JAKARTA (Suara Karya): Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan perusahaan pembuatan kapal Belanda, Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) menandatangani kontrak kerja sama pembuatan kapal perang berteknologi tinggi Perusak Kawal Rudal (PKR)-10514.
Penandatanganan alat utama sistem senjata (alutsista) laut senilai 220 juta dolar AS per unit itu dilakukan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo, Dirut PT PAL Indonesia (Persero) Harsusanto Soenarwan, dan Director Naval Sale of DSNS, Evert Van den Broek, di Kantor Kemhan, Jakarta, Selasa (5/6). Ediwan mengatakan, pengadaan kapal PKR untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI AL dalam mengawal wilayah perairan NKRI. "Di samping digunakan untuk tugas-tugas tempur, Kapal PKR-10514 ini juga diperlukan untuk memberikan deterrent effect (efek gentar) terhadap pihak manapun yang akan mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI," katanya. Rencana pembuatan kapal perang modern dan berteknologi tinggi tersebut, akan dikerjakan di galangan kapal dalam negeri PT PAL, Indonesia dan Belanda. Masa waktu pembuatan kapal diperkirakan 45 bulan. "Diharapkan, Kapal PKR-10514 ini sudah selesai dan diserahterimakan pada awal tahun 2017," ujarnya. Dalam pembangunan Kapal PKR 10514 ini, Ediwan menambahkan, DSNS juga sepakat melakukan kerja sama produksi (joint production) dengan PT PAL Indonesia. DSNS memutuskan untuk memberikan transfer of technology (ToT) dalam konstruksi desain dan pembangunan Kapal PKR-10514 kepada PT PAL Indonesia. Harsusanto mengakui, pendanaan pengadaan kapal PKR menggunakan kredit ekspor dan sejumlah bank pelat merah juga akan turut mendanai, yakni Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI. Sementara, pihak DSNS Belanda telah melakukan pembahasan teknikal dengan PT PAL, di mana BUMN yang berbasis di Surabaya itu berperan sebagai subkontraktor. Dengan demikian, pengalaman PAL yang selama ini telah mampu membuat sejumlah kapal perang akan dipadukan dalam proyek tersebut.
Wednesday, June 06, 2012
Wednesday, May 30, 2012
Indonesia Siap Produksi Pesawat Tempur
29 Mei 2012, Jakarta: Ini kabar membanggakan dari industri alat utama sistem persenjataan Indonesia. Para insinyur Indonesia sedang menyiapkan jet tempur baru. Kualitas pesawat ini diharapkan mampu menandingi jet dari Rusia Sukhoi Mk 2.
Teknisi putra bangsa bekerja bersama dalam proyek yang disebut jet tempur Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) yang dilakukan bersama Korea Selatan. "Perkembangannya sangat bagus," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin kemarin (28/05).
Sepanjang 2012 ini, para teknisi diharapkan bisa menguasai pengembangan teknis pesawat KFX. Sampai sekarang, pengembangan teknis sudah berjalan sesuai rencana. "Kita harapkan prototipe pesawat tuntas pada tahun depan," katanya.
Delegasi Komite Kerja Sama Industri Pertahanan Korea Selatan juga sudah berkunjung ke Indonesia pekan lalu. Menurut Hartind, pihak Korsel sangat puas dengan kinerja insinyur Indonesia.
Tahun depan, para teknisi harus sudah beralih pada pencapaian berikutnya, yakni pengembangan mesin dan manufaktur. Diharapkan, pada tahap ini sudah bisa dibuat enam buah prototipe pesawat KFX.
Menurutnya, teknisi dari Indonesia dalam alih teknologi KFX/IFX ini bisa mengimbangi para teknisi dari Korea Selatan yang notabene adalah negara perancang pesawat itu.
"Awalnya sulit bagi teknisi kita. Tapi, saat ini mereka sudah bisa mengimbangi," ujarnya. Sekitar tujuh bulan lalu, Kemhan telah mengirimkan 37 teknisi untuk tahap awal proses alih teknologi. Mereka terdiri atas enam pilot pesawat tempur TNI AU, tiga orang dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan, 24 teknisi dari PT Dirgantara Indonesia, dan empat dosen teknik penerbangan dari Institut Teknologi Bandung.
Mantan Atase Pertahanan KBRI Malaysia ini mengatakan, untuk pengiriman para teknisi selanjutnya, Kemhan akan mempersiapkan sarana dan prasana, sumber daya manusia, serta manajemen yang baik.
"Biasanya kita akan meminta kepada pihak Korea, pengembangan apa yang bisa dilakukan lebih awal. Kita berupaya melengkapi sesuai dengan keinginan mereka agar alih teknologi berjalan sebaik-baiknya," katanya.
Kemhan berkomitmen, alih teknologi ini tidak hanya fokus pada hasil, tetapi pada proses. Hal ini dinilai penting agar proses alih teknologi benar-benar berjalan sempurna dan Indonesia bisa segera mampu membuat jet tempur sendiri.
Rencananya, proyek KFX/IFX ini akan berlangsung hingga 2020 dengan jumlah pesawat yang akan dibuat adalah 150 unit senilai USD 8 miliar. Sementara Indonesia akan mendapatkan sebanyak 50 unit dengan anggaran sebesar USD 1,6 miliar.
"Jika lancar semua, ini adalah pesawat jet tempur pertama yang dibuat oleh ilmuwan Indonesia," katanya.
Sumber: JPNN
Pemerintah Kuncurkan Dana Pembangunan dan Perkuat Pertahanan Perbatasan
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro (kanan), didampingi Nyonya Purnomo Yusgiantoro (kiri), dan Panglima Kosrtrad, Meyjen TNI, M. Munir (tengah), saat penyerahan Mobil Pintar di Jakarta, Selasa (22/5). Dua unit Mobil Pintar dari Kementerian Pertahanan tersebut diserahkan kepada Pangkostrad Meyjen M. Munir, untuk digunakan oleh Batalyon Kostrad di perbatasan Kalimantan Barat. (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/ed/mes/12)
29 Mei 2012, Balikpapan, Kalimantan Timur: Pemerintah menyediakan anggaran Rp3,9 triliun membangun wilayah perbatasan darat Kalimantan-Malaysia Timur. Panjang garis perbatasan di sana hingga 2.000 kilometer dari barat ke timur. Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur berhadapan dengan Malaysia di Kalimantan berhadapan dengan dua negara bagian Malaysia, Sabah dan Sarawak.
Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Sutrisno, di Balikpapan, Selasa, menyatakan, "Anggaran untuk mengembangkan 39 kecamatan sepanjang perbatasan." Artinya, tiap kecamatan akan mendapat banyak sekali dana untuk memajukan wilayahnya. "Bagian dari tahapan pembangunan hingga 2025. Akan dibangun 187 kecamatan di 38 kabupaten di 12 provinsi. Rencana induk 2011-2014 sudah melibatkan 111 kecamatan," katanya.
Sutrisno menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur. Rapat itu dibuka Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak. Anggaran dan perencanaan tersebut berkenaan perubahan cara pandang mengenai daerah perbatasan. Wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan, kini dianggap sebagai beranda atau teras depan dari Republik Indonesia.
Perubahan cara pandang itu juga untuk mengimbangi pesatnya kdmajuan pembangunan kota-kota negara tetangga tersebut yang letaknya tidak jauh dari kota-kota Indonesia, yang umumnya tertinggal. Pembangunan infrastruktur juga akan dibarengi pembangunan pada sektor energi, pendidikan dan kesehatan untuk membuka isolasi.
Bukan cuma pada aspek keseharian, karena TNI-AD berambisi menempatkan batalion-batalion kavaleri berat di garis perbatasan. Tank Leopard seberat 75 ton perunit akan dioperasikan di hutan belantara tropis bertanah gambut Kalimantan, dan berpangkalan di Bulungan, Kalimantan Timur. Masih didukung skuadron helikopter serbu AH-64 Super Cobra dengan berbagai peluru kendali dan roketnya.
Sumber: ANTARA News
29 Mei 2012, Balikpapan, Kalimantan Timur: Pemerintah menyediakan anggaran Rp3,9 triliun membangun wilayah perbatasan darat Kalimantan-Malaysia Timur. Panjang garis perbatasan di sana hingga 2.000 kilometer dari barat ke timur. Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur berhadapan dengan Malaysia di Kalimantan berhadapan dengan dua negara bagian Malaysia, Sabah dan Sarawak.
Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Sutrisno, di Balikpapan, Selasa, menyatakan, "Anggaran untuk mengembangkan 39 kecamatan sepanjang perbatasan." Artinya, tiap kecamatan akan mendapat banyak sekali dana untuk memajukan wilayahnya. "Bagian dari tahapan pembangunan hingga 2025. Akan dibangun 187 kecamatan di 38 kabupaten di 12 provinsi. Rencana induk 2011-2014 sudah melibatkan 111 kecamatan," katanya.
Sutrisno menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur. Rapat itu dibuka Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak. Anggaran dan perencanaan tersebut berkenaan perubahan cara pandang mengenai daerah perbatasan. Wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan, kini dianggap sebagai beranda atau teras depan dari Republik Indonesia.
Perubahan cara pandang itu juga untuk mengimbangi pesatnya kdmajuan pembangunan kota-kota negara tetangga tersebut yang letaknya tidak jauh dari kota-kota Indonesia, yang umumnya tertinggal. Pembangunan infrastruktur juga akan dibarengi pembangunan pada sektor energi, pendidikan dan kesehatan untuk membuka isolasi.
Bukan cuma pada aspek keseharian, karena TNI-AD berambisi menempatkan batalion-batalion kavaleri berat di garis perbatasan. Tank Leopard seberat 75 ton perunit akan dioperasikan di hutan belantara tropis bertanah gambut Kalimantan, dan berpangkalan di Bulungan, Kalimantan Timur. Masih didukung skuadron helikopter serbu AH-64 Super Cobra dengan berbagai peluru kendali dan roketnya.
Sumber: ANTARA News
PAL Indonesia Siapkan 150 Teknisi Ahli Untuk Belajar Di Korsel & Belanda
Pembuatan Kapal PKR dari Belanda dan Kapal Selam dari Korea ditargetkan selesai 2016, setelah itu PT PAL akan membuat unit lainnya (photo : Schelde)
SURABAYA: PT PAL Indonesia (Persero) menyiapkan 150 teknisi ahli perkapalan untuk alih teknologi produksi kapal selam di Korea Selatan dan kapal perusak kawal rudal (PKR) di Belanda, menyusul dibuatnya kapal perang pesanan Kementerian Pertahanan di dua negara itu.
Proses alih teknologi itu merupakan persiapan untuk membuat sendiri kapal selam pada beberapa tahun mendatang, suatu upaya kemandirian industri pertahanan di dalam negeri.
Direktur Utama PT PAL Indonesia Muhamad Firmansyah Arifin mengatakan BUMN tersebut selama ini telah banyak memproduksi berbagai jenis kapal perang untuk memenuhi kebutuhan TNI AL seperti kapal patroli cepat, landing platform dock (LPD), kapal cepat rudal (KCR), landing craft utility (LCU), landing craft vehicle personal (LCVP).
Namun, lanjutnya, sejauh ini PAL belum menguasai teknologi pembuatan kapal selam, karena membutuhkan ilmu tinggi serta kesiapan SDM yang memiliki kemampuan dalam menerima alih teknologi kapal perang tersebut.
“Kami akan menyiapkan 300 teknisi untuk diseleksi menjadi 150 orang guna dikirim ke Korea Selatan dalam keperluan alih teknologi pembuatan kapal selam. Dijadwalkan penyeleksian itu rampung pada 2013,” ujarnya saat mendampingi Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Selasa, 29 Mei 2012.
Kunjungan tersebut dimaksudkan melihat pelaksanaan produksi sejumlah kapal perang pesanan TNI AL di PAL Indonesia seperti 3 unit KCR, 2 unit kapal tunda 2400 HP dan 4 unit LCU. Turut hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Kepala Staf TNI AL Laksdya TNI Marsetio dan Irjen Kementerian Pertahanan Laksdya TNI Sumartono.
Sjafrie mengatakan PAL harus menyiapkan diri menjadi bagian dari industri pertahanan yang mampu memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista) berteknologi tinggi, melalui proses alih teknologi dari negara lain.
Menurut dia, Kementerian Pertahanan tengah melakukan pengadaan 2 unit kapal perusak kawal rudal (PKR) yang dibuat di Belanda. Selain itu, 3 unit kapal selam, diantaranya 2 unit dibuat di Korea Selatan.
Dalam kontrak pembuatan kapal perang di dua negara itu disepakati kerja sama alih teknologi kepada kalangan teknisi ahli kapal perang asal Indonesia.
“Pembuatan PKR di Belanda ditargetkan dapat dirampungkan pada 2016 mendatang,” ujarnya.
Dalam waktu sama, diharapkan pembuatan kapal selam di Korea pun dapat rampung, kemudian akan dibuat di dalam negeri. Dana yang disiapkan untuk pengadaan kapal perang berteknologi tinggi itu disebutkan Rp150 triliun.
Muhamad Firmansyah menyatakan kesiapannya menjadi lead inte_rwtor [bersama BUMN lain] untuk pembangunan alutsista, dengan menyiapkan fasilitas bengkel terintegrasi.
“Kami memiliki 2 graving dock, 2 floating dock dan shiplift sekaligus memiliki divisi desain yang merancang kapal-kapal perang,” paparnya.(bas)
Monday, May 28, 2012
TNI AL Akan Bangun Markas & Batalion Marinir Di Karimun Dilengkap Roket & Artileri...
| Karimun, Kepulauan Riau (ANTARA News) - Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, meninjau lahan untuk keperluan pembangunan markas batalion dan pangkalan Marinir TNI-AL, di Tanjung Sebatak, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat. Yusgiantoro dan rombongan mendarat di Bandar Udara Sei Bati, Tebing, Jumat pagi, setelah terbang memakai helikopter TNI-AL. Dia didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo, Wakil Kepala Staf TNI-AL, Laksamana Madya TNI Marsetio, Panglima Komando Armada Indonesia Kawasan Barat, Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan, dan Komandan Korps Marinir TNI-AL, Mayor Jenderal TNI Marinir M Alfan Baharudin. Bupati Karimun, Nurdin Basirun, turut serta dalam tinjauan itu, juga Komandan Pangkalan TNI-AL (Lanal) Tanjung Balai Karimun Letkol (P) Sawa, dan Kapolres Karimun, AKBP Benyamin Sapta. "Tadi saya sudah melihat lahan di Sebatak dan akan dikaji kelayakannya untuk pembangunan batalyon dan pangkalan marinir," kata Yusgiantoro. "Ada tiga atau empat titik, tadi juga Bupati juga mengusulkan satu lahan lagi, namun agak jauh dari laut. Sedangkan pangkalan marinir tentu harus dekat dengan laut. Namun demikian, kita akan kaji mana yang tepat untuk itu," ucapnya. Mengenai luas lahan yang dibutuhkan, Menhan mengatakan sekitar 20 hektare. "Luas lahan di Tanjung Sebatak memang hanya 4 hektare, tapi Bupati bilang tak ada masalah, bisa ditambah," ucapnya. Dia mengatakan pembangunan pangkalan marinir merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pertahanan di daerah perbatasan, di antaranya khusus untuk angkatan laut. "Kita terus membaca kekuatan kita di perbatasan, tentunya juga bertujuan untuk mengamankan pulau-pulau terluar. Sekarang dan dalam dua hari ini kami akan terus mengumpulkan data, kita kaji mana yang layak untuk seterusnya kita laporkan kepada Presiden," tambahnya. Pada kesempatan yang sama, Bupati Karimun Nurdin Basirun menyambut baik rencana pembangunan pangkalan marinir di Tanjung Sebatakkarena Karimun sebagai daerah yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia dan Selat Malaka membutuhkan pertahanan yang kuat. "Memang kebijakan pembangunan di daerah perbatasan harus diperkuat dalam segala aspek, baik ekonomi, sosial budaya dan pertahanan. Ini porsi beliaulah (Menhan) untuk meninjau dan menentukan langkah-langkah untuk memperkuat pertahanan. Apalagi, Karimun merupakan daerah investasi yang tentunya harus didukung rasa aman dan nyaman," katanya. Baharudin mengatakan, batalion dan pangkalan Marinir TNI-AL yang nanti dibangun akan dilengkapi dengan peralatan tempur seperti artileri, roket dan perahu tempur. "Batalyon marinir yang akan dibangun ini cukup besar, kekuatan pasukan sekitar 700 personel dan dipimpin seorang perwira berpangkat letnan kolonel," ucapnya. |
TNI AD dan Pemprov Kaltim Bangun Tiga Bandara di Perbatasan
25 Mei 2012, Balikpapan: Dengan dibangunnya tiga bandara dan sarana pendukungnya diantaranya Bandara Long Bawan, Long Apung dan Data Dawai di wilayah perbatasan diharapkan akan mempercepat pembangunan di wilayah tersebut karena sangat strategis untuk membangun infrastruktur baik fisik maupun non fisik yang outputnya agar tetap terjaganya wawasan kebangsaan yang meliputi diantaranya keutuhan dan kehormatan negara Republik Indonesia, hal tersebut disampaikan oleh Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Ir. Drs. Subekti, M.Sc., M.PA. saat membuka acara penandatanganan program MOU pembangunan tiga bandara dan sarana pendukungnya antara Dirziad Brigjen TNI Zainal Arifin, S.IP dan Kadishub Kaltim Ir. Zairin Zain, M.Si. yang berlangsung di ruang Yudha Kodam VI/Mulawarman Balikpapan Jum’at (25/05).
Kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara TNI-AD dengan Pemprov Kaltim meliputi pembangunan tiga bandara dan sarana pendukungnya di wilayah perbatasan yang nantinya merupakan salah satu langkah berphkir bagi pemerintah pusat ini adalah salah satu langkah yang implementatif atau riil yang bisa dilaksanakan, bukan hanya konsep-konsep yg dikatakan sebagai konsep strategis tetapi hanya teoritis namun konsep yang strategis itulah yang harus kita jabarkan bersama hal ini disampaikan Pangdam VI/Mulawarman.
Pangdam VI/Mulawarman berharap kepada para pihak, dengan ditanda tanganinya Memorandum of Understanding (MoU) agar mempunyai tanggung jawab serta keterikatan sesuai bidang masing-masing dan mempertanggungjawabkan bersama-sama khususnya diantara kita semua dan masyarakat Kaltim pada umumnya yang memberikan anggaran dalam rangka melaksanakan program tersebut.
Sehingga kegiatan ini dapat dijadikan referensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kaltim yang telah mampu berbuat sesuatu untuk membuka daerah yang selama ini terisolir, baik secara cepat maupun lambat dan secara bertahap sehingga ketergantungan kita terhadap negara lain bisa kita kurangi.
Diakhir sambutannya Pangdam mengajak semua pihak antara satu dengan yang lain dapat bekerjasama secara optimal untuk memajukan kesejahteraan masyakat sehingga kedepan negara kita bisa dihormati oleh negara lain dan sejajar dengan negara lain.
Hal senanda juga disampaikan Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubenur Bidang Polhukam Kolonel Armed Yudha Pratama bahwa penandatanganan naskah perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut penandatangan MoU antara TNI-AD yang ditanda tangani Kasad dengan Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak pada tanggal 8 Maret 2012.
Gubernur berharap dengan dilaksanakannya percepatan pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan agar sejajar dengan negara tetangga Malaysia. Karena pembangunan di kawasan perbatasan baik darat maupun laut sangat penting untuk pertahanan dan kedaulatan negara. Semoga dengan dukungan TNI khususnya melalui kegiatan Operasi Bhakti Kartika Jaya, ketiga bandara dan sarana pendukungnya yaitu Bandara Long Bawan, Long Apung dan Data Dawai tersebut dapat segera terbangun seperti yang diharapkan oleh warga setempat.
Utamanya untuk mempermudah akses transportasi udara, pengangkutan orang dan barang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kokohnya NKRI, demikian penyampaian Gubernur.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan kerjasama MOU pembangunan tiga bandara dan sarana pendukungnya diantaranya Bandara Long Bawan, Long Apung dan Data Dawai antara Dirziad dengan Kadishub Kaltim dengan disaksikan oleh Pangdam VI/Mulawarman dan Staf Ahli Pangdam. Turut hadir dalam acara tersebut Kadishub Kaltim, Dirziad, Danrem 091/Aji Surya Natakesuma, SKPD Pemprov Kaltim, staf Ahli Pangdam, para Asisten dan para Kabalak jajaran Kodam VI/Mulawarman.
Sumber: Penerangan Kodam VI/Mlw
Kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara TNI-AD dengan Pemprov Kaltim meliputi pembangunan tiga bandara dan sarana pendukungnya di wilayah perbatasan yang nantinya merupakan salah satu langkah berphkir bagi pemerintah pusat ini adalah salah satu langkah yang implementatif atau riil yang bisa dilaksanakan, bukan hanya konsep-konsep yg dikatakan sebagai konsep strategis tetapi hanya teoritis namun konsep yang strategis itulah yang harus kita jabarkan bersama hal ini disampaikan Pangdam VI/Mulawarman.
Pangdam VI/Mulawarman berharap kepada para pihak, dengan ditanda tanganinya Memorandum of Understanding (MoU) agar mempunyai tanggung jawab serta keterikatan sesuai bidang masing-masing dan mempertanggungjawabkan bersama-sama khususnya diantara kita semua dan masyarakat Kaltim pada umumnya yang memberikan anggaran dalam rangka melaksanakan program tersebut.
Sehingga kegiatan ini dapat dijadikan referensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kaltim yang telah mampu berbuat sesuatu untuk membuka daerah yang selama ini terisolir, baik secara cepat maupun lambat dan secara bertahap sehingga ketergantungan kita terhadap negara lain bisa kita kurangi.
Diakhir sambutannya Pangdam mengajak semua pihak antara satu dengan yang lain dapat bekerjasama secara optimal untuk memajukan kesejahteraan masyakat sehingga kedepan negara kita bisa dihormati oleh negara lain dan sejajar dengan negara lain.
Hal senanda juga disampaikan Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubenur Bidang Polhukam Kolonel Armed Yudha Pratama bahwa penandatanganan naskah perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut penandatangan MoU antara TNI-AD yang ditanda tangani Kasad dengan Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek Ishak pada tanggal 8 Maret 2012.
Gubernur berharap dengan dilaksanakannya percepatan pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan agar sejajar dengan negara tetangga Malaysia. Karena pembangunan di kawasan perbatasan baik darat maupun laut sangat penting untuk pertahanan dan kedaulatan negara. Semoga dengan dukungan TNI khususnya melalui kegiatan Operasi Bhakti Kartika Jaya, ketiga bandara dan sarana pendukungnya yaitu Bandara Long Bawan, Long Apung dan Data Dawai tersebut dapat segera terbangun seperti yang diharapkan oleh warga setempat.
Utamanya untuk mempermudah akses transportasi udara, pengangkutan orang dan barang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kokohnya NKRI, demikian penyampaian Gubernur.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan kerjasama MOU pembangunan tiga bandara dan sarana pendukungnya diantaranya Bandara Long Bawan, Long Apung dan Data Dawai antara Dirziad dengan Kadishub Kaltim dengan disaksikan oleh Pangdam VI/Mulawarman dan Staf Ahli Pangdam. Turut hadir dalam acara tersebut Kadishub Kaltim, Dirziad, Danrem 091/Aji Surya Natakesuma, SKPD Pemprov Kaltim, staf Ahli Pangdam, para Asisten dan para Kabalak jajaran Kodam VI/Mulawarman.
Sumber: Penerangan Kodam VI/Mlw
Subscribe to:
Posts (Atom)
LinkWithin
