Jakarta | Strategi militer baru dirancang oleh Markas besar TNI Angkatan Laut. Sistem itu berupa pembentukan Komando Pertahanan Laut. Tugasnya untuk mengkoordinasi armada-armada yang ada di Indonesia.
Dalam sistem yang ada sekarang, garda laut Indonesia dibagi menjadi dua yakni armada barat (Armabar) dan armada timur (Armatim). Armabar berbasis di Jakarta, sedangkan Armatim di Surabaya.
Rencananya, sistem Komando Pertahanan Laut akan membuat satu armada baru di tengah. "Jadi, ini nanti terpadu, akan ada armada tengah yang juga membawahi kapal perang," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksmana Pertama Untung Suropati di Jakarta kemarin.
Armada tengah direncanakan akan dibangun di Makassar. "Masih menunggu persetujuan final di level Presiden," katanya. Pengembangan postur ini menurut Untung akan diikuti oleh strata kepangkatan.
Untuk Kohanla akan dipimpin oleh perwira tinggi dengan pangkat bintang 3 atau laksamana madya (laksdya). Adapun untuk tiap armada dipimpin oleh perwira tinggi bintang 2 atau laksamana muda (laksda).
Selain pemekaran armada, juga disetujui pembangunan satu pasukan Marinir (pasmar), yaitu Pasmar III di Sorong, Papua Barat. Selain di Sorong, atas perintah Presiden, Marinir juga dimekarkan di Batam.
Ditargetkan tahun ini sudah selesai pembangunan dan bisa difungsikan satu batalion infanteri-10 di Pulau Setoko, Batam. "Semua sudah melalui pengkajian di Mabesal dan sudah disetujui di tingkat Mabes TNI," katanya.
Ide ini disambut positif dari kalangan peneliti militer. Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia Rizal Darmaputera menilai Kohanla bisa menjadi sarana TNI AL melakukan perbaikan penegakan hukum di laut. "Ancaman laut masih menjadi ancaman utama dalam postur gelar pertahanan militer kita," kata Rizal.
Menurut Rizal, ancaman konvensional juga bisa melebar ke ancaman kawasan tatkala menyangkut daerah yang masih sengketa. "Contoh paling nyata adalah konflik di Laut China Selatan," ujar alumni IDSPSS Jenewa itu.
Rizal menegaskan bahwa keberadaan Kohanla sudah merupakan keharusan untuk menangkal potensi-potensi ancaman itu. "Khusus kapal patroli, TNI AL harus memiliki kapal patroli udara, laut, dan udara-laut," katanya. (rdl)
Dalam sistem yang ada sekarang, garda laut Indonesia dibagi menjadi dua yakni armada barat (Armabar) dan armada timur (Armatim). Armabar berbasis di Jakarta, sedangkan Armatim di Surabaya.
Rencananya, sistem Komando Pertahanan Laut akan membuat satu armada baru di tengah. "Jadi, ini nanti terpadu, akan ada armada tengah yang juga membawahi kapal perang," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksmana Pertama Untung Suropati di Jakarta kemarin.
Armada tengah direncanakan akan dibangun di Makassar. "Masih menunggu persetujuan final di level Presiden," katanya. Pengembangan postur ini menurut Untung akan diikuti oleh strata kepangkatan.
Untuk Kohanla akan dipimpin oleh perwira tinggi dengan pangkat bintang 3 atau laksamana madya (laksdya). Adapun untuk tiap armada dipimpin oleh perwira tinggi bintang 2 atau laksamana muda (laksda).
Selain pemekaran armada, juga disetujui pembangunan satu pasukan Marinir (pasmar), yaitu Pasmar III di Sorong, Papua Barat. Selain di Sorong, atas perintah Presiden, Marinir juga dimekarkan di Batam.
Ditargetkan tahun ini sudah selesai pembangunan dan bisa difungsikan satu batalion infanteri-10 di Pulau Setoko, Batam. "Semua sudah melalui pengkajian di Mabesal dan sudah disetujui di tingkat Mabes TNI," katanya.
Ide ini disambut positif dari kalangan peneliti militer. Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Strategi Indonesia Rizal Darmaputera menilai Kohanla bisa menjadi sarana TNI AL melakukan perbaikan penegakan hukum di laut. "Ancaman laut masih menjadi ancaman utama dalam postur gelar pertahanan militer kita," kata Rizal.
Menurut Rizal, ancaman konvensional juga bisa melebar ke ancaman kawasan tatkala menyangkut daerah yang masih sengketa. "Contoh paling nyata adalah konflik di Laut China Selatan," ujar alumni IDSPSS Jenewa itu.
Rizal menegaskan bahwa keberadaan Kohanla sudah merupakan keharusan untuk menangkal potensi-potensi ancaman itu. "Khusus kapal patroli, TNI AL harus memiliki kapal patroli udara, laut, dan udara-laut," katanya. (rdl)
● JPNN
No comments:
Post a Comment