KRI Kujang Diluncurkan Pada November 2012

  

BATAM - PT Palindo Marine Shipyard pembuat Kapal Cepat Rudal (KCR) pesanan TNI AL, rencananya secara resmi baru akan meluncurkan KRI Kujang-642 pada November 2012. KCR ini rencananya bakal digunakan untuk patroli TNI AL di wilayah Armada Barat, mengingat kapal berdimensi sedang ini mampu menembus perairan dangkal diantara pulau.

KCR Kujang memiliki spesifikasi relatif sama dengan KCR Celurit yang juga dirakit Palindo dan telah diluncurkan oleh Menteri Pertahanan awal tahun 2012.

Kapal buatan PT Palindo itu memiliki panjang 44 meter dan mampu melaju hingga kecepatan 30 knot. Kapal sepenuhnya dikerjakan oleh putra-putri Indonesia.

Kapal itu dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), di antaranya meriam kaliber 30mm enam laras sebagai sistem pertempuran jarak dekat (CIWS) dan peluru kendali dua set Rudal C-705.

Bagian lambung terbuat dari baja khusus yang bernama High Tensile Steel. Baja ini diperoleh dari PT Krakatau Steel. Kapal dengan sistem pendorong fixed propeller lima daun itu juga dilengkapi dua unit senapan mesin kaliber 20 mm di anjungan kapal.

Kapal itu merupakan kapal pemukul reaksi cepat yang berfungsi menghancurkan target dalam sekali pukul dan menghindar dari serangan lawan dengan cepat.

Sumber : ANTARANEWS.COM

TNI Siap Jadi 10 Besar Pengirim Pasukan Perdamaian

Desmunyoto P. Gunadi / Jurnal Nasional
Salah seorang komandan Pasukan Perdamaian Indonesia untuk PBB sedang memeriksa kelengkapan pasukan.

Jurnas.com | TNI berupaya membentuk satu batalyon mekanis yang memiliki kekuatan 800-1.000 personel untuk misi perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal ini merupakan bagian dari target Indonesia untuk masuk dalam peringkat 10 besar negara yang mengirimkan pasukan perdamaian.

"Kami harap tahun 2012 satu batalyon mekanis yang disiapkan>d>n satu kompi zeni bisa dikirim ke negara-negara yang tengah berkonflik. Kita punya kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tersebut," kata Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Brigadir Jenderal TNI Imam Edy Mulyono di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/5).

Dengan membentuk batalyon mekanis ini, dia berharap TNI memiliki batalyon gerak cepat (standby forces) dan masuk dalam puncak United Nation Standby Aransement System (UNSAS). Penyiapan pasukan ini, menurut Imam, merupakan bagian dari target TNI untuk masuk ke dalam 10 besar negara yang mengirimkan pasukan perdamaian.

Dua tahun ke depan, TNI menargetkan dapat mengirimkan 4.000 personel di sejumlah negara yang berkonflik. "Dengan jumlah 4.000 personel, diharapkan Indonesia masuk 10 besar negara di dunia yang mengirimkan pasukan perdamaian. Kita akan cari peluang-peluang yang ada dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain yang berkaitan dengan peacekeeping di lingkup ASEAN,” tutur Imam.

PMPP juga tengah mencoba untuk mencari gambaran karena beberapa misi juga menyatakan akan memberikan seruan, khususnya untuk rumah sakit militer dimana PMPP akan menyiapkan tim medisnya, termasuk dokter spesialis.

sumber : JURNAS

Menristek dan Menkokesra Kunjungi Pesawat Tanpa Awak Puspitek, Wulung

TANGERANG - Menristek Gusti Muhammad Hatta (2 kanan), Menkokesra Agung Laksono (dua kiri) mendengarkan penjelasan Kepala BPPT Marzan Aziz (kanan) tentang pesawat tanpa awak yang dinamai Wulung saat melakukan kunjungan kerja ke Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Jum'at (4/5). Pesawat tanpa awak yang dikendalikan dengan remote control ini merupakan buatan dari BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) yang fungsinya untuk membuat hujan buatan, pemadaman kebakaran hutan dan juga bisa menjadi pesawat mata-mata.FOTO ANTARA/Muhammad Deffa/ed/pd/12

Indonesia dan Philipina Selesaikan Misi Patroli Terkoordinasi Perbatasan

KRI Sura 802 milik TNI AL (photo : TNI AL)


KRI Sura selesaikan misi patroli terkoordinasi perbatasan


Jakarta (ANTARA News) - KRI Sura-802 tiba di Davao, Filipina Selatan, Senin lalu. Dia dengan puluhan awaknya menjadi bagian dari gugus tugas patroli terkoordinasi perairan perbatasan Indonesia-Filipina, yang baru saja menyelesaikan misi tempur patroli perairan perbatasan negara.

Kapal perang TNI-AL ini merapat di Dermaga Captain Feranil, Pangkalan Angkatan Laut Filipina Felix Apolonario, Davao. Atase Pertahanan Indonesia untuk Filipina, Kolonel Suplai Djakaria P Girsang, dan Konsul Jenderal Indonesia di Davao, Eko Hartono, serta sejumlah pejabat lain menyambut mereka.


Di sisi lain dermaga itu ditambat kapal perang Filipina, BRP Magat Salamat (PS-20). Secara resmi, misi militer yang kedua kapal lakukan itu diberi tajuk Patroli Terkoordinasi Philindo XXVI-12. 

PS-20 BRP Magat Salamat milik Angkatan Laut Philipina (photo : Timawa)


KRI Sura-802, Mayor Pelaut Fafan Y Brahmono, dan Komandan BRP Magat Salamat, Comannder Luzviminda A Camacho, diberi selamat secara khusus.


Patroli terkoordinasi ke-26 ini telah dilaksanakan di wilayah perbatasan laut Indonesia dan Filipina. Bagi KRI Sura-802, patroli ini sekaligus sebagai bentuk pengamanan pulau-pulau terluar Indonesia, yaitu Pulau Miangas dan Pulau Marore, jauh di utara Laut Sulawesi.


Selain mengamankan perairan perbatasan, kedua kapal perang tersebut juga melaksanakan latihan meningkatkan lintas operasi, meliputi latihan komunikasi (radio, bendera, semafor dan lampu sorot), manuvra  taktis, latihan tabir, replenishment at sea dan latihan pemeriksaan kapal (VBSS).   


Juga  itu melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama kedua negara yaitu Border Patrol Agreement. BRP Magat Salamat juga telah melaksanakan repatriasi bagi warga negara Philipina dari Bitung sebanyak 32 orang. Mereka adalah warga negara Filipina yang telah selesai menjalani proses hukum di Indonesia khususnya Sulawesi Utara. (*)


(Antara)

Russia Pulls Out of Indonesian Rocket System Tender

Smerch multiple launch rocket system (photo : Vitaly V. Kuzmin)


Russia’s arms trading company Rosoboronexport has pulled out of an Indonesian tender for the supply of multiple launch rocket systems, the company told Military Industrial Courier magazine.


The company pulled out because it had offered its Smerch rocket launcher system which “did not meet a range of technical conditions in the tender,” Rosoboronexport official Nikolai Dimidyuk said.


The Indonesian tender was released in February.


“No one wants to waste time, or lead partners into delusion,” he said. “That said, we remain of the opinion that this system fully meets the requirements of the Indonesian forces in the most important criteria, fighting effectiveness,” he said.


Rosoboronexport did not say in which criteria Smerch failed to meet Indonesian requirements.
Russia had offered a 22-ton variant of the Smerch system, but a more widely-sold variant weighs 48 tons.


Indonesia is a traditional Russian and Soviet arms customer and at present has contracts with Russia for delivery of Su-27SKM fighter aircraft, Mi-17 and Mi-35 military helicopters, and BMP-3 and BTR-80 infantry fighting vehicles.


(RIA Novosti)

Indonesia Defence and Security Report Q2 2012

In an announcement that could have far-reaching implications for South East Asia’s strategic landscape, Defence Minister Purnomo Yusgiantoro signalled in January 2012 that the Indonesian military was poised to embark on a major procurement drive. For the last decade, Purnomo said, the TNI had refrained from spending heavily on equipment in order to give priority to political reform. That is now set to change.

At the end of 2011, the finance ministry’s 2012 spending plan revised the annual defence budget upwards to IDR72.5bn (USD8.0bn) – a 50% increase on the 2011 defence allocation. This total should bring the defence budget to over 1% of GDP for the first time in many years, and could make President Yudhoyono’s stated aim of spending 1.5% of GDP on defence by 2015 achievable (though 20-25% increases would be needed in each of the next three financial years to make that happen).

BUY THIS REPORT

By the time Purnomo made his remarks, the Defence Ministry had already announced at the end of 2011 that it had selected South Korea’s Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME) to supply three new submarines under the terms of a USD1.07bn contract. Two of the ordered Chang Bogo-class submarines are to be built in South Korea, with the third to be constructed locally by Indonesian shipbuilder PT PAL. Deliveries are due in 2015-16. Indonesia’s close ally Turkey, which submitted an unsuccessful bid for the submarine requirement, was informed by TNI Chief of Staff Admiral Agus Suhartono that it would have the opportunity to bid for follow-on submarine contracts, with the Indonesian navy planning to procure between five and seven more submarines by 2024. Meanwhile, Indonesia and Turkey are considering co-operation on rocket, armoured vehicle and military radio programmes.

Other significant procurements in the last quarter included the acquisition of: six Sukhoi Su-30MK2 fighter aircraft (which will increase the size of the air force’s Sukhoi fleet to 16 aircraft); nine C-295 tactical transport aircraft, which are built by Airbus Military and local aerospace firm PT Dirgantara; and four missile-equipped stealth trimarans built by PT Lundin Industry Invest. The navy also launched the second of a new class of fast patrol boat built by local firm PT Palindo Marindo, while the air force inducted a second air defence radar station supplied by ThalesRaytheonSystems to cover the eastern part of the country.

However, two procurement programmes have run into difficulty due to parliamentary interventions: the acquisition of unmanned aerial vehicles from Israel; and the purchase of ex-Dutch Army Leopard 2 main battle tanks. The latter procurement, which would see 100 tanks transferred to Indonesia for around USD600mn, has become controversial, with lawmakers unhappy with the Ministry of Defence’s lack of communication in explaining why the procurement is necessary. Some analysts have argued that tanks would be unsuitable in Indonesian conditions and that other requirements – such new maritime patrol vessels – should be given priority.

Politically, Indonesia earned praise for ratifying the nuclear Comprehensive Test Ban Treaty in December, and also for bringing accused Bali bomber Umar Patek to trial in February 2011. However, criticism of Jakarta’s handling of unrest in Papua continued. The indictment of five Papuan activists on treason charges drew particular condemnation, with human rights groups arguing that in a democracy individuals should be free to advocate Papuan independence. The fact remains that the East Timor experience has left the Indonesian political establishment highly sensitive to any threats of further separatism, and President Yudhoyono was unrepentant with regard to his Papuan policy, arguing that the security forces there were simply enforcing the law. Nonetheless, the unrest in Papua shows no sign of abating, and the policies of the Yudhoyono administration do not currently appear to be helping to reconcile the Papuans to life within the Indonesian republic.

 

sumber Defence Talk: