada demo-demo (pesawat) lagi, jalan sekarang, langsung ke engineering manufacturing," kata Purnomo.

Ongkos Produksi PUNA Murah

Kementerian Pertahanan memutuskan memproduksi satu skuadron pesawat terbang tanpa awak atau pesawat udara nir awak (PTTA/PUNA) buatan dalam negeri. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Marzan A. Iskandar mengatakan, biaya yang akan dikeluarkan untuk memproduksi lima unit PTTA/PUNA ini diperkirakan sekitar Rp5 miliar.

"Dalam waktu dekat kami keluarkan angkanya, tapi ya mungkin kalau satu skuadron itu 5 pesawat, sekitar 5-6 milyar, nggak mahal," kata Marzan di Base ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (11/10).

Menurut Marzan, untuk memproduksi PTTA/PUNA, pihaknya memprioritaskan pada BUMN, yakni PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Namun jika tidak memungkinkan, akan menyerahkan pada perusahaan swasta. "Preferensi pertama PT DI, kalau umpamanya ada kendala, ya kami akan minta industri yang lain, swasta juga nggak pa-pa," ujarnya.

Ia melanjutkan, PTTA/PUNA jenis Puna Alap-Alap, Puna Gagak, Wulung PA5-100, Puna Pelatuk, dan Sriti merupakan varian dari pesawat Wulung yang sudah digunakan sejak 2004. Tahun lalu, BPPT dengan dukungan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Riset dan Teknologi mempercepat rencana pembangunan satu skuadron PTTA/PUNA tersebut. Dana yang dikeluarkan untuk proses riset sejak 2002, pembuatan dan uji coba, kata Marzan, tidak mencapai Rp 10 miliar.

Hingga akhirnya diputuskan memproduksi satu skuadron PTTA/PUNA pada 2013 nanti. "Kami sudah putuskan akan diproduksi satu skuadron, 5 atau 6 unit pertama," kata Marzan.

Menurut Marzan, pesawat dengan mesin dua tax ini dapat terbang sejauh 70 kilometer dengan ketinggian 12.000 kaki. Fungsi utamanya untuk mengintai, penginderaan dari udara menggunakan kamera/ video untuk melihat kondisi di darat dan udara selama 24 jam. Hasilnya akan ditransmisikan langsung ke stasiun pengamat di darat pada saat itu juga.

Sumber: Jurnas

Galangan Kapal Spanyol Garap Pengganti KRI Dewaruci

SURABAYA--MICOM: Markas Besar TNI Angkatan Laut memastikan telah memesan kapal layar tiang tinggi dari sebuah galangan kapal internasional di Spanyol, yang diproyeksikan sebagai pengganti kapal latih KRI Dewaruci.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Soeparno kepada wartawan di Surabaya, Selasa (19/6) mengemukakan, kapal layar tiang tinggi tersebut rencananya mulai diproduksi pada 2013 dan dijadwalkan selesai pada 2014.

"Sudah diputuskan akan diproduksi di Spanyol, tapi saya lupa nama galangan kapal tersebut," kata Soeparno usai memimpin upacara serah terima jabatan komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal).

Menurut ia, pembelian kapal latih yang direncanakan sejak 2010 tersebut, telah disetujui Mabes TNI dan pemerintah dengan anggaran sekitar US$80 juta.

Kapal latih baru kadet Akademi Angkatan Laut (AAL) itu merupakan salah satu program pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AL, terutama untuk melatih calon-calon perwira masa depan.

"Yang jelas, kapal layar baru nanti ukurannya lebih besar dan desainnya lebih indah dari KRI Dewaruci, sehingga mampu menampung personel lebih banyak," ujar Laksamana Soeparno.

Seperti diketahui, TNI AL telah mengoperasikan kapal latih KRI Dewaruci sejak 1953. Kapal layar legendaris tersebut adalah buatan HC Stulchen & Sohn Hamburg, Jerman, pada 1952.

Kendati usianya sudah 60 tahun, KRI Dewaruci yang memiliki panjang 58,30 meter, lebar lambung 9,50 meter dan bobot mati 847 ton, telah dilengkapi dengan sistem navigasi canggih dan komputerisasi.

Kapal tipe "Barquentin" ini mempunyai tiga tiang utama dengan 16 layar dan dilengkapi mesin berkekuatan 986 PK diesel yang mampu melaju dengan kecepatan maksimal 10,5 knot.

Sejak 15 Januari 2012, KRI Dewaruci melakukan muhibah keliling dunia selama lebih kurang 277 hari dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada pertengahan Oktober 2012.

"Mungkin pelayaran keliling dunia ini menjadi yang terakhir kali dilakukan KRI Dewaruci. Kapal ini berangkat menuju arah timur dan kembali dari arah barat," kata KSAL Laksamana Soeparno.

BLOK MASELA: TNI Anggarkan Dana Pengamanan Rp1,4 Triliun

JAKARTA: Mabes TNI memperkirakan anggaran untuk mengamankan proyek Lapangan gas Abadi di Blok Masela, Maluku sebesar Rp1,4 triliun.

Dalam dokumen yang didapat Bisnis disebutkan Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksamana Pertama TNI Widodo menyatakan dana sebesar itu akan digunakan untuk menggelar operasi permanen, operasional sehari-hari, dan pembangunan landasan pesawat.

Untuk pengamanan permanen Angkatan Darat, yang meliputi operasi sejumlah pos seperti koramil, markas batalion, dan markas kompi dibutuhkan dana minimal Rp274 miliar dan gelar operasi Rp1,5 miliar, sehingga total dana yang dibutuhkan sekitar Rp276 miliar.

Angkatan Laut membutuhkan Rp139 miliar untuk gelar tetap dan Rp18 miliar untuk biaya operasional, sehingga total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp157miliar.

Untuk gelar tetap Angkatan Udara dibutuhkan sedikitnya Rp822 miliar dan biaya operasional Rp72 miliar, sehingga jumlah yang dibutuhkan Rp968 miliar.

"Dengan demikian kebutuhan untuk pengamanan Masela adalah Rp1,4 triliun," tulis dokumen itu, mengutip pernyataan Widodo.

Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul menegaskan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas)  meminta Mabes TNI untuk membuat rencana pengamanan proyek tersebut sehingga keluar perkiraan anggaran sebesar Rp1,4 triliun.

“Ini baru rencana ke depan, belum terlaksana tahun ini, tetapi untuk 20 tahun yang ada datang,” kata Iskandar kepada Bisnis hari ini.

Sarana keamanan di daerah tersebut masih kosong sehingga perlu dibangun. Mabes TNI perlu membangun lapangan terbang untuk operasi Angkatan Udara,  pangkalan angkatan laut (Lanal), dan pendirian batalion untuk  Angkatan Darat.

Iskandar menegaskan pengamanan di sekitar wilayah tersebut perlu disiapkan karena menyangkut daerah perbatasan dengan Australia. Namun hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan BP Migas mengenai hal itu.

Lapangan gas Abadi di Blok Masela, terletak di Laut Arafuru, sekitar 180 km  sebelah Selatan  Pulau Tanimbar. Daerah ini merupakan wilayah perbatasan dengan perairan Australia.

Pencarian migas di Blok Masela oleh Inpex Masela Ltd dimulai sejak November 1998 dan berhasil menemukan cadangan gas yang cukup ekonomis untuk diproduksikan pada Desember 2000.

Lapangan gas Abadi memiliki cadangan 6,5 triliun kaki kubik (TCF) gas. Proyek yang menelan investasi US$5 miliar dengan kilang LNG terapung berkapasitas 2,5 juta ton per tahun (MTPA) ini diharapkan mulai berproduksi pada 2016.

BP Migas diminta mengajukan permohonan kepada Presiden, Kementerian Keuangan, atau Bappenas untuk menyisihkan sebagian penerimaan dari proyek Masela untuk pembangunan sarana pengamanan, tidak langsung semuanya masuk ke kas negara.

"Dengan adanya dana, pengamanan di sana akan lebih baik. Intinya kami siap mengamankan blok migas itu," tulis dokumen tersebut mengutip pernyataan Widodo.

Kesiapan untuk mengamankan blok gas tersebut juga diutarakan oleh Polda Maluku. Sayangnya, Direktorat Obyek Vital Nasional di Polda Maluku baru terbentuk, belum memiliki sarana, prasarana, serta personel yang optimal. Ditambah lagi kondisi geografi dan sosial masyarakat Maluku yang sangat kompleks.

Untuk memproduksi cadangan terbukti (P1) sebesar 6,05 TCF tersebut, Inpex berencana membangun berbagai fasilitas pendukung yang terkait dengan production integrator seperti pemasangan wellhead di dasar laut, flow line, riser, umbilical dan sub sea tool maintenance.

Selain itu, akan dibangun kilang terapung (FLNG) berupa ruang terbatas dengan dimensi panjang 360 meter dan lebar 80 meter, yang akan digunakan untuk mengolah gas menjadi LNG, fasilitas logistik berupa pelabuhan laut dan heli, kantor, gudang, bengkel perawatan, mes untuk transit, crew change dan supply base.

Seperti layaknya proyek migas lain, proyek Lapangan Abadi merupakan objek vital nasional (Obvitnas). Karena letaknya di  jalur  ALKI – III dirasa sangat rawan terhadap potensi ancaman.

Kebocoran pada fasilitas production integrator ataupun over pressure, misalnya dapat mengakibatkan masalah lingkungan yang akan mempengaruhi hubungan kedua negara, mengingat posisinya yang sangat dekat dengan garis perbatasan.

Situasi di perbatasan dapat berubah setiap saat dengan sangat cepat apabila tidak diantisipasi dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek yang masuk dalam kategori Obvitnas tersebut.

"Untuk mengantisipasi munculnya masalah-masalah tersebut, kami menganggap perlu adanya grand design pengamanan proyek pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela. Mekanisme pengamanan di kawasan itu merupakan upaya preventif, bukan seperti pemadam kebakaran. Saya kira hal ini juga sejalan dengan Renbang TNI di wilayah Timur Indonesia," tulis dokumen tersebut mengutip Widodo.