DPR : SEJUMLAH PASAL RUU KAMNAS YANG PERLU DIKRITISI

Anggota Dewan dari Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin sudah membaca draf terbaru RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang diserahkan pemerintah ke DPR. Ternyata, masih banyak pasal krusial, walaupun pasal penangkapan dan penyadapan sudah ditiadakan.

Kata Hasanuddin, pasal krusial itu antara lain pasal 14 ayat 1, yang menyebut darurat militer dapat dilakukan bila ada kerusuhan sosial. "Menurut saya, hak ini melampaui ketentuan dan hukum yang ada seperti UU PKS dan UU Darurat," ujar Hasanuddin di sela-sela menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (25/10).

Pasal berbahaya lainnya pada draf RUU Kamnas itu adalah pasal 17 ayat 4, yang menyebut  ancaman aktual hanya diputuskan oleh Presiden. Ini dapat menimbulkan distorsi kekuasaan di era demokrasi seperti sekarang ini.

Pasal lainnya yaitu pasal 22 ayat 1 bahwa penyelenggaraan kamnas melibatkan peran intelejen di depan. "Ini banyak menimbulkan pertanyaan seperti apa perannya. Di era reformasi, mengatasi masalah-masalah sosial sudah harus dilibatkan intel?" tanya wakil Ketua Komisi I ini.

Lanjut Hasanuddin, pada pasal 30 ayat 2, presiden dapat mengerahkan TNI untuk menanggulangi ancaman bersenjata dalam keadaan tertib sipil. Hal ini, kata Hasanuddin, bertentangan dengan UU Darurat dan UU lainnya.

"Pasal 27 ayat 1, Panglima TNI  dapat membuat kebijakan operasi berdasarkan kebijakan kamnas. Sementara dalam ayat 2-nya Polri hanya melaksanakan fungsi kepolisian saja. Ini bertentangan dengan fungsi TNI dalam UU No 34 tahun 2004," katanya.

Kata Hasanuddin, dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan, dalam menghadapi ancaman dapat dikerahkan Komcad. Ini merupakan pasal baru. Dan, dalam pasal 48 ayat 1 (c), komando dan kendali tingkat operasional (di provinsi) adalah panglima/komandan satuan. "Artinya bukan gubernur atau bupati tapi di bawah komando dan kendali komandan militer setempat," ujarnya.

Sumber : Jurnamen

MENHAN KUNJUNGAN KE KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALBAR

: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Jum’at (26/10). 

Kunjungan ini dalam rangka menghadiri sekaligus menutup rangkaian kegiatan Indonesian Youth Day 2012. Saat dalam perjalanan menuju Sanggau menggunakan Helikopter Bell 412 milik TNI Angkatan Darat, Menhan melalui pantauan udara juga sempat meninjau pos perbatasan Indonesia-Malaysia di Sajingan Besar, Kalimantan Barat. 

Turut serta mendampingi Menhan dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, M.A.

Sumber : DMC

Revitalisasi, Belanja Modal PT PAL Rp 549 Miliar

SURABAYA – Mengawali tahun 2013, PT PAL Indonesia (Persero) berniat memperbanyak belanja modal peralatan. Sedikitnya, Rp 75 miliar anggaran diperuntukkan khusus untuk merevitalisasi fasilitas produksi hingga 2014.

“Revitalisasi ini akan terus berjalan, dan belanja modal kami khususkan untuk modernisasi peralatan,” kata Direktur Utama PT PAL Firmansyah Arifin, Kamis (25/10).

Sebelumnya, PT PAL juga telah menginvestasikan biaya revitalisasi fasilitas produksi pada tahun ini senilai Rp 150 miliar. Bahkan, produsen kapal ‘berbendera’ BUMN tersebut mendapat tambahan dana revitalisasi untuk belanja modal seperdua bagian dari penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 648 miliar. “Separuhnya lagi untuk operasional perusahaan,” aku mantan Dirut PT DOK dan Perkapalan Surabaya (DPS) ini.

Dengan demikian, PT PAL yang sempat terseok karena merugi sekitar Rp 1,32 triliun pada tahun lalu itu mengalokasikan biaya revitalisasi untuk belanja modal sebesar Rp 549 miliar. Angka tersebut diperoleh dari rincian investasi senilai Rp 150 miliar pada tahun 2012 yang ditambahkan Rp 75 miliar biaya revitalisasi dalam setahun serta tambahan separuh bagian dari Rp 648 miliar dana PMN.

“Ini langkah awal dan kami optimis. Dukungan pemerintah melalui kucuran dana yang juga berasal dari stakeholder, semakin membangkitkan kami untuk merevitalisasi peralatan produksi,” ujarnya di sela peresmian program revitalisasi fasilitas produksi dan pendukung PT PAL, Rabu (24/10) siang.

Ia juga berkeyakinan, PT PAL bisa kembali menjadi lebih baik dalam hal produksi dan pembangunan kapal baru, produksi rekayasa umum, desain kapal maupun pelayanan perawatan serta perbaikan kapal, off shore maupun on shore. “Kami bertekad untuk memberikan yang terbaik dengan orientasi untuk kepuasan pelanggan,” jaminnya.

Disebutkan, untuk divisi perawatan dan perbaikan, pihaknya akan berusaha memangkas durasi doking kapal separuh dari waktu sebelumnya yang mencapai 3-4 minggu. Pasalnya, masa doking sangat berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan dan konsumen yang menggunakan jasa PT PAL. “Bukan hanya cepat, tapi kualitas doking, juga kami perhatikan,” ingatnya.

Dengan pelaksanaan revitalisasi fasilitas produksi dan pendukung ini, PT PAL siap memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan yang selama ini telah memberikan kepercayaan. Selain itu, revitalisasi ditubuh PT PAL akan semakin menguatkan sistem kinerja perseroan yang lebih baik.

Seperti diketahui, fasilitas yang ada PT PAL secara keseluruhan akan direvitalisasi dengan modernisasi peralatan canggih. Revitalisasi tersebut dilakukan dari seluruh divisi yang bergerak dalam ruang produksi pabrik pembuat kapal di lingkungan TNI AL tersebut.

Mengutip catatan publikasi PT PAL, sejumlah sarana yang direvitalisasi adalah Divisi Produksi termasuk fasilitas yang ada di Divisi Teknologi. Masing-masing diantaranya Divisi Kapal perang, Divisi Kapal Niaga, Divisi Rekayasa Umum, Divisi Perawatan dan Perbaikan serta Divisi Teknologi.

Militer Indonesia berencana untuk membelanjakan 16,7 milyar dolar AS sampai tahun 2015

Para kadet Akademi Militer Indonesia berbaris dalam suatu upacara kenegaraan. Diharapkan bahwa mereka akan menikmati manfaat dari peningkatan anggaran belanja militer negara ini. [Reuters]

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, yang didukung oleh kepemimpinan militer dan memperoleh dana anggaran sebesar 16,7 milyar dolar AS, akan terus maju dengan rencana tiga tahunnya untuk memperkuat dan melakukan modernisasi persenjataan militer Indonesia.
Indonesia berada dalam perjalanan untuk mempengaruhi percaturan dunia, demikian menurut seorang analis - suatu ambisi yang dapat ditelusuri sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 dari penjajahan Belanda. Dengan laju pertumbuhan saat ini, Indonesia dapat menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terkuat sebelum tahun 2040, demikian ramalan para pejabat.
Sebagai inti dari komunitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara [ASEAN] dan negara terbesar di komunitas Asia Tenggara, modernisasi pertahanan Indonesia berkemungkinan untuk menempatkan negara ini sebagai pembelanja militer utama di wilayah tersebut. Dan karena jalur reformasi Indonesia ke arah konsolidasi demokratis, para pengamat mengatakan bahwa kemunculan kekuatan militer negara ini tidak perlu dikhawatirkan akan mengalami destabilisasi.
Pergeseran dramatis kebijakan pertahanan Indonesia muncul setelah kekosongan 10 tahun pembelanjaan militer akibat kekurangan dana, setelah negara tersebut berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan usaha perkembangan. Peningkatan pada tahun 2012 menghadirkan 30 persen dari anggaran nasional negara ini. Angkatan Udara dan Laut Indonesia diharapkan menjadi penerima terbesar dari hasil peningkatan anggaran pertahanan ini.
Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pertumbuhan dalam anggaran pertahanan tersebut dimaksudkan sebagai usaha untuk "memperkuat posisi militer, demi menjamin keberhasilan misi untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.”
Rencana pengembangan militer tersebut mencakup pembelian kapal penghancur berpeluru kendali, tank, sistem peluncuran roket majemuk, jet tempur, kapal selam dan persenjataan militer lainnya.
Senjata yang dikembangkan secara domestik dan dibeli di luar negeri ini akan didukung teknologi terbaru. Strategi modernisasi ini memiliki harga yang sangat mahal: 2,5 milyar dolar AS untuk 10 frigat ringan yang dikembangkan oleh produsen kapal negara PAL; 2 milyar dolar AS untuk empat kapal selam; dan 6 milyar dolar AS untuk tambahan pesawat jet tempur Sukhoi dan F16.
Anggaran ini juga dimaksudkan untuk meliputi kebutuhan non-senjata yang berhubungan dengan pertahanan nasional, termasuk aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri dalam angkatan bersenjata Indonesia.
Anggaran ini akan berfokus pada pembelian produk domestik, demikian kata Yugiantoro. Jika tidak terdapat ketersediaan materi yang diproduksi secara domestik, akan digunakan para produsen asing dengan syarat penggunaan metode produksi gabungan. Dan impor produk asing juga akan dipantau demi memastikan manfaatnya bagi Indonesia.
Komite Tingkat Tinggi [HLC] negara ini akan menyediakan pengawasan guna mengendalikan pemantauan dan laju perluasan sektor pertahanan sampai tahun 2014, demikian ungkap menteri pertahanan.
HLC yang diketuai oleh wakil menteri pertahanan, akan mencakupkan perwakilan dari beberapa divisi pemerintah, termasuk keuangan, perencanaan, audit, dan badan pemerintah khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan pembelian barang serta jasa.
“Tujuan utama dari tim pengendali ini adalah mulai dari awal tahap perencanaan seperti halnya juga selama tahap penerapan, untuk memantau keuangan dan pembelian bagi sektor pertahanan ini,” demikian yang dikatakan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Angkatan Udara menambahkan 17 skuadron
Pembangunan militer ini mencakup inventaris yang mengesankan. Untuk Angkatan Udara Indonesia: 64 jet tempur Sukhoi; 32 jet tempur F16; 36 pesawat tempur Hawk 100/200; 12 jet tempur F5E; 16 pesawat tempur Super Tucano; 16 pesawat tempur Yak 130; 36 pesawat tanpa awak; dan 64 pesawat transportasi Hercules.
Angkatan Laut menambahkan 3 armada
Tiga armada akan ditambahkan ke Angkatan Laut Indonesia, yang memiliki armada Barat dengan markas besar di Tanjung Pinang, Natuna, dan Belawan. Armada Pusat akan memiliki markas besar di Surabaya, Makassar, dan Tarakan. Armada Timur akan bermarkas besar di Ambon, Merauke, dan Kupang. Kemudian, jumlah prajurit Angkatan Laut yang aktif akan ditingkatkan hingga 60.000, ditugaskan di berbagai markas. Para prajurit ini akan didukung oleh 350 tank BMP 4F; 17 tank amfibi; 320 kendaraan amfibi lapis baja; 800 misil QW3; 40 Grad RM; dan 75 Howitzer. Inventaris tambahan mencakup 32 frigat; 56 corvette; 82 kapal patroli cepat yang dipersenjatai misil; enam kapal selam; dan 48 kapal logistik serta transportasi.
Tambahan angkatan darat termasuk tank dan misil
Angkatan Darat, yang merupakan komponen darat angkatan bersenjata Indonesia, memiliki perkiraan jumlah pasukan sebanyak 180.000, Brigadir Kavaleri, cadangan strategis, dan unit-unit lain yang telah terlibat dalam operasi sejak perjuangan negara ini untuk meraih kemerdekaan.
Peningkatan anggaran ini memberikan inventaris yang berikut: tiga divisi komando strategies; 150 batalyon pasukan serbu; 200 tank perang utama yang akan disebar di Kalimantan dan Nusa Tenggara Barat; 540 kendaraan lapis baja yang dibuat oleh Pindad untuk batalyon infanteri mekanik; 320 kendaraan dengan meriam; 890 meriam dan artileri howitzer; 720 misil NDL; 20 helikopter tempur MI35; 26 helikopter transportasi MI17; 1.300 misil anti-tank; 60 misil anti-pesawat baru; dan 700 misil strategis jenis Pindad-Lapan.

Leopards, Submarines and Sukhois

LATELY, there has been much news about procurement of military weapons and equipment, including Leopard tanks, submarines and Sukhoi fighter aircraft. Happily, Indonesia now has the resources to meet the needs of war and defense equipment.

Lamentably, the procurements have been negatively received by observers, politicians and the man in the street. Criticism against the Leopard tanks procurement questioned the decision not to buy from the Netherlands, but from Germany instead. Others have questioned the usefulness of Leopard tanks in Indonesia.

The planned purchase of submarines from South Korea would, it seems, not benefit Indonesian maritime defense as the submarines have insufficient deterrence effects on neighboring countries.

The acquisition of Russian-made Sukhois and used American F-16 aircraft is criticized due to technical specifications.

The problem is that people are not given correct explanations, and whether the procurements are truly necessary or appropriate is never clarified. There is no clear explanation as to why the country requires advanced war equipment to ensure our sovereignty and defend the country.

At present, we face a variety of challenges as a nation and do not have an overview of our military strategy as a whole.

Armed conflict often occurs as a result of border disputes. The Great Wall of China was built to secure the national border territory. Such a wall is obviously impractical in our case and the effort would make no sense since our borders are mostly at sea anyway.

Sea border areas, therefore, should be our priority, due to their importance in safeguarding the country against intrusion, and thus safeguarding national sovereignty as well as defending our national honor. The archipelagic nature of our country without doubt makes formidable naval power of the utmost importance in the critical sea border areas.

Sea power without the support of air defense (indeed air superiority) is a futile defense system. The areas surrounding the Malacca Strait and those bordering Timor Leste and Australia are considered critical areas.

To talk of national sovereignty and honor in terms of arms procurement, is: We are sovereign if any Indonesian citizen can freely fish within the country’s own waters without fear of obstruction from neighboring countries’ navies, whereas illegal forays into Indonesian waters by foreign fishing vessels have long been a problem.

Regarding our land borders, our country’s land sovereignty is ensured simply if the land border remains static.

On the other hand, Indonesian sovereignty over its own airspace over the Malacca Strait, in the form of Flight Information Region (FIR) management, should be returned to us, and at the very least be put under the tight control of our national aviation authority.

As an archipelagic nation, we need our Army, Navy and Air Force to be strong to protect the honor of the motherland.

It will be easier to explain the necessity to procure tanks, combatant ships and fighter aircraft; to protect the citizens and the country’s territory; to defend land, sea and air space sovereignty, when we accept the necessity of integrated effort from the Army, Navy and Air Force.

Menjaga Asa Militer Indonesia Untuk Menjadi ' Macan Asia "

Jakarta - Lembaga globalfirepower pada 2012 menyatakan Indonesia sebagai negara ke- 18 dalam hal kekuatan militer. Namun,itu lebih karena kekuatan manusianya.

Adapun untuk kondisi alat utama sistem senjata (alutsista), Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga berperingkat Globalfirepower di bawah Indonesia. Dalam sejumlah kesempatan, seperti pada awal Agustus 2012 di Mabes TNI dan diulangi pada saat HUT Ke-67 TNI pada 5 Oktober 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan betapa pentingnya penguatan pertahanan.

“Cita-cita dan semangat untuk tampil sebagai ‘macan asia’, itu masih. Lima tahun mendatang kita akan berubah, memiliki persenjataan, kita punya postur, punya alutsista. Saya minta dukungan rakyat, tidak boleh negara itu lemah dalam pertahanan. Nanti kalau lemah, mohon maaf, juga disepelekan negara-negara lain,” kata Presiden. Karena itu, pemerintah berkomitmen membangun pertahanan.

Alutsista TNI diperkuat melalui program percepatan pembangunan kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF). Pembangunan itu semata-mata untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta integritas wilayah. Komitmen pemerintah tersebut ditandai dengan terus ditingkatkannya anggaran untuk sektor pertahanan. Pada 2004, anggaran pertahanan hanya Rp 21,7 triliun.

Kemudian meningkat pada 2006 menjadi Rp 28 triliun. Selanjutnya Rp 32,6 triliun pada 2007, Rp 32,8 triliun pada 2008, dan meningkat lagi menjadi Rp 33,67 triliun pada 2009. Sejak itu, anggaran terus bertambah hingga menjadi Rp 42,8 triliun pada 2010, lalu naik menjadi Rp 47,5 triliun pada 2011, dan Rp 64,4 triliun pada tahun ini. Tahun depan, direncanakan naik lagi menjadi Rp 77,7 triliun. Di luar anggaran APBN itu, ada dana khusus untuk percepatan pengadaan alutsista sesuai MEF senilai Rp 156 triliun untuk kurun 2010-2014.

Target 40% MEF 

MBT Leopard 2 Revolution

Rencana strategis pengadaan alutsista sudah disusun dan mulai dijalankan. Selama 2010-2012 pengadaan berbagai jenis alutsista dilakukan. Butuh proses panjang sebelum pengadaan alutsista benar-benar terealisasi. Pro dan kontra selalu terjadi. Peristiwa yang masih hangat adalah saat pengadaan Leopard, hibah F-16 dari AS, maupun pembelian Sukhoi dari Rusia. Pada 2011 lalu tercatat sejumlah alutsista diterima TNI.

Di antaranya helikopter M1-17 asal Rusia untuk TNI AD dan kapal angkut landing platform dock (LPD) untuk TNI AL. Tahun ini TNI AU menerima empat unit pesawat tempur taktis Super Tucano dari Brasil dan dua unit pesawat angkut ringan CN-295 asal Spanyol (bekerja sama dengan PT DI). TNI AL juga kembali menerima beberapa kapal cepat rudal (KCR).

Tak ketinggalan, TNI AD menerima tank tempur utama (MBT) Leopard, dan tank tempur medium Marder. Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, hingga semester pertama 2014 akan ada sekitar 45 kegiatan pengadaan alutsista bergerak meliputi TNI AD,AL,AU. “Khusus untuk AU, alutsista bergerak 30%. Ada 14 jenis alutsista yang akan menambah kekuatan TNIAU, yakni pesawat tempur (5 jenis), pesawat angkut (3 jenis), helikopter (2 jenis), pesawat latih (2 jenis), UAV dan lainnya (2 jenis). Ini di luar radar,” sebutnya.

Untuk TNI AD, selain tambahan Leopard dan Marder, akan datang multi launcher rocket system (MLRS) dan meriam 155 mm/caesar. TNI AL di antaranya akan menerima kapal fregat, KCR, dan kapal selam. Dengan kondisi ini, pencapaian dari target MEF 2024 sudah bisa dirasakan cukup signifikan. “Pada akhir kabinet ini, saya yakin tidak hanya 30% untuk mencapai kemampuan pokok minimum, tapi saya yakin bisa mencapai 40%,” Purnomo meyakinkan.

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menuturkan, pemerintah tidak memprioritaskan matra tertentu saja untuk diperkuat dengan menomor duakan matra lain. “Masing-masing sudah punya prioritas, Angkatan Darat punya, Angkatan Laut punya, Angkatan Udara punya. Itu yang kita laksanakan,” katanya. Dia juga yakin pemenuhan MEF bisa lebih cepat dari yang direncanakan.

Artinya, program itu sudah bisa dicapai sebelum 2024. Pengamat militer dari Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, menilai pengadaan alutsista yang berlangsung sekarang ini secara umum sudah sesuai rencana strategis (renstra). Andi menilai sekarang ini pemerintah sedang berusaha agar masing-masing angkatan memiliki senjata utama. “Platformnya apa yang perlu ditingkatkan sudah tepat,” katanya.

Sementara itu, gelontoran anggaran sektor pertahanan yang sangat besar dan terus meningkat tiap tahun diharapkan juga berdampak positif bagi kesejahteraan prajurit TNI. Pada akhirnya tidak saja alutsista TNI yang kuat, kesejahteraan prajurit juga meningkat.

Pemerintah meyakinkan bahwa kesejahteraan prajurit akan terus ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan. “Sekarang sudah ada tujuh macam tunjangan bagi prajurit, di luar gaji pokok,” kata Purnomo.[fefy dwi haryanto]

  Seputar Indonesia