16 Agustus 2012, Jakarta: Rencana untuk memproduksi bersama misil itu 
pertama muncul bulan Juli, pembicaraan yang kemudian dilanjutkan ketika 
Menteri Luar Negeri Tiongkok Yang Jiechi berkunjung ke Jakarta minggu 
lalu.
Kementerian Pertahanan Indonesia menegaskan bahwa perjanjian untuk 
produksi misil itu akan ditandatangani Indonesia dan Tiongkok bulan 
Maret 2013.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Michael Tene mengatakan, 
kerjasama itu merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas untuk 
meningkatkan kemampuan militer Indonesia.
“Kami membangun hubungan dekat dengan semua negara sahabat untuk 
mengembangkan kemampuan pertahanan kami, bukan hanya melalui perbekalan,
 tetapi juga investasi dan produksi bersama untuk meningkatkan kemampuan
 kami mengembangkan industri pertahanan dan tentu saja dengan Tiongkok 
juga, kami punya banyak kerjasama untuk mengembangkan industri di bidang
 itu,” papar Tene.
Rencana produksi misil bersama itu dikemukakan selagi ketegangan 
memuncak di Laut Cina Selatan.
Menteri-menteri ASEAN bulan lalu gagal menyepakati tata perilaku 
multilateral untuk menyelesaikan klaim-klaim teritorial yang tumpang 
tindih.
Para analis politik mengatakan kegagalan itu mengakibatkan tata perilaku
 multilateral itu lebih memperkuat posisi Tiongkok untuk mendominasi 
sengketa bilateral dengan negara-negara yang lebih kecil di kawasan itu.
Namun, Kementerian Pertahanan Indonesia menyangkal bahwa rencana untuk 
memproduksi misil laut berjangkauan 120 kilometer dengan bantuan 
Tiongkok adalah mengenai pembangunan aliansi yang lebih kuat terkait 
sengketa maritim itu.
Analis pertahanan Universitas Indonesia Yohannes Sulaiman mengatakan, 
Indonesia hanya berusaha mendesakkan tawaran terbaiknya yang bisa 
diperoleh dan tetap tergantung pada Amerika untuk piranti keras 
militernya.
“Jika hal yang tidak diinginkan terjadi di Papua, Amerika akan melakukan
 embargo militer dan kita akan kekurangan pasokan. Itulah sebabnya 
militer berusaha memperluas hubungannya, khususnya dengan Tiongkok, 
sebagai pemasok lain senjata,” ujar Sulaiman.
Amerika memberlakukan embargo militer enam tahun terhadap Indonesia 
tahun 1999 terkait isu HAM di Timor Timur.
Sulaiman mengatakan banyak perwira militer dan jenderal Indonesia 
menyampaikan keprihatianan bahwa tuduhan pelanggaran HAM di Papua Barat 
yang kaya mineral bisa memicu embarago lainnya.
Pada saat bersamaan, katanya, Indonesia hampir tidak punya strategi 
besar mengenai bagaimana menanggapi kekuatan regional saat ini yang 
dimainkan Amerika dan Tiongkok.
Sementara Indonesia mengembangkan hubungan dengan semua pihak yang 
terkait sengketa Laut Cina Selatan, Amerika minggu ini memperingatkan 
bahwa ada upaya untuk memecah belah dan menguasai Laut Cina Selatan, dan
 mengulangi dukungannya atas tata perilaku multilateral di jalur 
perdagangan global itu.
Sumber: VOA 
 
 
No comments:
Post a Comment