Cermati Tiga Kekuatan Militer Baru di Asia Pasifik: Cina, Jepang dan India

Ketegangan antara Filipinan dan Cina di wilayah Laut Cina Selatan seperti yang terjadi di Scarborough Shoal, memang lampu kuning menuju Perang Perpanjangan tangan(Proxy War) antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan Asia Tenggara, atau pada skala yang lebih luas, di kawasan Asia Pasifik.

Amerika kiranya cukup beralasan untuk berbagi kecemasan bersama Jepang dan Vietnam menyusul semakin agresifnya postur militer Cina di Asia Pasifik. Berdasar studi SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute, 2010), China merupakan negara Asia dengan anggaran militer terbesar. Pada 2000, militer Cina sudah menghabiskan anggaran militer sebesar US$90 miliar dan pada 2010, malah semakin meningkat mencapai US$120 miliar.  Berdasarkan data dari sumber yang sama, saat ini Cina memiliki 2,3 juta tentara. Angkatan Daratnya saat ini merupakan kekuatan paling besar di dunia. Pada 2012 tahun ini.  anggaran militer Beijing mencapai US$160 miliar. Sudah barang tentu data-data terbaru dari SIPRI yang kita tahu sangat valid ini, telah memicu kecemasan di kalangan para perancang keamanan nasional Jepang. Maklum, karena baik Cina maupun Jepang kebetulan sama sama masuk deretan negara-negara adidaya baru di kawasan Asia Timur. Maka tak heran bila sebuah laporan dari Kementerian Pertahanan Jepang menegaskan bahwa kenaikan anggaran militer Jepang yang sedemikian cepat tersebut pada gilirannya bisa mempengaruhi tata tertib regional di kawasan Asia Timur, sehingga memiliki dampak yang cukup membahayakan bagi keamanan nasional Jepang.  Kecemasan Jepang semakin menjadi-jadi ketika beberapa waktu lalu pihak Jepang sempat melaporkan bahwa Cina telah meningkatkan intensitas kegiatan militernya di Perairan Jepang.  Lucunya lagi, para pemegang otoritas keamanan nasional sempat mencemaskan tidak adanya keterbukaan atau transparansi mengenai aktivitas militer Cina di Asia Timur maupun strategi nasional Cina itu sendiri. Tentu saja ini satu sikap yang cukup aneh mengingat pihak Jepang pun pasti tahu bahwa yang namanya fakta-fakta seputar perkembangan dan peningkatan postor militer suatu negara, jelas jelas masuk kategori rahasia negara.  Dalam hal konflik perbatasan antara Cina dan Jepang yang belakangan ini kian menajam, tentunya juga tidak kalah krusialnya dengan ketegangan konflik perbatasan antara Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan. Pada September 2010, misalnya, sempat terjadi ketegangan antara Cina dan Jepang atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang mengungkap adanya potensi konflik kedua negara bertetangga ini di dalam beberapa bulan atau tahun mendatang.  Pada September 2010 itu Tokyo sempat menahan seorang kapten kapal RRC di ibukota Okinawa, Naha, dengan tuduhan kapten kapal Bejing itu melanggar kedaulatan hukum Jepang. Masalah semakin memanas ketika pihak Beijing kemudian menuntut pembebasannya, dengan melancarkan serangan balik dengan menangkap empat karyawan Fujita Corporation di Provinsi Hebei, China, dan malah dalam lawatan Perdana Menteri Wen Jibao ke New York, ia menegaskan Cina akan mengambil langkah lebih lanjut terhadap Jepang jika Tokyo tidak membebaskan kapten kapal tersebut (BBC News,2010). Menghadapi ofensif Diplomatik Cina, Jepang akhirnya keder juga, dan kemudian membebaskan kapten kapal Cina itu. Mungkinkah kasus kasus serupa bakal menjadi kasus Beli perang antara Cina dan Jepang sehingga memicu Perang terbuka antara Amerika dan Cina di tahun-tahun mendatang?  Memang belum bisa dipastikan, meski dalam bukunya the Clash of Civilization Dr Samuel Huntington memprediksi akan pecah konflik militer terbuka antara Amerika dan Cina di kawasan Asia Pasifik pada sekitar 2014-2017.  Namun yang jelas, beberapa prakondisi untuk memantik perang terbuka Cina dan Jepang sepertinya sudah tersedia.  Pertama, pada Desember 2010 lalu, Tokyo telah mengumumkan haluan Pertahanan Baru sebagai respons atas meningkatnya anggaran militer Cina dan sepak-terjangnya di kawasan Asia Pasifik. Berarti, ada satu tren terjadinya militerisasi baik di pihak Jepang yang notabene masih terikat pada perjanjian persekutuan keamanan bersama antara Jepang dan Amerika Serikat.  Kedua, sebagai konsekwensi dari haluan baru pertahanan Jepang untuk mengimbangi kekuatan militer Cina, Jepang memutuskan untuk menjalin kerjasama strategis dengan Amerika Serikat untuk menjamin keamanan nasional Jepang. Dan konsekwensinya, Jepang akan mempersilahkan kehadiran militer Amerika di Jepang(Mainichi Daily News, 2011). Bukan itu saja. Di bagian lain kawasan Asia Timur, tepatnya di Selat Taiwan, ternyata Cina juga telah mengembangkan armada laut yang diperkuat dengan kapal selam yang memiliki jarak tembak 2100 km sehingga mampu memberlakukan Strategy anti access aerial denial, suatu strategi penolakan dan penangkalan terhadap kehadiran militer AS , sehingga mampu memaksa pasukan marinir AS berada di luar kawasan Selat Taiwan dan Pasifik Barat, jika sewaktu-waktu terjadi aksi militer Cina ke Taiwan.  Dari konstalasi kekuatan militer Cina yang seperti itu, angkatan bersenjata AS akan bisa dicegah untuk memberi dukungan angkatan laut kepada Jepang jika terjadi konflik militer terbuka antara Cina dan Jepang.  Sepertinya kedigdayaan militer Cina belakangan ini dimungkinkan karena kemajuan pesat perekonomian Cina dalam beberapa tahun belakangan ini.  Inilah yang kemudian mendorong berbagai pakar dan think thank di Amerika untuk merekomendasikan adanya persekutuan-persekutuan baru di kawasan Asia Pasifik, dalam rangka menghadang ancaman militer Cina di kawasan ini. Seperti yang dilakukan terhadap Filipina, Malaysia, Singapore, Brunei Darussalam, dan bahkan Vietnam, yang pada era 1970-an, merupakan musuh utama Amerika di kawasan Asia Tenggara.  Bahkan seorang pakar strategi dan keamanan nasional Amerika jelas jelas mengumandangkan kecemasannya terhadap perkembangan militer Cina. ’Bagaimanapun AS cemas dan khawatir dengan kebangkitan militer China, selain isu nuklir Iran dan Korea Utara,’’ kata Prof Robert Gallucci di Universitas California Berkeley, pekan kemarin.  Asia: Importir Senjata Terbesar di Dunia Studi Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan wilayah Asia-Pasifik menyumbang 44 persen impor senjata hasil produksi Eropa. Angka ini merupakan angka teratas dalam lima tahun terakhir.  SIPRI melaporkan bahwa secara global volume perdagangan senjata pada periode 2007—2011 lebih tinggi 24% dibandingkan pada periode 2002—2006. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perdagangan senjata di Asia dan Oceania mencapai 44% dari perdagangan impor senjata di seluruh dunia. Angka itu tentu lebih tinggi dibandingkan dengan hanya 19% untuk wilayah Eropa, 17 untuk Timur Tengah, 11% untuk Amerika Selatan dan Utara, serta 9% untuk Afrika. Tidak hanya Cina yang menaikkan anggaran militernya dengan US$100 miliar. Tapi juga Taiwan, Korsel, Filipina, Indonesia sampai Vietnam dan Singapura. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, naik pula anggaran militer mereka dengan ratusan juta dolar per tahun. Para pengamat sampai menyebut ada semacam lomba senjata di Asia. Sepak-terjang India, sebagai salah satu negara yang berpotensi menjadi negara adidaya baru di Asia Pasifik kiranya penting untuk kita cermati secara seksama dan penuh kewaspadaan.  Menurut data SIPRI, India merupakan importir senjata terbesar pada periode 2007—2011 dengan persentase impor mencapai 10% dari volume perdagangan internasional.  Hal ini diikuti oleh Korea Selatan (Korsel) dengan 6%, Cina dan Pakistan (masing-masing 5%), serta Singapura (4%). Impor senjata India, Korsel, China, Pakistan, dan Singapura mencapai 30% dari volume perdagangan internasional. “Impor senjata India meningkat menjadi 38% pada periode 2002—2006 dibandingkan dengan 2007–2011,” demikian laporan SIPRI. Dan itu termasuk pengiriman pesawat udara pada periode 2007—2011 meliputi 120 Su-30MK dan 16 MiG-29K dari Rusia serta 20 Jaguar Ss dari Inggris. Perkembangan pesat postur pertahanan India tentu saja memancing Pakistan sebagai pesaing India di kawasan Asia Selatan, untuk meningkatkan juga postur pertahanannnya.  Karena India menjadi importir senjata terbesar, tetangga yang juga musuh bebuyutannya, Pakistan dengan tak ayal menjadi pengimpor senjata terbesar ketiga. Pakistan membeli pesawat tempur pada periode 2007—2011 yakni 50 JF-17 dari China dan 30 F-16. India dan Pakistan juga mengimpor tank dalam jumlah besar. “Sebagian besar negara pengimpor senjata kini terus mengembangkan industri senjata mereka. Dengan demikian, itu mempengaruhi penurunan pasokan senjata dari luar,” kata Pieter Wezeman, peneliti senior Program Impor Senjata SIPRI. Pada 2006—2007 Cina merupakan pengimpor senjata terbesar dunia. Tapi tahun 2011 Beijing hanya menempati urutan keempat. Penurunan impor China dipengaruhi peningkatan industri senjata China yang masif. Dengan penurunan peringkat China dalam impor, India merebut posisi itu pada 2011. SIPRI menyimpulkan, peningkatan posisi India itu karena faktor Pakistan. Sementara setelah tidak lagi menjadi pengimpor senjata terbesar, China kini terus membuat terobosan. Di Asia, Bejing kini justru menjadi pengekspor senjata terbesar keenam setelah Amerika Serikat (AS), Rusia, Jerman, Prancis,dan Inggris. Negara-negara Asia Tenggara dan Cina kini lebih memilih kendaraan dan peralatan militer terbaru serba canggih. Yang mencolok adalah pembelian kapal selam. Malaysia baru saja membeli tiga kapal selam, Indonesia pesan tiga, Vietnam enam dan Thailand berniat membeli empat dari Jerman. Negara-negara Asia tenggara membeli senjata karena faktor perasaan kurang aman. Vietnam dan Filipina misalnya cemas akan kebijakan maritim yang akan ditempuh Beijing. Di laut China Selatan ada enam pulau Vietnam. Pesatnya perlombaan senjata di kawasan Asia, bisa dipastikan akan meningkatkan ketegangan militer dan bahkan militerisasi di kawasan Asia Pasifik. Bagi Indonesia, tiada lain harus mencermati secara sungguh sungguh dan penuh perhatian kebijakan militer Cina dan Jepang yang kian agresif di kawasan Asia Pasifik.