Kogabwilhan TNI Dan Ancaman Luar Negeri

Tank Leopard 2A4 TNI AD

JAKARTA : Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai mendaptkan ancaman yang meningkat dari negara lain, sehingga TNI mempercepat usahanya dalam memperkuat daya tangkal dengan merombak struktur agar bisa lebih cepat menggelar dan menempatkan pasukan, termasuk mengembangkan korps marinir serta pengadaan persenjataan ofensif jarak jauh.

Tindakan ini akan menjadi salah satu terobosan kebijakan militer Presiden Susilo Yudhoyono, yang aturannya akan diterapkan Juni 2014, untuk pembentukan formasi komando gabungan wilayah pertahanan regional yang disingkat Kogabwilhan.

Rencana ini akan mengintegrasikan kekuatan regional: Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara ke dalam kelompok pertahanan terpadu, yang akan diposisikan di flashpoint pertahanan tertentu, untuk menjaga integritas teritorial dan kedaulatan negara.

“Tapi fungsi Kogabwilhan tidak sebatas hal itu. Kogabwilhan juga berfungsi memberikan deterrence/ daya gentar terhadap negara-negara lain karena perintah komandonya fleksibel, dan memiliki sumber daya untuk dengan cepat menggerakkan pasukan”, ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Kemhan Masih Kaji Pembentukan Kogabwilhan dan Armada Tengah

Korvet KRI Fatahilah. (Foto: Ian Johnson)

20 Februari 2013, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) masih membahas dan mengaji rencana Markas Besar TNI membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Kemhan juga masih mengaji rencana TNI AL membentuk Komando Armada RI Kawasan Tengah dan rencana pembangunan Komando Armada RI Kawasan Timur di Sorong, Papua.

"Saat ini Kemhan sedang membahas pembentukan kelembagaan-kelembagaan pertahanan itu," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (19/2).

Purnomo menjelaskan pembentukan kelembagaan akan dikaji secara komprehensif dan memperhatikan ancaman geografi. Tak hanya Kogabwilhan dan Armada Tengah, Kemhan juga sedang mengaji penambahan Komando Operasi Angkatan Udara dan kelembagaan di TNI AD. "Kita akan buat dulu semacam exercise untuk hal itu," ujarnya.

Kemhan membahas pengembangan kelembagaan pertahanan dalam rangka percepatan pencapaian kekuatan pokok minimal (minimum essential forces/MEF). "Seiring percepatan MEF yang awalnya ditargetkan pada 2024 dan dimajukan menjadi 2019, maka pembentukan kelembagaan akan dipercepat," jelas Menhan.

Sebelumnya, Markas Besar TNI memastikan satu dari tiga Kogabwilhan akan terbentuk pada Februari atau Maret 2013 ini. "Direncanakan pada bulan ini akan kita ajukan untuk organisasinya. Mudah-mudahanan awal tahun ini, antara Februari atau Maret, akan kita bentuk," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

Adapun tahapan pembentukannya, Panglima menjelaskan, tinggal mengimplementasikan seperti yang tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI. "Tinggal organisasi rinci dan tahapan pembentukannya yang kita susun," jelas Agus.

Tahap pertama, lanjut dia, Mabes TNI akan membentuk satu Kogabwilhan di wilayah barat, tepatnya di Mabes TNI. Kogabwilhan ini mengkaver dulu kegiatan operasi mabes TNI di seluruh Indonesia, sambil menunggu pembentukan di wilayah tengah dan timur.

Panglima menjelaskan, pembentukan Kogabwilhan untuk mengurangi tugas Panglima dalam mengendalikan semua kegiatan operasi TNI. "Saya memerlukan salah satu panglima komando wilayah pertahanan untuk memonitor kegiatan operasi," kata Panglima.

Selama ini pembinaan angkatan dilimpahkan ke kepala staf angkatan. Dan untuk operasi, Panglima menginginkan ada satu panglima yang mengendalikan seluruh operasi. "Sehingga ada panglima yang mengurusi operasi teritorial, operasi perbatasan, dan operasi-operasi lainnya. Jadi, semua akan terbagi dengan baik. Harapannya, semua operasi terkendali dengan baik," jelasnya. Sementara itu, untuk persoalan alat utama sistem senjata (alutsista) yang juga merupakan instrumen pencapaian MEF, Kemhan pun akan mempercepatnya. Purnomo mengatakan, Kemhan menargetkan mampu memenuhi 50 persen alutsista pada semester pertama 2014.

Artinya, selama 2013 ini Kemhan harus menggenjot pengadaan alutsista hingga 24 persen karena pencapaian MEF di 2012 hanya 26 persen. "Target pencapaian MEF kita mendekati 45-50 persen pada 2014 agar pembangunan kekuatan bisa dipercepat dalam dua kali renstra hingga 2019," jelas Purnomo.

Tak heran, pada 2013 ini Kemhan menargetkan bisa mendatangkan 45 jenis alutsista. Bahkan, Kemhan membuat tim khusus untuk membangun kekuatan itu. "Saat ini sudah sebagian besar dalam proses produksi. Sebagian sudah datang dan sebagian lagi sudah selesai," kata Purnomo.

Adapun alutsista yang belum selesai, jelas Purnomo, posisinya saat ini masih diproses di DPR dan Kementerian Keuangan. "Yang masih di DPR tinggal menunggu proses ke Kementerian Keuangan terkait pendanaan. Sedangkan yang di Kementerian Keuangan tinggal menunggu persetujuan pinjaman dan menunggu dikirim ke DPR untuk pencabutan tanda bintang," kata Menhan.

Dia yakin sebanyak 90 persen dari target 45 alutsista bisa selesai pada semester pertama 2014 mendatang. "Semoga akhir tahun ini persoalan regulasi selesai dan proses produksi bisa cepat dijalankan," jelasnya.

Sumber: Koran Jakarta

Mabes TNI Memperkuat Komando Di Daerah

Markas Besar (Mabes) TNI memperkuat komando kewilayahan untuk menekan konflik yang kerap terjadi di daerah. Penguatan komando ini dilakukan dengan mengefektifkan komunikasi dengan pemerintah daerah serta instansi sosial dan politik di daerah. "Masalah-masalah sosial perlu disikapi dan diantisipasi, serta dikoordinasikan dengan para pejabat di daerah agar permasalahan tersebut tidak berkembang menjadi gejolak sosial yang lebih luas," kata Kasum TNI, Marsdya Daryatmo, saat membuka rapat koordinasi teritorial (Rakorter) TNI, di Jakarta, Senin (4/2).

Rakorter diikuti 150 peserta yang terdiri dari 63 pejabat TNI AD, 45 pejabat TNI AL, 22 pejabat TNI AU, 1 pejabat Kohanudnas, dan 19 peninjau. Daryatmo menyatakan perkembangan kondisi sosial di Indonesia saat ini berlangsung dengan dinamika yang cukup tinggi. Hal tersebut lebih banyak disebabkan oleh masalah hukum dan politik yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas oleh pihak yang berwenang.

Kogabwilhan Akan Dibentuk Februari

Jakarta | Markas Besar TNI memastikan satu dari tiga Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) akan terbentuk pada Februari atau Maret 2013 ini. Pembentukannya tinggal melakukan implementasikan seperti yang tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI.

TNI Berencana Membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan)

Wamenhan Meninjau Kapal Di China

Jakarta | TNI, pada 2013, berencana membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Pembentukan Kogabwilhan dianggap penting untuk mengintegrasikan tugas tiga matra TNI, terutama dalam menjaga pertahanan secara berkelanjutan. "Kami akan lebih dulu membentuk Kogabwilhan sebelum membentuk Kohanla (Komando Pertahanan Laut)," kata Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, saat ditanya Koran Jakarta, Minggu (13/1).

Pembentukan Kohanla Menunggu Persetujuan Presiden

Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono (tengah) melakukan salam komando dengan Laksamana TNI Soeparno (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Marsetio (kanan) yang baru disela-sela upacara sertijab di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jatim, Kamis (27/12). Laksamana Madya TNI Marsetio menggantikan pejabat lama, Laksamana TNI Soeparno. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/mes/12)

4 Januari 2013, Jakarta: Pembentukan Komando Pertahanan Laut (Kohanla) dipastikan akan terwujud, menyusul adanya persetujuan di tingkat Markas Besar TNI dan menunggu proses persetujuan Presiden.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI (P) Untung Suropati menjelaskan, Kohanla nantinya akan membawahi tiga armada yaitu Armada Barat, Armada Tengah dan Armada Timur.

"Dalam forum apel komandan satuan kemarin sudah dipaparkan perubahan mendasar adalah validasi organisasi TNI AL. Ini sudah disetujui di tingkat Mabes TNI, mulai dari pengembangan armada, marinir, perkembangan atau penambahan organisasi baru," kata Kadispenal Untung Suropati di Jakarta, Jumat (4/1).

Pengembangan postur ini menurut Untung akan diikuti oleh strata kepangkatan. Untuk Kohanla akan dipimpin oleh pangkat Laksamana Madya (Laksdya). Sedangkan masing-masing armada dipimpin oleh Laksamana Muda.

Pemekaran postur yang juga disetujui oleh Mabes TNI yaitu pembangunan satu pasukan marinir (Pasmar) yaitu Pasmar III di Sorong. Meski mengaku belum dikaji lebih jauh, namun jumlah personel Pasmar di Sorong, menurut Kadispenal idealnya setara dengan satu divisi di angkatan darat.

Hingga kini pembangunan infrastrutur untuk Armada Tengah diakui Untung, belum dilakukan karena menunggu keputusan presiden terkait revisi Peraturan Presiden Nomor 10/2010 tentang Organisasi TNI. "Dari Mabes TNI yang sudah menyetujui akan diajukan ke pemerintah. Pembangunan menunggu persetujuan presiden terlebih dahulu," pungkasnya.

Sumber: Info Publik