Pangkalan TNI AL Bakal Dibangun di Teluk Batang

Sepuluh Kapal Perang Mampu Berlabuh Sekaligus   EKSPOS: Bupati Kayong Utara Hildi Hamid (kiri) pada ekspos percepatan pembangunan Lanal Teluk Batang di Balai Praja Sukadana, Rabu (26/9). Tampak Bupati bersama Pasminlog Lanal Pontianak Mayor Laut (T) Rudy Salam, didampingi Kapten (L) Bambang Budi Raharjo. M SURIMIK UNTUK PONTIANAK POST SUKADANA – Markas Besar (Mabes) TNI-AL berencana menaikkan Pangkalan TNI AL (Lanal) Pontianak, menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal). Syaratnya, provinsi ini harus memiliki dua Lanal, di antaranya akan dibangun di Teluk Batang. Demikian salah satu ekpos perwakilan TNI AL ke jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara, bertempat di Balai Praja Sukadana, Rabu (26/9) pagi. Ekspos tersebut dihadiri  Bupati Kayong Utara Hildi Hamid, Anggota DPRD Abdul Zamad M Amin, para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Camat Teluk Batang Idrus, dan undangan-undangan lain. “Pangkalan sebagai salah satu komponen sistem senjata armada terpadu (SSAT), merupakan pendukung yang memberikan bermacam dukungan kepada unsur-unsur persenjataan armada lainnya, baik kapal, pesawat udara (pesud), maupun marinir,” ungkap Mayor Laut (T) Rudy Salam ST, perwira Administrasi dan Logistik (Pasminlog) Lanal Pontianak, didampingi Kapten (L) Bambang Budi Raharjo. Dikatakannya, rencana pembangunan Lanal Teluk Batang ini memiliki fasilitas 5 R yakni refuel, replenishment, repair, rest, and recreation. Di dalamnya, diungkapkan dia, terdapat fasilitas labuh, pemeliharaan dan perbaikan, pembekalan, perawatan personel, dan fasilitas pembinaan pangkalan. “Tugas pokok Lanal Teluk Batang, menyelenggarakan dukungan administrasi dan logistik bagi unsur-unsur TNI AL, seperti kapal, pesawat udara, dan marinir. Kemudian melaksanakan patroli di wilayah kerja Lanal. Melaksanakan pemberdayaan potensi maritim dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki pangkalan sendiri, maupun sarana dan prasarana instansi terkait. Tugas tambahan, menyelenggarakan dukungan bagi kesatuan non TNI AL sesuai fungsi dan kebutuhan,” ungkap perwira yang pernah bertugas di Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) sekitar delapan tahun dan menjadi staf hampir 2 tahun ini. Lanal Teluk Batang, sambungnya, memiliki fungsi penguatan keamanan laut dan pemberdayaan matra laut. Fasilitas umum di Lanal ini, direncanakan memberikan dukungan perkantoran, sarana, dan prasarana dalam memperlancar kegiatan-kegiatan di pangkalan. Seperti bangunan representatif, instalasi sarana komunikasi, air minum, gas, listrik, dan telepon. Termasuk tandon air dan saluran pengisian BBM dari Pertamina. “Lanal Teluk Batang juga direncanakan mampu memberikan dukungan angkutan barang maupun angkutan personel dan pos melalui darat dan laut. Lahan bangunan juga harus mampu memberikan pertahanan dan pengamanan terhadap ancaman dari darat, laut, dan udara secara terbatas. Berupa serangan udara, penerobosan kapal selam, sabotase dari pasukan katak serta ancaman berupa kegiatan-kegiatan lain dari darat. Karenanya akan dilengkapi dengan pagar tembok dan kawat berduri, pos-pos penjagaan, penerangan di sekitar pagar, sistem pencegahan bahaya kebakaran, serta fasilitas pertahanan udara dan pantai bila diperlukan,” tuturnya. Fasilitas labuh dermaga, imbuhnya, direncanakan panjangnya 150 meter dengan lebar jalan 8 meter. Jadi panjang dermaga labuh ini mampu menampung sepuluh kapal perang sekaligus. Sedangkan fasilitas Harkan Lanal direncanakan kurang lebih 1 hektar, fasilitas pembekalan sekitar 1,5 hektar, perawatan personel 14 hektar, dan fasilitas pembinaan pangkalan mencapai 3,5 hetar. Total lahan untuk Lanal Teluk Batang direncanakan mencapai 20 hektar. “Pembangunan Lanal Teluk Batang juga untuk menyikapi dan mengantisipasi perkembangan konflik di wilayah perbatasan di Kalbar. Menjaga segala bentuk kemungkinan ancaman. Peningkatan pengawasan dan pengamanan perairan Karimata dan sekitarnya serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, perlu dilakukan langkah strategis pembangunan kekuatan pertahanan dengan peningkatan pangkalan TNI AL di Kalbar,” paparnya. Penambahan dan peningkatan fasilitas pangkalan, lanjutnya, tetap diperlukan agar memenuhi standarisasi sesuai klasifikasi pangkalan yang akan dibentuk, khususnya di Kabupaten Kayong Utara. Mengingat syarat umum dan syarat operasional sesuai standarisasi pangkalan bisa dibangun atau dibentuk sesuai kebutuhan pangkalan. “Lokasi lahan untuk pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Laut di KKU mohon segera disiapkan dan ditentukan. Harapannya dapat mempercepat usulan pembentukan pangkalan kepada Pemimpin TNI AL, guna meningkatkan pengawasan dan pengamanan perairan Karimata, serta ALKI I. Karenanya sosialisasi kepada instansi terkait ihwal rencana percepatan pembentukan Lanal Teluk Batang di KKU,” ucapnya.   Pelabuhan Murah di Kayong UtaraPara pengusaha pelayaran Uni Eropa yang bermarkas di Rotterdam (Belanda), Tiongkok, Korea, dan Jepang (Asia), mengeluhkan mahalnya biaya lewat dan berlabuh di Pelabuhan Singapura. Rotterdam dan Tiongkok bahkan menginginkan Kabupaten Kayong Utara membangun sebuah pelabuhan internasional murah di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. “Kita sudah dipanggil Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) di Jakarta, kalau negara-negara Uni Eropa, kemudian dari Asia seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang, mengeluhkan mahalnya kalau melewati Singapura. Para pengusaha Uni Eropa dan Asia Timur Raya sudah muak dengan mahalnya cukai melintasi Singapura. Jadi mereka mengharapkan ada pelabuhan internasional murah di Selat Karimata dan sebagian perairan itu ada Kayong Utara, rencana yang dibidik di Pulau Pelapis,” ungkap H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara di Balai Praja Sukadana, Rabu (26/9). Dikatakannya, peminat pertama berasal dari konsorsium Rotterdam. Namun dalam perkembangannya, disayangkan Bupati bahwa investor Tiongkok yang lebih intens merayu Jakarta, untuk membangun pelabuhan murah di Kayong Utara. Tiongkok sendiri, disebutkan dia, saat ini menjadi pemain nomor dua pada perdagangan internasional, setelah Amerika Serikat. Bahkan, dia menyebutkan pada tahun 2010 pernah menjadi nomor satu karena krisis keuangan Uni Eropa dan Amerika Serikat, disusul Jepang serta Jerman. “Meningkatnya perdagangan barang menggunakan kapal laut yang muat lebih banyak dan lebih murah daripada pesawat udara saat ini di Asia Timur Raya, menjadikan selat Melaka menjadi perairan tersibuk di dunia. Dan mereka kesal dengan Singapura yang bagaikan menguasai lalulintas laut selat Melaka. Kalau ALKI I mampu menjadikan Karimata rute alternatif yang lengkap tapi murah, diyakini perairan kita menjadi salah satu jalur utama perdagangan dunia,” tegas Hildi. (mik)