 |
| Laporan DCSA 2012 |
"Sedang dalam pembicaraan intensif oleh kedua negara," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, saat dihubungi Tempo, Jumat, 16 Agustus 2013.
Materi pembicaraan kontrak, dia melanjutkan, antara lain harga kedelapan helikopter dan skema pembayaran. Termasuk soal pembayaran uang muka sebagai tanda jadi jual-beli.
Soal berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membeli delapan unit Apache, Rachmad memilih bungkam. Begitu pula soal uang muka yang sudah disiapkan pemerintah. "Prinsip uang muka dibayarkan setelah kontrak berlaku efektif," kata dia.
Kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko mememastikan pembelian delapan unit helikopter Apache Longbow dari Amerika Serikat. Sesuai rencana, kedelapan helikopter akan diterima Indonesia secara bertahap mulai tahun 2018 hingga 2021.
Komisi Pertahanan DPR akhirnya merestui pembelian helikopter ini. Padahal sebelumnya, DPR bersikukuh menolak pembelian dengan alasan harga Apache yang terlalu mahal.
Wakil Komisi Pertahanan Tubagus Hasanuddin, salah satu anggota dewan yang sebelumnya menolak Apache, mengatakan parlemen akan membicarakan pengajuan anggaran ini pada rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014. "Harganya sekitar Rp 3,1 triliun, nanti kami alokasikan," kata dia.
No comments:
Post a Comment