:Kementerian Pertahanan sudah memesan kapal perang perusak kawal rudal (PKR)-tanpa peluncur rudal-dari galangan Damen Schelde, Belanda, pada 2012 seharga 220 juta dollar AS. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transparansi Pembelian Persenjataan mengkritik adanya penawaran serupa dari galangan Orisonte Sistemi Navali, Italia, yang lebih menguntungkan, tetapi tidak direspon Kemhan.
Poengky Indarti mewakili Koalisi Masyarakat Sipil dalam percakapan akhir Desember 2012 menjelaskan, galangan kapal Italia tersebut memberikan harga jual sama dengan Damen Schelde, tetapi kapal sudah lengkapi dengan peluncur rudal, peluncur torpedo, dan radar militer.
"Bahkan, pihak Italia bersedia membangun 100 persen di galangan kapal PT PAL Surabaya. Entah mengapa dari tiga penawaran, termasuk Rusia, justru tawaran Belanda disetujui, bahkan, pada tahun 2013 akan diadakan kontrak pembelian kedua," kata Poengky.
Poengky menambahkan, kapal yang dibeli dari Belanda membutuhkan tambahan biaya 75 juta dollar AS untuk melengkapi peluncur rudal dan torpedo. Pembelian dari Belanda tersebut diibaratkan membeli tank tanpa meriam. Tawaran pihak Italia, menjanjikan PT PAL mendapatkan 15 persen pengerjaan dari nilai kontrak.
Sepintas lalu, tawaran Belanda menawarkan 25 persen pengerjaan nilai kontrak lebih menguntungkan Indonesia. Namun, lanjut Poengky, dalam kenyataannya PT PAL, sesudah kontrak ditandatangani, hanya tiga persen nilai kontrak. Kondisi itu membuat PT PAL merugi. Apalagi, PT PAL harus menutup layanan usaha dry dock selama delapan bulan demi proyek PKR Belanda tersebut. Mereka juga tidak mendapatkan bayaran atas penggunaan dry dock tersebut.
Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Jendral Kemhan Marsekal Madya Eris Heryanto, seusai pertemuan General Border Commitee RI-Malaysia di Jakarta, menyanggah adanya kejanggalan dalam pembelian kapal PKR dari Belanda. “Kita mengirim 250 tenaga kerja PT PAL ke Belanda. Itu termasuk dalam nilai kontrak. Tidak benar PT PAL hanya mendapat pengerjaan senilai tiga persen. Para teknisi Indonesia turut bekerja di Belanda dan mendapatkan transfer teknologi,” ujar Eris.
Dia menegaskan pemilihan Damen Schelde sudah sesuai prosedur lelang. Dari tawaran Rusia, Italia, dan Belanda, pihak Damen Schelde lebih unggul sehingga dipilih. Kemhan memang akan mengeluarkan biaya untuk melengkapi rudal dan torpedo jika kapal sudah selesai. Itu dinilai Sekjen Kemhan sebagai hal yang wajar dan sesuai prosedur.
Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mengingatkan, pembelian PKR dari Belanda tersebut sejak semula sudah dicermati DPR dan ada keganjilan. “Kami, sesudah masa reses, akan memanggil Kemhan pada Januari 2013. Belanda memang lebih unggul dibandingkan pesaing lain karena paham cara patgulipat di Indonesia,” kata Hasanuddin.
Dia menengaraj kontrak pembelian kapal PKR kedua dan ketiga dengan cara yang sama diduga akan merugikan Indonesia dan hanya menguntungkan segelitir orang. Bahkan, pihaknya mendengar dari PT PAL dan AL pun ada keberatan terhadap pembelian PKR dari Belanda tersebut.
Poengky Indarti mewakili Koalisi Masyarakat Sipil dalam percakapan akhir Desember 2012 menjelaskan, galangan kapal Italia tersebut memberikan harga jual sama dengan Damen Schelde, tetapi kapal sudah lengkapi dengan peluncur rudal, peluncur torpedo, dan radar militer.
"Bahkan, pihak Italia bersedia membangun 100 persen di galangan kapal PT PAL Surabaya. Entah mengapa dari tiga penawaran, termasuk Rusia, justru tawaran Belanda disetujui, bahkan, pada tahun 2013 akan diadakan kontrak pembelian kedua," kata Poengky.
Poengky menambahkan, kapal yang dibeli dari Belanda membutuhkan tambahan biaya 75 juta dollar AS untuk melengkapi peluncur rudal dan torpedo. Pembelian dari Belanda tersebut diibaratkan membeli tank tanpa meriam. Tawaran pihak Italia, menjanjikan PT PAL mendapatkan 15 persen pengerjaan dari nilai kontrak.
Sepintas lalu, tawaran Belanda menawarkan 25 persen pengerjaan nilai kontrak lebih menguntungkan Indonesia. Namun, lanjut Poengky, dalam kenyataannya PT PAL, sesudah kontrak ditandatangani, hanya tiga persen nilai kontrak. Kondisi itu membuat PT PAL merugi. Apalagi, PT PAL harus menutup layanan usaha dry dock selama delapan bulan demi proyek PKR Belanda tersebut. Mereka juga tidak mendapatkan bayaran atas penggunaan dry dock tersebut.
Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Jendral Kemhan Marsekal Madya Eris Heryanto, seusai pertemuan General Border Commitee RI-Malaysia di Jakarta, menyanggah adanya kejanggalan dalam pembelian kapal PKR dari Belanda. “Kita mengirim 250 tenaga kerja PT PAL ke Belanda. Itu termasuk dalam nilai kontrak. Tidak benar PT PAL hanya mendapat pengerjaan senilai tiga persen. Para teknisi Indonesia turut bekerja di Belanda dan mendapatkan transfer teknologi,” ujar Eris.
Dia menegaskan pemilihan Damen Schelde sudah sesuai prosedur lelang. Dari tawaran Rusia, Italia, dan Belanda, pihak Damen Schelde lebih unggul sehingga dipilih. Kemhan memang akan mengeluarkan biaya untuk melengkapi rudal dan torpedo jika kapal sudah selesai. Itu dinilai Sekjen Kemhan sebagai hal yang wajar dan sesuai prosedur.
Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, mengingatkan, pembelian PKR dari Belanda tersebut sejak semula sudah dicermati DPR dan ada keganjilan. “Kami, sesudah masa reses, akan memanggil Kemhan pada Januari 2013. Belanda memang lebih unggul dibandingkan pesaing lain karena paham cara patgulipat di Indonesia,” kata Hasanuddin.
Dia menengaraj kontrak pembelian kapal PKR kedua dan ketiga dengan cara yang sama diduga akan merugikan Indonesia dan hanya menguntungkan segelitir orang. Bahkan, pihaknya mendengar dari PT PAL dan AL pun ada keberatan terhadap pembelian PKR dari Belanda tersebut.
Sumber : KompasCetak/Kaskus
No comments:
Post a Comment