Pangkalan Kapal Selam Palu Siap Akhir Tahun Ini

Pangkalan kapal selam di Palu, Sulawesi Tengah, akan siap akhir tahun 2013. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama (TNI) Untung Surapati yang ditemui di sela-sela seminar nasional bertema ”Teknologi Perkapalan sebagai Bagian dari Peradaban Maritim Indonesia” di Aula Terapung Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/4), mengatakan, pangkalan di Teluk Palu yang memiliki palung laut itu sangat ideal. 

”Tidak hanya menjadi pangkalan, tetapi juga menjadi pangkalan utama untuk kapal selam kita yang selama ini berbasis di Surabaya,” ujar Untung. 

Saat ini sudah ada dua kapal selam TNI AL yang beroperasi. TNI juga membeli tiga kapal selam dari Korea Selatan yang mulai akan diserahkan selepas tahun 2014. Kapal selam ketiga akan diselesaikan di PT PAL Surabaya pada tahun 2017. 

Untuk kapal selam ketiga, dibangun fasilitas baru untuk pembangunan kapal selam secara utuh di Surabaya. Untung tidak menjelaskan secara detail tentang biaya pembangunan fasilitas tersebut. 

Ditanya tentang persoalan hukum antara prinsipal Jerman dan galangan Korea Selatan yang membangun kapal selam pesanan Indonesia, Untung mengatakan, konsekuensi pasti ada. ”Lebih tepat ditanyakan langsung ke Kementerian Pertahanan,” ujarnya. 

Sepanjang tahun 2013, TNI AL akan mendapat tujuh proyek pengadaan kapal dengan jumlah total sembilan kapal beragam jenis. Kapal baru tersebut meliputi 1 kapal cepat rudal, 4 kapal patroli 43 meter, 2 kapal tunda (tugboat), kapal bantu cair minyak, dan kapal cepat rudal 40 meter. Semua kapal tersebut dibuat di dalam negeri.

 

Kapal terguling

 

Ditanya mengenai insiden kapal patroli baru pesanan Kementerian Perhubungan yang terguling saat diluncurkan di Jakarta, Kepala Dinas Penerangan TNI AL mengaku akan mengevaluasi kejadian tersebut. Dia mengakui, untuk kapal TNI AL juga akan dibuat galangan kapal milik swasta di Ancol. Insiden tersebut terjadi akhir Februari 2013 dan tidak diketahui media massa. 

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Bambang Ervan, yang dihubungi mengatakan, kapal itu masih milik galangan dan belum diserahterimakan kepada pemerintah. ”Kapal sudah berhasil dikembalikan ke posisi berdiri dan sedang dibersihkan dari karat akibat genangan akhir laut,” katanya. 

Biaya 

 

Biaya kapal patroli cepat tersebut hampir Rp 100 miliar. Pihak TNI AL menyatakan sudah melakukan kajian mendalam agar tidak terjadi persoalan serupa dengan rencana pembangunan kapal mereka di galangan tersebut. 

Sumber : Kompas