Analisis : Mencermati Dinamika Kawasan

Presiden SBY memberikan orasi lugas di hadapan civitas akademika dan Rektor Universitas Utara Malaysia yang sekaligus juga Raja Malaysia di Kuala Lumpur ketika menerima gelar Doktor HC tanggal 19 Desember 2012.  Beliau mengatakan tidak ada jaminan tidak ada perang di kawasan ASEAN di masa mendatang.  Ini merupakan statemen yang memiliki nilai diplomasi tinggi.  Pernyataan ini sekaligus kuat pesannya untuk mengantisipasi prakiraan cuaca kawasan yang bisa saja memburuk akibat konflik perbatasan darat dan laut di kawasan ini.

Bargaining untuk mengedepankan peran diplomasi high profile yang sewaktu-waktu diperlukan ukurannya adalah memiliki kekuatan militer yang disegani setidaknya untuk ukuran kawasan Asia Tenggara.  Jalan ke arah itu sedang dijalani.  Sampai tahun 2014 dengan kedatangan gelombang alutsista untuk mengisi persenjataan kesatrian TNI, meski sejatinya baru dalam tahap memulihkan kekurangan gizi alutsista setelah sekian lama berpuasa dan hanya menikmati sajian alutsista tua yang jumlahnya terbatas.

Titik tumpu menuju kekuatan gahar itu ada di ruang lima tahun berikutnya setelah tahun 2014.  Di ruang waktu itu jika kita konsisten dengan rencana strategis untuk memperkuat militer, disitulah kita mulai berhitung dengan menghadirkan kekuatan alutsista untuk menambah daya gempur yang lebih bergetar.  Di ruang waktu itu sudah pasti akan ada penambahan minimal 3 kapal selam baru hasil dari kesepakatan dagang dan magang tahun 2012 antara Korsel dan RI.  Dengan asumsi kapal selam ketiga selesai tahun 2017 diharapkan PT PAL dengan supervisi Korsel mampu membuat 2 kapal selam lagi sehingga tahun 2019 ada 5 kapal selam baru.

Jet Tempur Golden Eagle, segera datang tahun ini

Pertanyaannya untuk apa sih kita memperkuat alutsista militer kita.  Jawabnya adalah untuk mencermati situasi kawasan yang dinamis dengan berbagai konflik teritorial.   Perkuatan militer RI menuju kekuatan nomor satu ASEAN atau setidaknya setara dengan negara ASEAN yang lain misalnya Singapura dan Thailand adalah dalam upaya menggagahkan diri untuk tampil percaya diri dalam setiap urusan diplomasi dengan sedikit menggeretakkan geraham.  Cara ini tentu bisa dilakukan jika background kekuatan militer ada di belakangnya.  Bukan bermaksud untuk mengajak berkelahi tetapi bukankah setiap urusan sengketa tapal batas bisa diselesaikan dengan dialog kesetaraan.

Persinggungan teritorial dengan Malaysia misalnya, mestinya bisa diselesaikan dengan cara diskusi dan perundingan walaupun serialnya bisa mencapai 1000 kali diskusi. Tak mengapa asal suasananya dengan sikap bertetangga yang baik.  Blunder Angkatan Laut Malaysia di Ambalat adalah melakukan show of force, lalu menangkap pekerja Mercu Suar Karang Unarang sambil memukulinya. Ini yang memicu kemarahan militer Indonesia termasuk Presiden SBY yang langsung datang ke wilayah itu dengan kawalan kapal perang.  Kehadiran seorang Kepala Negara ke kawasan sengketa membawa pesan diplomatik yang kuat, jangan bermain api dengan kami. 

Mengapa Malaysia melakukan itu, karena dia merasa sudah lebih kuat militernya dari Indonesia.  Inilah poin penting yang kemudian menjadi pemicu bangunnya macan tidur bersama kemarahan rakyat Indonesia.  Pelajaran dari mata kuliah Ambalat adalah ternyata dia bukanlah tetangga yang baik, dia bukanlah jiran yang ramah, menggunting dalam lipatan.  Padahal selama tiga puluh tahun lebih cara gaul yang diperlihatkan RI selalu mengedepankan ruang harmoni dan tutur sapa diplomatik yang santun dan hangat.  Kasus terakhir adalah tulisan seorang mantan menteri Malaysia yang menghina Habibie dan Gus Dur untuk komoditi kampanye UMNO di pilihan raya Malaysia tahun 2013 ini.

BMP-3F batch 2 segera datang tak lama lagi

Dengan Australia, sikap yang ditunjukkan padanya sebaiknya adalah bergaul dengan bahasa santun tetapi tidak dalam rangka mudah mendikte kita atau tidak mudah bersepakat sesuai hasrat dia.  Begitu hasrat itu sudah ganti warna, dia tinggalkan kita.  Contohnya ketika Timor Timur hendak dikuasai ideologi kiri pada era perang dingin dulu, Australia dan AS setuju dengan pengerahan militer RI yang nota bene ongkos militernya ditanggung sendiri oleh RI.  Tetapi setelah perang dingin usai, negeri Kanguru itu balik kanan lalu melakukan manuver “serangan balik” hendak melepaskan Timtim dari NKRI dengan alasan HAM dan keinginan masyarakat setempat.

Untuk masalah Papua sejatinya Australia bermuka dua terhadap kita.  Di satu sisi mereka berikrar bahwa Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari RI tetapi di sisi lain juga dengan alasan HAM dan kehendak rakyat Papua, Australia memberikan ruang ambigu dalam cara bergaul dengan RI. Negeri yang dijuluki Samuel P. Huntington sebagai negara asing di kawasan Asia, a torn country, geoculturally torn country, selalu merasa asing di lingkungannya, membuat dia merasa tidak nyaman dengan lingkungannya.  Ketidaknyamanannya itu memberikan rasa gerah pada dirinya lalu dengan gaya kultur Barat yang selalu merasa lebih dominan, pintar dan cerdas.  And then mendikte tetangganya yang nota bene selalu menampilkan cara gaul yang low profile, sebagaimana kultur Asia Timur Tenggara pada umumnya.

Rudal Yakhont yang menggentarkan itu

Keputusan Kemhan dan Mabes TNI untuk memagari Papua dan Indonesia Timur dengan menggelar secara bertahap 15.000 Marinir merupakan “serangan balasan” terhadap arogansi Australia yang secara sepihak bersedia menerima kedatangan 5.000 Marinir AS di Darwin.  Jelas sepihak karena dilakukan tanpa mengajak diskusi terlebih dahulu pada tetangganya.  Menlu Marty sempat melontarkan “kemarahan diplomatik” atas kepongahan Australia yang paranoid itu.

Jawaban dengan cara pandang militer diniscayakan menjadi jalan gentar yang lebih bergema.  Maka rencana menempatkan secara permanen 1 divisi pasukan Marinir di Papua adalah langkah tepat untuk menunjukkan pada tetangga kulit putih itu bahwa kita bisa melakukan strategi militer secara mandiri dan terukur.  Tidak pakai sekutu-sekutuan sebagaimana model keroyokan yang dilakukan oleh AS dan Australia terhadap musuh politik hegemoninya.  Papua adalah bagian tulang dan daging NKRI yang tak terpisahkan. RI berhak melakukan jawalan militer terhadap seluruh wilayah teritorinya termasuk  Papua.  Apakah kita pernah meributkan ketika Aborigin menyampaikan unjuk rasa kekecewaannya pada Pemerintah Australia.  Lha mengapa dia mesti repot-repot menjadi pahlawan kesiangan ngurusin soal Papua.

Mencermati dinamika perkembangan kawasan di sekeliling kita salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat “infrastruktur” militer.  Oleh sebab itu upaya Pemerintah bersama DPR yang seia sekata untuk membangun alutsista TNI harus terus kita kawal dan kumandangkan.  Perkuatan militer adalah untuk menambah bobot kewibawaan dalam setiap diplomasi disamping memagari teritori dari setiap upaya untuk mengganggu apalagi melecehkannya.  Sudah saatnya kita menampilkan kewibawaan diplomasi dengan kekuatan tawar yang minimal setara.  Bobot kekuatan tawar itu ada pada kekuatan militer.  Sekali lagi bukan untuk mengajak berkelahi melainkan sebagai bagian dari kelengkapan postur diri yang tegap berwibawa tetapi tetap santun dalam bersikap dan bertutur sapa.  Bukankah selama ini kami tidak pernah memulai perkara.  Makanya jika anda ramah kami hormat, anda marah  kami lumat.

 

 

 

 

Sumber : Analisis

Iran Sukses Uji Coba Rudal Qader

Rudal Qader siap ditembakan. (Foto: IRNA/Mohammadreza Alimadadi)

3 Januari 2013, Tehran: Angkatan Laut Iran sukses menguji coba rudal pertahanan pantai Qader (Sangat Kuat) saat latihan peperangan laut Velayat 91, Selasa (1/1).

Rudal Qader mudah dioperasikan, mampu melumatkan kapal perang hingga jarak 200 km, dikembangkan oleh teknisi dan ahli pertahanan Iran.

Rudal pertama kali dipamerkan ke publik pada parade militer September 2011.

Kementerian Pertahanan Iran telah mengirimkan rudal Qader ke Angkatan Bersenjata dan Korps Pengawal Revolusi Iran untuk meningkatkan kekuatan pertahanan maritim.

(Foto: IRNA/Mohammadreza Alimadadi)

Pembentukan Kohanla Menunggu Persetujuan Presiden

Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono (tengah) melakukan salam komando dengan Laksamana TNI Soeparno (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Marsetio (kanan) yang baru disela-sela upacara sertijab di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jatim, Kamis (27/12). Laksamana Madya TNI Marsetio menggantikan pejabat lama, Laksamana TNI Soeparno. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/mes/12)

4 Januari 2013, Jakarta: Pembentukan Komando Pertahanan Laut (Kohanla) dipastikan akan terwujud, menyusul adanya persetujuan di tingkat Markas Besar TNI dan menunggu proses persetujuan Presiden.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI (P) Untung Suropati menjelaskan, Kohanla nantinya akan membawahi tiga armada yaitu Armada Barat, Armada Tengah dan Armada Timur.

"Dalam forum apel komandan satuan kemarin sudah dipaparkan perubahan mendasar adalah validasi organisasi TNI AL. Ini sudah disetujui di tingkat Mabes TNI, mulai dari pengembangan armada, marinir, perkembangan atau penambahan organisasi baru," kata Kadispenal Untung Suropati di Jakarta, Jumat (4/1).

Pengembangan postur ini menurut Untung akan diikuti oleh strata kepangkatan. Untuk Kohanla akan dipimpin oleh pangkat Laksamana Madya (Laksdya). Sedangkan masing-masing armada dipimpin oleh Laksamana Muda.

Pemekaran postur yang juga disetujui oleh Mabes TNI yaitu pembangunan satu pasukan marinir (Pasmar) yaitu Pasmar III di Sorong. Meski mengaku belum dikaji lebih jauh, namun jumlah personel Pasmar di Sorong, menurut Kadispenal idealnya setara dengan satu divisi di angkatan darat.

Hingga kini pembangunan infrastrutur untuk Armada Tengah diakui Untung, belum dilakukan karena menunggu keputusan presiden terkait revisi Peraturan Presiden Nomor 10/2010 tentang Organisasi TNI. "Dari Mabes TNI yang sudah menyetujui akan diajukan ke pemerintah. Pembangunan menunggu persetujuan presiden terlebih dahulu," pungkasnya.

Sumber: Info Publik

KASAL: TNI AL Perbanyak Latihan Bersama dengan Luar Negeri

Pasukan AL Rusia dan Kopaska latihan bersama di Surabaya. (Foto: Kedubes Federasi Rusia)

3 Januari 2013, Jakarta: Kepala Staf TNI AL (Kasal), Laksamana Madya TNI Marsetio, mengatakan TNI AL harus terbuka terhadap pandangan global dan memperbanyak latihan-latihan bersama dengan instansi terkait dari luar negeri. Apa yang sudah dilakukan selama ini akan diteruskan dan dipertajam.

"Program Kasal sebelumnya, yakni Laksamana Soeparno, akan saya teruskan dan pertajam. Selama menjadi Kasal, cita-cita saya adalah kita harus semakin membuka diri di era globalisasi sekarang ini," kata Marsetio saat acara pisah-sambut Kasal di Mabes TNI AL, Jakarta, Rabu (2/1).

Menurut dia, Laksamana Soeparno telah melakukan itu dengan baik. "Pak Soeparno telah mengawali latihan-latihan bersama dengan sejumlah angkatan laut negara lain. Saya akan mempertajam kebijakan itu," kata lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut pada 1981 itu.

Dalam pidatonya, Marsetio mengaku mendapatkan banyak bimbingan dari seniornya, Soeparno, yang akan pensiun pada 1 Oktober mendatang. "Saya berharap, sambil menunggu masa pensiun, Bapak Soeparno tetap menjadi bagian dari TNI AL," kata dia.

Marsetio sudah mengenal Soeparno sejak masih di Akademi Angkatan Laut. Soeparno yang merupakan lulusan tahun 1978 kerap selalu membawa Marsetio membantu pekerjaanya di sejumlah satuan. "Beberapa kali saya menjadi staf beliau," ujar dia.

Saat menjadi Komandan Gugus Tempur Laut di Armada Timur, Marsetio menjadi bawahan Soeparno, termasuk saat ramai persoalan Ambalat pada 2005, hingga saat Soeparno menjadi Komandan Armada Bagian Barat. Terakhir, ketika Soeparno menjadi Kasal, Marsetio dipercaya menjadi wakasalnya. "Beliau selalu membimbing saya hingga sekarang saya menjadi Kasal," kata dia.

Lebih jauh, Marsetio menyatakan akan menyesuaikan program kerja TNI AL sesuai perkembangan dinamika. "Terutama disesuaikan dengan kebijakan pemimpin dan alokasi anggaran yang ada," kata dia.

Peremajaan Alutsista

Namun, yang jelas, Marsetio menyatakan dirinya akan tetap mengacu pada pencapaian kekuatan pokok minimal (minimun essential forces/MEF). "Tak hanya dalam hal peremajaan alat utama sistem senjata/alutsista, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan prajurit," jelasnya.

Prioritas perwujudan MEF, antara lain meningkatkan kemampuan mobilitas TNI AL, meningkatkan kemampuan satuan tempur (stiking force) dan menyiapkan pasukan siaga (standby force) untuk penanganan bencana alam, tugas-tugas perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya.

Marsetio juga menjelaskan pembangunan MEF diimplementasikan dalam tiga rencana strategis (renstra) hingga tahun 2024 yang diproyeksikan pada pencapaian MEF yang mencakup organisasi, personel, dan alutsista sesuai dengan alokasi anggaran pertahanan.

Menurut dia, percepatan pencapaian MEF di bidang alutsista diprioritaskan pada penggantian alutsista yang kondisinya tidak layak pakai serta pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas mendesak.

Sejumlah persoalan yang mungkin akan dihadapi pada 2013, antara lain perkembangan situasi kawasan regional tentang Laut China Selatan, penyelesaian wilayah perbatasan yang berpotensi konflik, dan situasi kondisi nasional terkait perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. "Perlu penyesuaian untuk menjawab kecenderungan yang terjadi," katanya.

Dalam sambutan perpisahannya, Soeparno berharap Marsetio semakin mengibarkan TNI AL. Dia bahkan meminta Marsetio membawa TNI AL maju secara signifikan melalui alunan lagu. "Saya yakin dan percaya TNI AL akan lebih maju. Harapan saya, seluruh jajaran TNI AL ikut bekerja kerja keras mewujudkan cita-cita membangun postur TNI AL yang ideal," jelas dia.

Secara terpisah, Kepala Staf TNI AU (Kasau), Marsekal Madya Ida Bagus Putu Dunia, saat apel khusus menyambut 2013 di di Mabesau,mengatakan sebagai salah satu komponen pertahanan negara, TNI AU terus tumbuh berkembang seiring dengan dinamika pembangunan nasional dan perkembangan lingkungan strategis.

"Kekuatan Angkatan Udara merupakan salah satu komponen kekuatan yang dapat menjadi bargaining power dalam upaya menyelesaikan konflik antarnegara," kata Kasau.

Kebijakan pengembangan kekuatan TNI AU tetap mengacu pada rencana pengembangan yang telah dituangkan dalam renstra TNI AU 2010-2014 dengan tetap memperhatikan dinamika di lapangan. "Kemungkinan ancaman dan kontinjensi dapat muncul akibat situasi politik dan keamanan internasional yang makin intens akibat fenomena global dan adanya rehabilitas dari bencana alam, kebijakan operasi militer pengamanan perbatasan, dan daerah rawan pengamanan pulau-pulau terdepan," jelas dia.

Sumber: Koran Jakarta

KASAU: Kekuatan Udara Dapat Menjadi "Bargaining Power"

Model Super Tucano TNI AU dipamerkan pabrikan Embraer di Indo Defense 2012. (Foto: Berita HanKam)

2 Januari 2013, Jakarta: Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Madya TNI Ida Bagus Putu Dunia, mengatakan, kekuatan udara adalah merupakan salah satu komponen kekuatan yang dapat menjadi "bargaining power" dalam upaya menyelesaikan konflik antarnegara.

"Sebagai salah satu komponen pertahanan negara, TNI AU terus tumbuh berkembang seiring dengan dinamika pembangunan nasional dan perkembangan lingkungan strategis," kata Kasau pada apel khusus tahun baru 2013 di Mabesau Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.

Kebijakan pengembangan kekuatan TNI AU, kata dia, tetap mengacu pada rencana pengembangan yang telah dituangkan dalam rencana strategis TNI AU 2010--2014 dengan tetap memperhatikan dinamika di lapangan. Kemungkinan ancaman dan kontijensi dapat muncul akibat situasi politik dan keamanan internasional yang makin intens akibat fenomena global dan adanya rehabilitasi dari bencana alam, kebijakan operasi militer pengamanan perbatasan dan daerah rawan pengamanan pulau-pulau terdepan.

"TNI AU akan menambah alat utama sistem senjata yang cukup signifikan. Sebanyak 102 pesawat baru yang terdiri dari F-16, T-50, Super Tucano, CN-295, Hercules, Helicopter Cougar, Grop, KT-1, Boeing 737-500, maupun radar akan segera memperkuat TNI AU. Hal ini tentunya akan menambah kebanggaan, sekaligus tantangan dalam upaya menyusun kekuatan maupun pemeliharaannya," papar Ida Bagus.

Kendati demikian, dirinya menyayangkan "Zero Accident" pada tahun 2012 belum berhasil diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih keras lagi, bukan saja dari para pelaksana di lapangan, melainkan juga dari pimpinan sebagai penentu kebijakan organisasi, perencana kegiatan, pengambil keputusan, pelayanan personel, pemeliharaan dan pendukung lainnya.

Selain itu, terkait dengan pencitraan TNI AU di masyarakat, Kasau berharap agar peristiwa kekerasan personel terhadap wartawan di Pekanbaru lalu tidak terulang.

"Personel TNI AU harus bertindak profesional berdasarkan SOP dan hukum yang berlaku, menyeimbangkan kebutuhan keamanan keselamatan, tidak mudah emosi, dan lebih persuasif dalam menghadapi wartawan maupun masyarakat," ujarnya.

Sumber: ANTARA News

Satgas Pembangunan Kapal Selam Berangkat ke Korsel Januari

Maket kapal selam yang dipesan pemerintah Indonesia ke DSME. (Foto: Berita HanKam)

2 Januari 2013, Jakarta: TNI Angkatan Laut memfokuskan pada peningkatan kemampuan satuan tempur dan mobilitas pasukan dalam mencapai kekuatan pokok minimum (MEF). Berkaitan dengan itu, tim dari TNI AL akan segera berangkat ke Korea Selatan untuk memulai pembangunan kapal selam pesanan TNI AL.

"Januari ini akan ada satgas yang berangkat ke Korea Selatan untuk mulai membangun kapal selam,"kata Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Marsetio usai acara pisah sambut KSAL di Jakarta, Rabu (2/1).

TNI AL memesan tiga unit kapal selam yang pelaksanaanya dilakukan dengan kesepakatan adanya transfer of technology dan joint production dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME). Nilai kontrak pembelian tiga unit kapal selam itu mencapai US$ 1 Miliar.

KSAL sebelumnya, Laksamana TNI Soeparno pernah mengatakan Korea Selatan dipilih dalam pengadaan kapal selam ini karena kemampuannya sama dengan Eropa dalam menyediakan kebutuhan kapal selam yang diperlukan TNI AL. "Tapi harganya lebih murah,"kata Soeparno September 2011 lalu. Dia pun berharap, pada 2014 mendatang kapal selam tersebut sudah dapat mengarungi wilayah perairan Indonesia.

Menurut Marsetio, pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk menjadikan TNI AL handal dan disegani tidak hanya dengan membangun kapal selam. TNI AL juga telah memesan alutsista lain seperti kapal freegat dari Inggris, dan PKR nasional.

Marsetio pun berharap, pada 5 Oktober mendatang yang bertepatan dengan HUT TNI, beberapa alutsista yang dipesan TNI AL dapat disaksikan masyarakat luas sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas anggaran yang digunakan.

Dalam hal percepatan pencapaian MEF di bidang alutsista, KSAL menjelaskan, semua diprioritaskan pada penggantian alutsista yang kondisinya kritis dan tidak layak pakai. "Serta pemenuhan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas-tugas mendesak," tuturnya.

Marsetion menambahkan, pihaknya juga akan mempertajam program-program TNI Angkatan Laut, disesuaikan dengan dinamika, kebijakan pemimpin, dan alokasi anggaran yang ada dengan tetap mengacu pada MEF. "Tidak hanya alautsista, tapi juga peningkatan kesejahteraan prajurit," urai dia.

Sementara itu, mantan KSAL Laksamana TNI Soeparno menyatakan, TNI AL harus semakin baik ke depan untuk menghadapi ancaman dan tantangan yang semakin kompleks. Dia percaya, di bawah kepemimpinan KSAL yang baru, hal itu bisa dicapai.

Soeparno yang akan pensiun dalam beberapa bulan ke depan berpesan agar jajaran TNI AL solid dan kuat.

Sumber: Jurnas