Indonesia harus bangun poros baru pertahanan

Sumber (ANTARA News) -Indonesia sebagai negara yang bebas aktif harus membangun jalur atau poros baru dalam bidang pertahaan, kata anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo. "Seyogianya Indonesia tidak terpaku pada ASEAN saja dan Amerika Serikat, tetapi perlu dipertimbangkan membangun poros Jakarta-Peking, Jakarta-India, Jakarta-Rusia, dan negara-negara Arab," ujarnya kepada ANTARA News di Semarang, Minggu, jelang hari ulang tahun ( HUT) kee-67 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 5 Oktober 2012. Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah (Dapil Jateng) 1 itu menegaskan bahwa posisi Indonesia di kawasan Asia-Pasifik secara geopolitik sangat strategis dan harus jeli menempatkan posisi tawarnya di antara negara-negara besar yang sedang mencari pengaruh di Asia-Pasifik. Kompetisi regional dari skenario global dan dampaknya terhadap Indonesia, menurut Tjahjo, harus diantisipasi agar RI, khususnya TNI yang sedang memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), tidak terjebak pada negara besar yang sebetulnya bisa jadi monster bagi Indonesia. Menyinggung ASEAN Security Community (ASC), Tjahjo mengutarakan, "Bagaimana rencana strategis pertahanan RI? Kemelut Laut China Selatan saja, Indonesia dan ASEAN belum bisa memainkan bidak-bidaknya dengan strategis." Ia menegaskan, "Minimum essential force (MEF) yang kita inginkan harus tercapai dan terencana sampai 2014. Hal ini tidak bisag berdiri sendiri, tetapi harus diiringi dengan kebijakan-kebijakan perencanaan ekonomi Indonesia ke depan yang terstruktur dan terencana." Di lain pihak, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mmengatakan bahwa Markas Besar (Mabes) TNI harus memprioritaskan program penggunaan kekuatan pertahanan integratif dan progran modernisasi alutsista. Di samping itu, lanjut Tjahjo, meningkatkan profesionalisme prajurit dan memantapkan penyelenggaraan manajemen dan operasinalisasi modern serta meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya. "Ini yang harus konsisten dilaksanakan oleh Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan, baik untuk matra Angkatan Laut, Angkatan Darat, maupun Angkatan Udara," demikian Tjahjo Kumolo. (*)